LBH Pelita Umat Mojokerto Sampaikan Perspektif Hukum Tragedi Novi Widyasari


TintaSiyasi.com -- Perwakilan LBH Pelita Umat Mojokerto Tohawiyanto, S.H. menjelaskan, pandangannya dalam persepektif hukum positif tindak pidana yang berlaku. "Pelaku bisa dikenai pasal 348 junto 55 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara dengan catatan ada persetujuan korban," katanya dalam Insight ke-111 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): #SaveNoviWidyasari, Rabu (8/12/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

"Pelaku juga bisa dikenai pasal 285 dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara. Dan karena pelaku merupakan oknum polisi maka merupakan pelanggaran kode etik yang ini tertuang dalam Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011," terangnya menambahkan.

Ia merasa miris dan sedih terhadap kejadian yang menimpa Novia Widyasari, mahasiswi Universitas Brawijaya, korban dugaan kekerasan dan perkosaan yang dilakukan oleh oknum polisi. "Ironisnya ini dilakukan seorang polisi yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat," katanya.

"Pada kasus Novia Widyasari kesulitannya korban sudah meninggal, tidak bisa dimintai keterangannya," jelasnya.

"Adapun mengenai bukti, segala yang berkaitan dengan korban akan ditelusuri, baik jejak digital semasa hidupnya juga tempat kejadian perkara (TKP) yang menjadi hal sangat dijaga untuk proses penyelidikan. Dan soal riwayat medsos korban yang menceritakan keadaan sebelumnya bisa dijadikan alat bukti dalam proses hukum," urainya.

Selain menjelaskan terkait hukum pidana, ia juga menjelaskan mekanisme pelaporan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Yakni, dengan mendatangi dan membuat pelaporan ke Propam ditingkat Polres dan ke Pelayanan dan Pengaduan di Polda, yang nantinya dilanjutkan Provos untuk diperiksa.

Ia menyatakan, hukuman pidana yang berlaku hanya mengacu pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) saja, tidak dapat membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan, bahkan sampai ada ungkapan,  kalau pun membunuh paling hanya dipenjara saja.

Ia menegaskan pernyataannya, "Kita harus berhijrah kepada perundang undangan pidana Islam, yang digali dari sumber hukum Al-Quran, As-Sunnah, Ijmak dan Qiyas yang banyak dijelaskan di masyarakat, oleh para pendakwah. Bukan hanya itu seluruh hukum Islam dapat menciptakan tatanan masyarakat yang aman dan sejahtera."

Ia berharap besar kepada Polri untuk penegakan hukum yang benar terhadap kasus Novia Widyasari dan kepada Hakim nantinya. "Agar memberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar