Ketua LBH Pelita Umat Angkat Bicara Kritisi RUU TPKS



TintaSiyasi.com -- Terkait Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU PKS), Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, SH., MH. memaparkan tiga catatan kritisnya.

"Pertama, hal ini dikhawatirkan menjadi legitimasi bagi pihak mana pun yang ingin melakukan seks di luar pernikahan berbasis persetujuan," kata Chandra kepada TintaSiyasi.com, Kamis (9/12/2021).

Menurutnya, perumusan norma kekerasan seksual yang diatur memuat frasa:"Secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas." Jika menggunakan tafsir argumentun a contrario, katanya, mengandung makna dapat dibenarkan apabila ada 'persetujuan dan tanpa paksa', maka hubungan seks di luar pernikahan tidak dapat dipersoalkan. 

"Kedua, sudah sepatutnya Indonesia memiliki aturan hukum yang melarang perzinaan atau hubungan seks di luar pernikahan," tegasnya.

Menurutnya, aturan tersebut akan melindungi kehormatan, harkat, martabat wanita dan juga melindungi kerusakan moral bangsa. "Aturan larangan zina dapat dilakukan dengan perluasan pasal 284 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Selama Pasal 284 KUHP diterapkan jika pelaku zina telah menikah," katanya.

Ketiga, menurut pihak yang mendukung maraknya kekerasan seksual, (hal itu) disebabkan karena tidak adanya payung hukum komprehensif yang mengatur upaya penanganan dan pemulihan korban kekerasan seksual. 

"Kekerasan seksual terhadap sesungguhnya merupakan permasalahan sistemis. Sistem pergaulan dalam bingkai sekularisme telah melahirkan budaya permisif hedonis yang membebaskan syahwat manusia. Ketiadaan perlindungan negara dalam mengatur tata pergaulan di masyarakat telah berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seksual pada perempuan," bebernya.

Chandra angkat bicara terkait RUU TPKS karena Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi usulan inisiatif DPR. Padahal, ia lihat, ada tujuh fraksi yang menyatakan setuju.

Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal I poin 1 RUU PKS dijelaskan kekerasan seksual adalah: "Setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik."

Sementara, pada bab dan pasal yang sama dalam RUU TPKS, kekerasan seksual diartikan sebagai:"Setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis."[] Alfia Purwanti






Posting Komentar

0 Komentar