Kelas BPJS Kesehatan akan Dihapus, Masihkah Rakyat Terurus?


TintaSiyasi.com -- Permasalahan kesehatan di negeri ini masih belum tuntas. Meskipun sudah ada layanan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, namun keluhan masyarakat mulai dari sulitnya kepengurusan keanggotaan, hingga pemberian layanan dan fasilitas masih terus muncul. Maka rakyat pun bertanya-tanya, jika layanan sebelumnya saja masih banyak keluhan, lantas bagaimana jika kelak kelas BPJS dihapus? Masihkah rakyat akan terurus?

Seperti dilansir kompas.com (12/12/2021), pemerintah akan menghapus kelas-kelas rawat inap di BPJS Kesehatan, dan akan memperkenalkan program baru yaitu kelas standar JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada 2022 nanti. Maka tidak akan ada lagi pelayanan kelas 1, 2 dan 3, dan berganti dengan kelas standar yang dibagi menjadi 2 yaitu kelas standar A dan kelas standar B. Kelas standar A adalah kelas yang diperuntukkan bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), sedangkan kelas standar B diperuntukkan bagi peserta Non-PBI JKN.

Masih dilansir dari laman yang sama, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dikutip pada Minggu (12/12/2021) mengatakan bahwa penghapusan kelas dan oenerapan kelas standar bertujuan untuk menjalankan prinsip asuransi sosial dan equitas di program JKN. Yangmana hal itu sesuai dengan amanat UU Sitem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Pasal 23 (4) yang berbunyi, jika peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka diberikan kelas standar.


Ribetnya Jaminan Kesehatan ala Kapitalisme

Berubah-ubahnya sistem jaminan kesehatan, tak lepas dari keberadaan sistem kapitalisme yang bercokol di negeri ini. Pelayanan kepada rakyat seolah selalu dibikin ribet dan sulit, serta tidak mempunyai acuan yang jelas. Termasuk dengan rencana penghapusan kelas 1, 2, dan 3 yang diganti kelas standar ini pun menimbulkan keresahan di masyarakat. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpandangan bahwa penerapan kelas standar di seluruh wilayah Indonesia akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan otoritas. Mengingat, selama ini saja fasilitas kesehatan baik alat maupun SDM (dokter dan nakes) belum merata. Kalau distandarkan, artinya harus sama. Maka jangan heran jika kelak masyarakat banyak menuntut, karena sudah membayar sesuai standar tetapi pelayanan dan fasilitas berbeda dengan yang lain (cnbcindonesia.com, 20/9/2021).

Sedangkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (16/9/2021) lalu menyampaikan bahwa, adanya dua kelas standar itu berdasarkan catatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang akan membuat perhitungan iuran lebih sederhana, karena paket tarif Indonesia Case Based Groups (INA-CBG's) pun menjadi lebih sedikit. Maka pemerintah akan kerjasama dengan asuransi swasta, sehingga bisa combine benefit-nya dengan mereka.

Dari cara pandang tersebut, sudah jelas bahwa tujuan utamanya bukan demi kemaslahatan rakyat, melainkan hanya demi kemudahan kalangan mereka dalam mengurusi pelayanan masyarakat tersebut, dan memberi peluang keuntungan besar bagi swasta. Lagi-lagi, rakyatlah yang kelak akan dirugikan. Diminta membayar iuran sesuai standar tetapi jaminan pelayanan dan fasilitas yang mumpuni masih belum jelas diberikan.


Jaminan Kesehatan dalam Islam

Dalam sistem Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan dan kesehatan ada dipundak negara untuk menyediakan dan mencukupinya. Maka pelayanan dan penyediaan fasilitas kesehatan dalam Islam diberikan kepada rakyat secara gratis, berkualitas dan merata. Tidak pandang miskin atau kaya, semua mendapat fasilitas dan pelayanan yang sama. Dengan demikian, tidak ada pembagian kelas atau standar pada pelayanan kesehatan.

Itulah tanggung jawab seorang khalifah dalam Islam pada rakyatnya, yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, "Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. al-Bukhari).

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di masanya. Dulu Raja Mesir, Muqauqis, pernah menghadiahkan seorang dokter keoada Nabi SAW. Beliau justru menjadikan dokter tersebut untuk melayani seluruh kaum Muslim secara gratis. Khalifah Umar bin Khathab juga menetapkan pembiayaan bagi penderita lepra di Syam dari Baitul Mal. Para dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya di gaji dari Baitul Mal. Selain itu, masih banyak lagi bagaimana para Khalifah melayani rakyatnya dengan optimal.

Bahkan seorang non-Muslim Will Durant, dalam The Story of Civilization menyatakan, “Islam telah menjamin seluruh dunia dalam menyiapkan berbagai rumah sakit yang layak sekaligus memenuhi keperluannya.  Contohnya, Bimaristan yang dibangun oleh Nuruddin di Damaskus tahun 1160 telah bertahan selama tiga abad dalam merawat orang-orang sakit tanpa bayaran dan menyediakan obat-obatan gratis.  Para sejarahwan berkata bahwa cahayanya tetap bersinar tidak pernah padam selama 267 tahun”.

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Anita Desi Rika Ndani 
(Pegiat Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar