Kado Pahit di Penghujung Tahun untuk Pendidikan Anak Bangsa

TintaSiyasi.com -- Kado pahit di penghujung tahun 2021 untuk masyarakat Indonesia, dihilangkannya kata agama dalam Draf Peta Jalan Pendidikan untuk tiga dekade mendatang.

Draf Peta Jalan Pendidikan memuat visi pendidikan 2035, begini bunyinya: Visi Pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia, untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.

Hal ini langsung menjadi sorotan dari berbagai ormas Islam, Komisi Pendidikan di Parlemen Pusat, hingga politikus parpol. Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir menyoroti bunyi kalimat di atas. Dia tidak menemukan kata 'agama' dari draf rumusan paling akhir tanggal 11 Desember 2020. Haedar menilai Peta Jalan Pendidikan ini sudah bertentangan dengan konstitusi karena tidak memuat kata 'agama'.

"Saya bertanya, hilangnya kata agama itu kealpaan atau memang sengaja? Oke kalau Pancasila itu dasar (negara), tapi kenapa budaya itu masuk?" kata Haedar Nashir dalam rilis di laman resmi Muhammadiyah seperti dikutip (7/3/21).

Senada dengan hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menyoroti hal yang sama. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi mengatakan visi pendidikan hanya memuat kata 'nilai-nilai budaya Indonesia' dan 'nilai-nilai Pancasila'. Tidak ada 'nilai-nilai agama' dalam draft tersebut. Artinya, faktor agama tidak disebutkan. Padahal termasuk hal esensial. Kenapa? Akhlak itu bagian dari tuntunan agama. Pengajaran agama, didalamnya ada akhlak, kewajiban, itu bagian dari pendidikan dan menjiwai sila pertama Pancasila (ketuhanan).

Kekhawatiran berbagai pihak ini tentu sangat beralasan. Jika selama ini agama masih menjadi bagian dari acuan kurikulum pendidikan pun output dari pendidikan masih amburadul, bagaimana ketika agama dihilangkan dan budaya  yang kita tahu berkiblat pada budaya barat justru dimasukkan tentu akan lebih berantakan. Masyarakat pasti membayangkan hal buruk apalagi yang akan menimpa generasi penerus bangsa ini.

Berbagai kerusakan moral generasi muda maupun masyarakat pada umumnya saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua sebagai  produk dari pendidikan yang berasaskan sekularisme yang diterapkan saat ini. 

Dalam kurikulum yang berbasis sekularisme agama dipisahkan dari kehidupan dan akan melahirkan kurikulum pendidikan yang mengesampingkan nilai-nilai keislaman. Dan efek negatif dari penerapan kurikulum ini kita bisa melihat sendiri hasilnya, banyak pejabat yang korup, pejabat yang melakukan tindakan kriminal dan asusila. Dan tak kalah parahnya kondisi generasi saat, di mana generasi muda yang diharapkan untuk menjadi penerus negeri ini tapi justru menjadi pelaku kriminal, pergaulan bebas, narkoba dan tawuran justru melekat dengan generasi muda saat ini. Sungguh kondisi ini sangat memprihatinkan.

Jadi kurikulum yang berbasis sekularisme tersebut  terbukti telah  merusak generasi  bangsa ini. Kehancuran generasi sudah di depan mata tetapi mengapa penguasa justru membuat kebijakan yang akan semakin menghancurkan negeri tercinta ini dengan menghilangkan agama dalam peta pendidikan Indonesia. Sungguh kebijakan yang tidak masuk logika.

Hal ini sangat berbeda dengan Islam. Islam sebagai agama yang sempurna tentu mempunyai seperangkat aturan terkait dengan pendidikan. Di dalam Islam meletakkan prinsip pendidikan dengan kurikulum, strategi, dan tujuan pendidikan berdasarkan akidah Islam. Dan pada aspek ini diharapkan akan  terbentuk sumber daya manusia (SDM) terdidik dengan pola fikir dan pola sikap islami atau berkepribadian Islam.

Dan pendidikan di dalam Islam harus diarahkan pada pengembangan keimanan, sehingga melahirkan amal saleh dan ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak hanya sekedar pandai dalam suatu ilmu pengetahuan tapi mampu mengaplikasikan ilmu tersebut dengan dorongan keimanan. 

Dengan demikian, agama dan aspek pendidikan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mencetak manusia unggul sekaligus mempunyai komitmen terhadap nilai keagamaan.

Dan untuk mewujudkan pendidikan yang berbasis akidah ini tentu semua pihak terkait harus terlibat di dalamnya, tidak hanya pendidik tetapi juga pengambil keputusan terlebih negara untuk menerapkannya. Dan hal tersebut tidak mungkin diterapkan saat ini ketika negara menerapkan sistem kapitalis sekuler. Jadi tidak jalan lain kecuali kita kembali kepada aturan Islam. Wallahu a'lam. []


Oleh: Zulia Adi K., S.E.
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar