Jurnalis: Permendikbud Ristek 30 Tidak Akan Selesaikan Masalah, karena Bersumber dari Sekularisme dan HAM


TintaSiyasi.com -- Jurnalis Joko Prasetyo mengatakan, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tidak akan menyelesaikan masalah, karena bersumber dari sekularisme dan hak asasi manusia (HAM). 

"Aturan yang berlaku dalam Permendikbud itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah, karena manusia sama-sama dipaparkan oleh akidah yang sekuler, dipaparkan oleh peraturan dari sekularisme liberalisme dan HAM," tutur Om Joy, sapaan akrabnya, dalam Kajian Bincang Media Umat edisi ke-30: Permendikbud No.30/21, Legalisasi Seks Bebas? (Membincang Tabloid Media Umat edisi 302: Permendikbud NO 30/21, Legalisasi Seks Bebas? Rabu (08/12/2021) di YouTube Follback Dakwah.

Ia menilai, dari awal negara ini sudah salah menjadikan dasar negara, yakni, sekularisme bukan Islam. "Masalah ini muncul karena memang negara ini dari awal sudah salah, salah dalam menjadikan dasar negara, seharusnya Islam, tapi malah sekulerisme dijadikan dasar negara," ungkapnya. 

Menurutnya, ada upaya legalisasi zina di balik Permendikbud itu dan penting untuk dikritisi, bahkan ditolak. 

"Permendikbud Ristek Nomor 30/21 ini penting sekali untuk dikritisi bahkan ditolak karena cukup banyak ormas-ormas Islam melihat bahwa memang ada upaya semacam legalisasi zina atau paling tidak pembiaran terhadap zina," katanya. 

"Nah, itulah kekeliruan yang paling mendasar di benak rezim ini dan boleh kita bilang akibat sistem yang berlaku di negeri ini," lanjutnya. 

Ia menggambarkan apa yang terjadi di negara Barat dengan yang diadopsi oleh Kemendikbud Ristek dapat diprediksikan Indonesia akan bernasib sama seperti Amerika. 

"Artinya apa yang dilakukan di Barat dengan yang diadopsi oleh Kemendikbud Ristek, boleh kita prediksikan akan bernasib sama dengan negara Barat, bedanya dari sisi waktu saja, di Amerika sudah dari dulu dan malah Amerika menjadi negara nomor ketiga terbesar sedunia terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau pemerkosaan. Nah, Indonesia tinggal menunggu gilirannya," bebernya. 

Ia mengatakan, "di negara ini enggak ada peraturan atau undang-undang yang melarang mendekati zina, sehingga manusia itu selalu dirangsang oleh fakta-fakta seksualitas yang muncul di depan mata," jelasnya. 

Menurutnya, penyelenggara negara ini telah salah karena menegakkan kekufuran yang menimbulkan kerusakan. 

"Sebetulnya penyelenggara negara ini jahat, karena dia itu menegakkan kesalahan, menegakkan kekufuran dan menimbulkan kerusakan.  (Negara) beri solusi bukannya yang benar, tapi malah tambah parah, terus ada rakyat yang sadar bahwa itu salah dan mengatakan yang benar, maka orang yang ngomong benar itu disebut radikal dan makar," pungkasnya.[] Najwa Alifah

Posting Komentar

0 Komentar