Hari HAM Sedunia, LBH Pelita Umat: Pelanggaran HAM Masih Terjadi, Misalnya KM 50


TintaSiyasi.com – Memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pelita Umat Chandra Purna Irawan, S.H., M.H. prihatin, masih banyak pelanggaran HAM terjadi, misalnya KM 50.

“Pelanggaran HAM masih saja terjadi, misalnya KM 50,” tutur Chandra kepada TintaSiyasi.com, Jumat (10/12/2021).

Sebagaimana ia menjelaskan dalam konteks tragedi terbunuhnya enam anggota FPI di kilometer 50 (KM 50), “Kuat dugaan tindakan penembakan aparat kepolisian terhadap 6 anggota FPI (Front Pembela Islam) adalah extra judicial killing.”

Menurut Chandra, tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum/putusan pengadilan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap orang-orang yang diduga terlibat kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius.

“Padahal, orang-orang yang diduga terlibat kejahatan memiliki hak ditangkap dan dibawa ke muka persidangan serta mendapat peradilan yang adil (fair trial) guna pembuktian, apakah tuduhan yang disampaikan oleh negara adalah benar. Ketentuan hukum HAM internasional dalam hal ini, seperti hak atas proses peradilan yang adil dan berimbang (prinsip fair trial),” bebernya.

Ia menjelaskan, semasa hidupnya apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 6 (enam) orang korban tersebut, seharusnya dapat diproses sebagaimana ketentuan pidana yang belaku.

Menurutnya, proses hukum tersebut merupakan cerminan dari asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan bagi pihak yang dituduh untuk melakukan pembelaan secara adil dan berimbang (due process of law) dan bahwa aparat dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai upaya terakhir.

“Itu pun harus merupakan situasi luar biasa untuk melindungi keselamatan dirinya dan atau orang lain, misalnya celurit atau pedang hampir menghunus anggota badan. Apabila kondisi hal demikian tidak terjadi, maka dapat dinilai sebagai tindakan tanpa hukum atau extra judicial killing,” tegasnya.

Menurutnya, extra judicial killing merupakan suatu pelanggaran hak hidup seseorang yang telah dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti hak hidup dan hak atas pengadilan yang adil hal itu merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi apapun keadaannya.

“Tindakan extra judicial killing atau pembunuhan di luar putusan pengadilan dilarang keras oleh ketentuan HAM internasional dan peraturan perundang undangan nasional. Larangan tersebut dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi/disahkan melalui UU No.12 Tahun 2005,” tandasnya.[] Ika Mawarningtyas

 

 


Posting Komentar

0 Komentar