Gara-gara Tarif Listrik Naik, Para Ibu Jadi Panik

TintaSiyasi.com -- Belum tuntas keresahan para ibu rumah tangga dengan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, kini derita para Ibu diperparah dengan masalah baru, yaitu dengan adanya wacana pemerintah yang akan menaikkan tarif dasar listrik di awal tahun 2022.

Wacana pemerintah dalam menaikkan tarif dasar listrik diawal tahun 2022 ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikkan Kementrian SDM, Rida Mulyana. Ia menyampaikan pemerintah dan Badan Anggaran DPR sedang mengkaji kemungkinan kenaikan tarif dasar listrik di tahun 2022. Lebih lanjut ia menyatakan, apabila kondisi negara baik pasca Covid-19, maka, pemerintah akan menaikkan dan memberlakukan kenaikan tarif penyesuaian dasar listrik kepada 13 golongan masyarakat pelanggan listrik non subsidi. Hal ini dilakukan menurut Rida Mulyana pemerintah sudah 4 tahun menunda kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan non subsidi (banjarmasin.tribunnews.com, 10/12/2021).

Pemerintah beralasan kenaikan tarif dasar listrik ini disebabkan naiknya harga batu bara yang selama ini menjadi komoditas energi pendukung pembangkit listrik (PLN). Faktor pendukung kenaikan TDL ini disebabkan tiga hal yaitu nilai tukar (kurs), harga minyak mentah di pasar internasional, dan inflasi. Pemerintah dalam hal ini menyampaikan apabila ketiga faktor ini terus meningkat maka, tarif dasar listrik juga akan ikut dinaikkan. Namun, sebaliknya apabila tiga faktor ini menurun maka tarif dasar listrik ini bisa menurun.

Wacana kenaikan tarif dasar listrik ini ditanggapi langsung oleh Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Agus Suyanto. Agus menyatakan tarif penyesuaian dasar listrik bisa diterima masyarakat. Namun, pemerintah harus meningkatkan segi pelayanan terhadap konsumen dengan meningkatkan penyedia layanan listrik dengan baik. Lebih lanjut ia menyatakan atas nama YLKI, apabila tarif dasar penyesuaian ini jadi dinaikkan pemerintah disarankan melakukan penyaringan data pelanggan listrik yang benar-benar berhak mendapatkan subsidi listrik ini. Lebih lanjut Agus menyatakan jangan sampai yang mampu tetap mendapatkan subsidi listrik ini (tribunnews.com, 03/12/2021).

Walaupun dalam hal ini pemerintah berupaya meningkatkan segi pelayanan yang lebih baik, tetapi di sisi lain banyak kalangan masyarakat keberatan dengan kenaikan tarif dasar listrik di tahun 2022. Dampak dari kenaikan TDL ini tentu saja banyak berimbas pada ekonomi rumah tangga. Terutama kaum ibu rumah. Dengan naiknya tarif dasar listrik, para ibu merasa terbebani. Karena selama ini mereka sudah terbantu dengan segala aktivitas kegiatan rumah tangga dengan menggunakan alat listrik.

Dengan adanya wacana pemerintah tersebut, tentu menjadi momok yang sangat mengerikan bagi perekonomian masyarakat. Karena di masa rentan wabah pandemi  Covid-19 sepanjang 2 tahun ini perekonomian masyarakat belum lah pulih. Alih-alih pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik, ini merupakan kado di awal tahun untuk masyarakat yang sangat menyesakkan dan memprihatinkan.

Inilah kesalahan dari sistem ekonomi kapitalis dalam perekonomiannya, di mana negara tidak berperan secara total dalam mengambil kebijakan. Dan seharusnya batu bara sebagai sumber bahan bakar listrik (PLN) yang merupakan sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum seharusnya dikelola oleh negara. Malah pengelolaannya diberikan kepada pihak swasta dan asing. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar PLN pemerintah membeli batu bara dengan harga pasar dari produsen yang kebanyakan dari perusahaan swasta dan asing.

Meskipun Indonesia kaya akan sumber bahan bakar batu bara dan termasuk eksportir gas terbesar di dunia, tetapi pemerintah tidak mampu untuk menjamin pasokan gas (batu bara) yang cukup dan tetap. Inilah kesalahan mendasar negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Negara hanya bisa memerankan diri sebagai penyalur yang menjual layanan energi yang berasal dari kepemilikan umum kepada rakyat.

Bandingkan terbaik dengan sistem Islam, dalam Islam pengelolaan listrik merupakan kepemilikan umum yang dikelola oleh negara. Karena dalam Islam, industri yang menggunakan bahan bakar tambang (batu bara) yang melimpah dipandang sebagai harta milik umum (milkiyyah ammah). Kepemilikan ini tidak boleh diserahkan dan dikelola oleh swasta apalagi pihak asing. Hanya khalifah atau perusahaan negara yang boleh mengelolanya.

Khalifah sebagai pemimpin negara dengan ijtihadnya akan menyalurkan hasil keuntungan tersebut dengan cara dikembalikan kepada rakyatnya. Kemudian menyalurkan listrik dengan harga yang terjangkau atau bisa digratiskan. Inilah bentuk penguasa dalam bingkai khilafah dalam meriayah rakyatnya. Dengan mengelola harta kekayaan milik umum (al milkiyyah ammah) dengan sebaiknya, dan pengelolaan kekayaan tersebut didistribusikan kembali kepada rakyat yang menjadi pemiliknya. Karena hanya dengan syariat Islamlah pemenuhan kebutuhan energi rakyat dapat terlaksana dengan baik.

"Imam (khalifah) adalah ra’in dan dia bertanggung jawab atas orang yang diurusnya." (HR. Bukhari).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Rismayana
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar