Analis Senior PKAD: UU Cipta Kerja Cacat Prosedural


TintaSiyasi.com -- Analis Senior Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) Agus Kiswantono, S.T., M.T. mengatakan Undang-undang Cipta Kerja cacat prosedural.

"UU (Cipta Kerja) ini cacat dalam prosedur, karena dilakukan secara tertutup tanpa diketahui masyarakat sipil, serta mendaur ulang institusional," kata Agus dalam Insight ke-107 Pusat Kajian dan Analisis (PKAD): UU Cipta Kerja Pasca-Putusan MK, Kompromi dan Arogansi Oligarki? Senin (29/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Agus menambahkan, "Pada hal ini yang dilanggar Pasal 89 Juncto 96 UU 12 tahun 2011, mewajibkan pemerintah secara open membuka akses secara mudah segala apa pun rancangan UU kepada masyarakat."

"Satgas Omnibus Law bersifat elastis. Tidak mengakomodir elemen masyarakat," ungkap Agus. 

Ia memberikan catatan terkait Omnibus Law. Pertama, tim satuan tugas tersebut ada yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Kedua, adanya sentralisasi kewenangan akan diambil pemerintahan pusat, sehingga mencedrai semangat reformasi. 

Ketiga, jika UU ini diberlakukan celah korupsi akan melebar akibat pengawasan yang dipersempit dan penghilangan hak gugat oleh rakyat. Keempat, perampasan dan penghancuran luang hidup rakyat.

"Bagaimana proses yang tidak benar bisa menghasilkan UU yang bener?" tanyanya.
Sehingga, pungkasnya, turunannya akan menjadi masalah, tidak hanya prosedurnya saja yang dibenahi, akan tetapi materi yang ada di dalamnya juga harus dibenahi.[] HN/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar