Analis Politik dan Media: UU Cipta Kerja Tidak Mengakomodasi Kepentingan Rakyat, Batalkan saja!


TintaSiyasi.com -- Menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) no 11 tahun 2020 atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dinyatakan inkonstitusi bersyarat, Analis Politik dan Media Puspita Satyawati mengatakan, UU Cipta Kerja tidak mengakomodasi kepentingan rakyat, batalkan saja.

"Jadi menurut saya, ketika UU Cipta Kerja tidak mengakomodasi kepentingan rakyat dan dinyatakan inkonstitusional, ya dibatalkan saja," tutur Bunda Puspita, sapaan akrabnya, kepada TintaSiyasi.com, Ahad (5/11/2021).

Ia menyebutkan, UU Cipta Kerja tidak sekedar mengalami cacat konstitusi (inkonstitusi) karena bertentangan dengan UUD 1945, namun juga berpotensi sebagai alat hegemoni oligarki.

"Hal ini karena perancangan UU Cipta Kerja dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil yang memadai dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak dengan keberadaan UU Cipta Kerja. Bahkan pemerintah justru membuat beberapa satuan tugas (satgas) khusus dari elemen/organisasi pengusaha," ungkapnya.

Dia menegaskan, sejarah UU Cipta Kerja yang sudah kontroversial sejak masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU).

"Dari awal pembuatan draft omnibus law RUU Cipta Kerja, para pekerja tidak pernah dilibatkan. Padahal secara etika, saat pemerintah membuat regulasi yang terkait dengan para pekerja, semestinya juga melibatkan stakeholder dari kalangan pekerja," imbuhnya.

Bunda Puspita melanjutkan penjelasannya tentang sikap pemerintah yang tidak melibatkan para pekerja sejak pembuatan RUU berakibat RUU Cipta Kerja menuai banyak penolakan.

"Wajar, jika sejak diwacanakan RUU Cipta Kerja sudah menuai sinisme publik dan penolakan dari berbagai kalangan," jelasnya.

Selain itu, ia menegaskan dampak UU Cipta Kerja tak hanya menyasar kaum buruh atau pekerja dengan menjadikan mereka sebagai budak modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah dibawah standar minimum, upah per jam, perluasan kontrak kerja outsourcing, potensi PHK massal, dan memburuknya kondisi kerja.

"Kerusakan juga disinyalir akan terjadi pada lingkungan hidup, akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan, bencana ekologis dan kerusakan lingkungan. Bahkan dunia pendidikan pun disinyalir terdampak, demi memenuhi kebutuhan investor akan tenaga kerja, maka orientasi sistem pendidikan lebih kepada menghasilkan lulusan yang siap menjadi tenaga kerja murah," pungkasnya. [] Heni Trinawati

Posting Komentar

0 Komentar