Analis IJM: Soal Penghilangan Minyak Curah Ini Demi Oligarki


TintaSiyasi.com -- Menanggapi wacana pelarangan minyak curah, Analis Indonesia Justice Monitor Dr. Erwin Permana menduga, hal itu demi kepentingan oligarki. "Penghilangan minyak curah ini adalah demi kepentingan oligarki, (yakni) kepentingan para korporasi besar yang menyetir kekuasaan," tutur Bang Jundi, sapaan akrabnya, dalam Insight ke-109 Pusat Kajian Dan Analisis Data (PKAD): Gerah Gegara Minyak Curah, Jumat (03/12/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia menjelaskan, "Sulit mengatakan bahwa kebijakan pelarangan minyak curah berpihak kepada masyarakat kecil. Pasalnya, pengguna minyak curah adalah masyarakat menengah kebawah dan pelaku usaha kecil."

Bang Jundi menyebutkan, di Indonesia ada 65 juta Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mampu menyerap tenaga kerja 96 persen. Katanya, para pelaku usaha kecil ini sangat sensitif terhadap perbedaan harga. Meski kenaikan sedikit, menurutnya, akan sangat berpengaruh terkena beban tambahan. Pastinya para pedagang yang berjumlah besar tersebut akan menaikan harga yang bisa berdampak inflasi, tambahnya.

Alasan pemerintah untuk menghilangkan minyak curah, yakni, menjaga harga ditingkat konsumen agar tetap stabil tidak terpengaruh harga CPO (crude palm oil) dunia dan menjaga kualitas minyak, dinilainya, sangat tidak masuk akal.

Karena Indonesia penghasil CPO terbesar dunia, 17,35 juta ton per tahun, bahkan tahun lalu mencapai 51 juta ton. Ia mengatakan, deharusnya Indonesia menjadi penentu harga CPO dunia, bukan dikendalikan.

"Ironisnya Indonesia malah Impor CPO lebih dari 25 persen. Sementara hasil CPO malah di ekspor. Ini jelas ada permainan korporasi untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harus menutup kran ekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Soal kualitas minyak, ia menjelaskan, tidak dilihat dari kemasan, melainkan pemerintah harus melakukan pengawasan di tingkat produksi.

Bang Jundi katakan, hal itu seharusnya bagian kepengurusan negara kepada rakyatnya, negara melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha agar kualitas tetap terjaga, juga kuantitas, jangan sampai terjadi kelangkaan barang.

"Persoalan ini hanya salah satu cabang persoalan. Pokok persoalannya adalah liberalisasi yang merupakan implementasi sistem kapitalisme," katanya.

"Harga minyak murah berkualitas meski tidak sampai gratis, hanya ada, jika negara memiliki sifat kepengurusan terhadap rakyat. Dan ini hanya ada dalam bentuk negara yang menerapkan Islam secara totalitas," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar