UMP Diketok, Buruh Menjerit, Buah Penerapan Sistem Kapitalisme

TintaSiyasi.com -- Laksana lagu tahunan yang terus dinyanyikan, akibat kebijakan yang tak sesuai harapan buruh. Pemerintah telah resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Meskipun kenaikannya tidak sebesar yang diharapkan buruh, yaitu hanya 1,09 persen. Kenaikan UMP 2022 ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam PP Nomor 36 Tahun 2021.

Begitu pula dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi menandatangani SK Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. Besaran UMP Jatim naik sebesar 1,22 persen yaitu naik Rp 22.790,04 dari UMP 2021.

Sontak kebijakan tersebut mendapatkan respon penolakan dari kalangan buruh, karena dianggap tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan besaran kenaikan yang diajukan yaitu 7 - 10 % pada tahun 2022. Bahkan untuk merespon keputusan tersebut buruh akan melakukan mogok kerja pada 6-8 Desember mendatang. Buruh menilai kebijakan kenaikan UMP yang hanya 1,09 % tidak relevan jika dibandingan dengan laju inflasi dalam kurun waktu september 2020 - September 2021 yakni sebesar 1,92 %.

Menurut Bhima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios),  menjelaskan fakta besaran kenaikan upah minimum yang nilainya lebih kecil dari inflasi sudah cukup membuktikan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap masa depan buruh.

Inilah fakta permasalahan yang terus berulang di bawah naungan sistem perekonomian kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, penetapan UMP berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri dari beberapa komponen kebutuhan hidup yang amat sederhana dan hanya cukup untuk memenuhi standar hidup paling minimal dari masyarakat. Berbedanya biaya hidup di masing-masing daerah, menjadikan adanya perpedaan upah minimal. Jadi jika suatu wilayah mendapatkan UMP yang tinggi belum tentu memberikan kesejahteraan pada buruh tersebut karena diimbangi dengan biaya hidup yang lebih mahal.

Kesalahan yang lebih mendasar lagi dalam kapitalisme, jasa pekerja tidak dibayar sesuai dengan manfaat jasa yang dikeluarkan pada masing-masing pekerjaan. Jadi hanya dipukul rata berdasarkan besaran wilayah saja. 

Di sisi lain, buruh juga harus dihadapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, karena notanebe hidup di bawah sistem kapitalisme kebutuhan pokok adalah tanggung jawab pribadi bukan tanggung jawab negara.

Berbeda dengan sistem Islam, Islam menetapkan mekanisme ijarah dalam pengupahan. Islam menetapkan besaran upah buruh diukur berdasarkan manfaat yang diberikan dari tenaga pekerja, bukan kebutuhan hidup paling minimum. Hal tersebut akan meminimalisir adanya potensi eksploitasi buruh oleh para pengupah.
Jadi sebelum buruh mulai bekerja, akan disepakati dulu secara terbuka terkait dengan upah yang akan diberikan, detail pekerjaan serta lamanya jasa tersebut dimanfaatkan oleh pengupah.

Di sisi lain, buah penerapan sistem Islam juga memastikan kebutuhan pokok masyarakat telah terpenuhi secara optimal. Adapun jika buruh tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, negara akan mengambilkan dari pos Baitul Mal dan menjadikannya sebagai orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga khilafah akan memberikan fasilitas pelatihan ataupun kursus kepada pejuang nafkah, agar memiliki kemampuan yang mumpuni sehingga layak diupah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Yang lebih penting lagi, sistem Islam tidak akan menilai standar kesejahteraan berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita karena hal tersebut sama sekali tidak mengagambarkan taraf kehidupan masyarakat sesuai realita. Namun, sistem Islam dalam naungan khilafah akan memastikan secara individu, bahwasanya setiap individu telah terpenuhi kebutuhan pokoknya.

Inilah sejatinya buah dari penerapan Islam secara kaffah, yang akan mampu mewujudkan kesejahteraan pada semua kalangan masyarakat. Dan pastinya problem tahunan seperti ini tidak akan terus berulang. []


Oleh: drh. Lailatus Sa'diyah
Sahabat TintaSiyasi

Posting Komentar

0 Komentar