UIY: Demokrasi Itu Diktator yang Dilegitimasi Konstitusional

TintaSiyasi.com-- Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto mengatakan, demokrasi itu diktator yang dilegitimasi konstitusional. "Begitulah demokrasi semau gue, bahasa lainnya, constitutional dictatorship, (yaitu) diktator yang dilegitimasi secara konstitusional, yang tampaknya absah, tapi sebenarnya dia ditaktor. Jadi pasang dulu aturannya," tutur UIY dalam FGD PKAD ke-37: Menguak Blok Wabu, Pembajakan Aturan dan Diktator Konstitusional, Sabtu (13/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

UIY menuturkan, "Kalau sudah terbeli, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ibarat kata, yang sering disebut demokrasi itu semau gue. Gue mau begini, lu mau apa? Enggak ada aturan, aku bikin aturannya sesuai dengan kehendakku. Tapi, aturannya sesuai Undang-Undang begini lo. Aturannya aku ubah sesuai dengan kehendak aku, kan begitu."

Dalam kasus pembubaran HTI, misalnya, menurutnya, hal itu menurut Undang-Undang Ormas melalui peringatan pertama, kedua, dan ketiga, lalu ke pengadilan, banding, kasasi, dan seterusnya. "Itu kan panjang prosesnya. Dan mereka tidak suka itu, lalu diganti seperti semudah mengganti baju," ucapnya. 

Menurutnya, hal itu cara main yang licik. "Itu cara main yang luar biasa. Jadi ketika main bola enggak gol-gol, maka diubah aturannya, gawangnya itu digedein, langsung gol," cetusnya. 

Ia menjelaskan, dalam beberapa konfirmasi anggota dewan juga mengeluhkan soal akselerasi naskah akademik. Ia mencontohkan, dalam beberapa produk perundang-undangan yang masuk dalam program legislasi nasional, itu sebagian juga tidak memahami sebagaimana dinamika pembahasan mengenai Omnibus Law Cipta Kerja kemarin yang dijadikan perdebatan.

Bahkan yang terbaru itu, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), menurutnya, hal itu belum diterima oleh beberapa kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Begitu juga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang kekerasan seksual. 

Ia heran, dua tahun kuliah diadakan secara online, aneh jika muncul banyak kasus. "Muncul pernyataan kasus seksualnya sudah parah di kampus-kampus. Parah dari mana? Wong kita (kampusnya) online sudah dua tahun ini. Kita online kok, kekerasan seksualnya dari sebelah mana? Kok ujug-ujug muncul banyak kasus," herannya. 

Dikatakan olehnya banyak kampus-kampus libur selama dua tahun. "Ini jadi enggak ada itu naskah akademik, enggak perlu ada. Ini orang kok enggak pakai argumen ilmiah, kalau pun itu ada, itu hanya kembangan-kembangan saja. Jadi semuanya Itu sudah dengan power, maju tak gentar membela yang bayar keuangan yang maha kuasa," pungkasnya.[] Witri Osman

Posting Komentar

0 Komentar