Tolak Upaya Pembubaran MUI

TintaSiyasi.com -- Miris! Banyaknya aksi terorisme yang terjadi di berbagai daerah dan ditangkapnya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nampaknya berbuntut pada wacana pembubaran MUI. Dalih menyelamatkan MUI dari terorisme menjadi alasan kuat wacana pembubaran MUI. 

Dilansir dari laman Merdeka.com, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menolak desakan pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusul penangkapan anggota Komisi Fatwa MUI oleh Densus 88 Antiteror. Said Aqil menyatakan tetap mendukung pemberantasan terorisme tanpa harus membubarkan lembaga ulama. Dia meminta polisi dan Densus 88 menindak siapa pun yang terlibat aksi terorisme (18/11/2021).

Kasus terorisme di negeri ini terlihat tak pernah bisa tersolusi secara tuntas. Hampir setiap tahun selalu ada kasus berulang. Pelaku teror seringkali dikaitkan dengan Islam dan organisasi yang dicurigai terlibat aksi terorisme. Padahal belum bisa dipastikan kebenarannya. 

Keterlibatan tokoh atau ulama terhadap kasus terorisme mungkin bisa saja terjadi. Akan tetapi sangat tidak tepat selalu mengaitkan Islam dengan terorisme. Islam ajaran yang bertentangan dengan terorisme. Namun sayangnya isu pengkaitan antara Islam dan terorisme selalu diboomingkan media.

Stigma terhadap pengaitan Islam dan terorisme layak dikritisi, agar kaum Muslim tidak terprovokasi. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan rasa saling curiga terhadap sesama Muslim. Apalagi selama ini banyak tokoh atau ulama yang disangkutpautkan dengan tindakan terorisme. Padahal sudah sangat jelas bahwa ulama tersebut anti kekerasan dan telah menjadi bagian dari MUI. 

Munculnya pihak-pihak yang menginginkan pembubatan MUI sebenarnya layak dipertanyakan. Bukankah MUI selama ini selalu selalu sejalan dengan pemerintah? Bahkan MUI termasuk lembaga yang sudah berdiri sejak puluhan tahun di negeri ini dan menjadi wadah aspirasi umat. 

Kiprah MUI bagi negeri ini amatlah besar. Apalagi bagi mayoritas penduduk negeri ini, keberadaan MUI menjadi acuan. Meski tak jarang fatwa MUI hanya dinilai sebagai teoritis semata yang tak bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah dampak penerapan sistem sekuler di negeri ini.

Sistem sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan menjadikan penerapan aturan agama dipilah-pilah sesuai kepentingan. Jika dinilai bermanfaat maka aturan agama akan diambil dan diterapkan dalam kehidupan. Sebaliknya, jika aturan agama dianggap tak bermanfaat atau tak sejalan dengan kepentingan maka aturan agama hanya sebatas teori yang cukup diketahui. Wajar keberadaan ormas atau organisasi yang diberkaitan dengan agama hanya dijadikan rujukan masalah pribadi atau ibadah mahdhah bukan untuk mensolusi permasalahan umat dan negara.

Munculnya lembaga atau organisasi keislaman sebenarnya harus dikembalikan perannya sesuai ajaran Islam yakni sebagai alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Sayangnya hal ini tidak akan pernah terwujud dalam sistem sekuler. Meski demikian keberadaan MUI di negeri ini layak dipertahankan demi persatuan umat. Pemberantasan terorisme tak perlu mengorbankan MUI karena Islam memang tidak layak dihubungkan dengan terorisme. Adapun terdapat tokoh atau ulama yang terduga terlibat aksi terorisme, maka hal itu layak dicari kebenarannya. []


Oleh: Nanik Farida Priatmaja
(Pegiat Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar