Tanggapi Cuitan Romo Benny, Prof. Suteki Nyatakan Itu Pencemaran Nama Baik

Tintasiyasi.com -- Merespons cuitan Romo Benny di akun Twitter-nya Sabtu (20/11/2021) bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus berbenah, jangan jadi sarang kelompok radikal, Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menilai, hal ini bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

"Terkesan ini sudah menghukumi MUI sebagai sarang kelompok radikal lantaran tertangkapnya salah satu anggota MUI oleh Densus 88 sebagai terduga tindak pidana terorisme. Kalau berkaca pada kasus pencemaran nama baik NU (Nahdlatul Ulama) oleh Gus Nur dan Gus Nur akhirnya dipidana, mestinya cicitan Romo Benny bisa dikategorikan pencemaran nama baik," tuturnya dalam segmen Tanya Profesor Aja bertajuk MUI Sarang Kelompok Radikal: Benarkah Romo Benny Offside? di kanal YouTube Prof. Suteki, Selasa (23/11/2021). 

Selain itu, Prof. Suteki menyampaikan, cicitan ini juga bisa terkategori fitnah yang melanggar KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) serta pelanggaran Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE), melakukan penyebaran informasi berdasarkan SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian. 

"Atau juga mungkin dapat dinilai melanggar Pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Jadi bisa dijerat dgn Pasal 27, 28, 45 ITE jo Pasal 310, 311, 315 KUHP," terangnya.

Ia menyayangkan, sebagai pejabat dan orang yang melek hukum, seharusnya Romo Benny paham dalam due process of law juga dikenal presumtion of innocence (praduga tak bersalah) sebelum pengadilan membuktikan kesalahannya. 

"Begitu pula dengan persoalan seorang pengurus MUI Pusat ditangkap dengan tuduhan terlibat tindak pidana terorisme, hal itu masih memerlukan pembuktian. Berlaku asas praduga tak bersalah," terangnya.

Prof. Suteki menambahkan, di kalangan umat Islam banyak yang menyesalkan tindakan Densus 88 yang dinilai over acting dalam penangkapan ulama hingga desakan pembubaran Densus 88 tersebut menggema. 

"Ada nuansa Islamofobia. Bahkan ada menyatakan, banyak yang mencari kesempatan dalam kesempitan terjadi di kalangan islamophobist. MUI mendapat serangan mulai dari sebutan sarang radikalis hingga desakan pembubaran. Buzzer berteriak sambil berjingkrak kesetanan," ujarnya.

Terkait dengan posisi Romo Benny sebagai staf khusus di Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) yang digaji negara namun membuat polemik, Prof. Suteki mengatakan, turut campurnya tokoh keuskupan Katolik Roma yang juga sekaligus sebagai petinggi BPIP terhadap kasus pengurus MUI dinilai tak pantas.

Ia melanjutkan, dari cicitan Romo Benny banyak yang melambungkan tagar bubarkan BPIP, menurutnya BPIP itu tidak penting dan tidak efektif bahkan kontrapoduktif dengan tujuan dibentuknya.

"Sejak dibentuk, di ILC (Indonesia Lawyers Club) saya sudah serukan supaya BPIP dibubarkan. Alasannya disamping lembaga yang redundant, pemborosan keuangan negara, dipicu juga dengan kualitas petingginya yang enggak mampu mencerminkan ideologi Pancasila sebagai pengikat kebhinnekaan bangsa," cetusnya.  

Ia pun menyinggung, Yudian Wahyudi pernah mengatakan agama sebagai musuh terbesar Pancasila, perlu menggeser kitab suci dalam kehidupan bernegara, kini petinggi lain Romo Benny justru melukai umat Islam dengan menuduh MUI sebagai sarang kelompok radikal. 

"Bukan lagi menyebut person atau oknum, tapi sudah menyebut kelompok. Ini tuduhan yang keji," tegasnya. 

Terkait kontribusi BPIP terhadap penyemaian, desiminasi, pengamalan Pancasila bagi rakyat Indonesia, Prof. Suteki menyatakan, tidak ada yang signifikan. Menurutnya, pendidikan Pancasila sudah cukup dilaksanakan di berbagai jenjang pendidikan mulai pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi.  

"BPIP berusaha membuat HIP (Haluan Ideologi Pancasila) juga ditolak oleh rakyat, bahkan dikeluarkan dari Prolegnas Tahun 2020. Lalu apa peran BPIP yang nyata? Apakah hanya akan membantu BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) karena Ketua Badan Pengarahnya menjadi Ketua BRIN?" pungkasnya.[] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar