Rekontekstualisasi Fiqih: Ide Sesat yang Terbukti Cacat Nalar!


TintaSiyasi.com -- Pernyataan Menag kembali menuai kontroversi dan kecaman dari sejumlah umat Islam. Dalam pembukaan Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) yang ke-20 di Surakarta, dengan tema "Islam in a Changing Global Context: Rethinking Fiqh Reactualization and Public Policy" atau reaktualisasi fikih dan kaitannya dengan berbagai kebijakan publik, Menag kembali menyudutkan Islam dan ajarannya. 

Kerap kali sikap sinis terhadap Islam dan syariat nya selalu ditunjukkan oleh penguasa negeri ini. Tak ayal hal ini terus digoreng dan dipropagandakan oleh mereka yang hari ini menjadi bagian representasi umat Islam itu sendiri.

Bahkan mereka berharap tema ini harus menjadi bahan forum diskusi antara peneliti, dosen, hingga para pakar fiqih dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan hari ini dalam menjawab tantangan zaman. (antaranews.com, 24/10/2021).

Dalam arti kata, alasan Menag mengusung tema ini adalah sebagai bentuk upaya bagaimana menjadikan Islam sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi, hukum fiqih yang sudah tidak relevan lagi menurut mereka diterapkan saat ini, perlu direkontekstualisasi dan direvisi ulang agar bisa menyesuaikan dengan zaman. 

Tentu hal ini bukanlah suatu hal yang baru. Melainkan cerita lama yang selalu digoreng penguasa untuk menyudutkan Islam dan syariatnya.

Jika ditelisik kembali, sebenarnya sedari awal pernyataan Menag ini sudah cacat secara nalar. Bagaimana mungkin seorang manusia yang lemah dan terbatas mau merevisi firman Allah? Tentu ini sangat keterlaluan dan terlampau parah tingkat kejahilannya. Tidak masuk akal! 

Terlepas dari alasan-alasan yang mereka kemukakan, yang menjadi sebab persoalan bukanlah syariat Islam, melainkan aturan sekuler kapitalis yang diterapkan penguasa saat ini. 

Namun faktanya, yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Kerap kali syariat yang dijadikan kambing hitam oleh mereka yang tidak setuju akan penerapan syariat dalam kancah kehidupan. 

Sebenarnya upaya semacam ini sudah sering kita temukan di lapangan. Seperti fakta sebelumnya yang juga viral terkait keharaman  khamr yang juga dianggap perkara kontekstual. Ketika mendatangkan maslahat bagi negara maka boleh saja diperjualbelikan. 

Begitu juga dengan penggunaan istilah kafir yang dinilai mengandung kekerasan verbal menurut mereka. Sehingga harus diubah menjadi non muslim. Ini juga upaya rekontekstualisasi ajaran Islam. Dan masih banyak lagi tentunya perkara serupa yang sudah dipropagandakan oleh orang-orang yang sinis dan benci terhadap Islam dan syariatnya.

Seyogyanya, tidak layak bagi seorang muslim apalagi sekelas Menag berstatemen ngawur ngidul seperti itu. Karena hal ini sangat berbahaya apabila diambil mentah-mentah oleh umat yang tidak paham akan betapa berbahayanya pemikiran sekuler seperti ini. 

Harusnya yang menjadi fokus persoalan adalah bagaimana mengupayakan agar persoalan-persoalan kehidupan hari ini bisa diselesaikan dengan syariat Islam. Beginilah seharusnya urutan yang benar cara berfikir seorang muslim. Bukan malah menyalahkan syariat atau menganggap syariat tidak relevan atau tidak kompatibel dengan zaman sehingga harus diubah konteksnya atau direvisi.

Yang dibutuhkan oleh umat hari ini bukanlah rekontekstualisasi fiqih, melainkan pengamalan fiqih dan penerapan syariah dalam seluruh aspek kehidupan melalui institusi khilafah rasyidah. 

Reaktualisasi atau rekontekstualisasi fiqih yang digadang-gadangkan Menag hanyalah kedok agar ide sesat moderasi beragama diterima oleh umat sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang sejatinya ditimbulkan oleh kecacatan sistem kapitalis sekuler yang mengatur kehidupan umat hari ini. Lagi-lagi Islam menjadi kambing hitam atas persoalan yang sejatinya bukan disebabkan oleh penerapan syariat itu sendiri.

Fakta historis masa silam telah membuktikan bahwa ketika syariat Allah diterapkan atas manusia maka akan mendatangkan rahmat bagi semesta alam. Bahkan Allah sendiri telah menjaminnya di dalam Al-Qur'an.

Jadi, syariat Islam itu sudah sempurna dan paripurna. Meski zaman telah berubah, tetapi syariat Allah tetap relevan dalam menyelesaikan persoalan kehidupan umat manusia saat ini. Karena Allah yang lebih mengetahui yang terbaik untuk makhluk-Nya. 

Fiqih bukanlah buah pikiran manusia sehingga tak perlu untuk direvisi, melainkan adalah pemahaman terhadap wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-hadis yang kebenarannya mutlak disandarkan kepada Allah Zat yang Maha Sempurna. Sehingga segala upaya yang telah dilakukan oleh penguasa untuk merekontekstualisasi fiqih dan ajaran Islam adalah kemunkaran yang nyata yang harus ditolak oleh umat dengan tegas! Karena hal ini hanya semakin menjauhkan umat dari Islam dan menjadikan umat sebagai pion utama yang menolak syariat Allah. Sungguh sangat berbahaya dan menyesatkan! apalagi ini dipropagandakan oleh seorang Menag. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menjaga dan manjauhkan kita dari kesesatan. Allahu Allah bish showab.

Oleh: Pitra Delvina, S.Pd.
Aktivis Dakwah

Posting Komentar

0 Komentar