Refly Harun Nilai UU HPP Menguntungkan Konglomerat

TintaSiyasi.com -- Pakar Hukum dan Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H. berpandangan bahwa Undang-undang Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan undang-undang yang menguntungkan konglomerat.

"Munculnya undang-undang yang sangat minim partisipasi publik dan esensinya ini. Justru tidak mewadahi tujuan nasional yaitu memberikan perlindungan dan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya lebih memfasilitasi para konglomerat, pengemplang pajak dan mereka yang tidak membayar pajak secara benar," jelasnya dalam Insight ke-102 PKAD: Ultimatum Remidium UU HPP, Politik Ekonomi Pengusaha dan Oligarkikah? diYouTube Pusat Kajian dan Analisis Data, Rabu (17/11/21),

Refly Harun memaparkan ada dua persoalan dalam UU HPP ini yaitu: Pertama, undang-undang ini memberikan cek kosong atau blanko kosong kepada pemerintah untuk bisa menetapkan pajak sesuai dengan keinginan pemerintah. Ia mencontohkan, seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan bisa dipajaki, bisa juga tidak. Karena kekuasaan dan kewenangannya diberikan kepada pemerintah dan itu berpotensi untuk melanggar konstitusi.

Kedua, adanya tax amnesty yang seolah-olah memberikan karpet merah kepada para korporat, karena laporan tentang tax amnesty itu tidak bisa dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. 

"Artinya dana-dana yang merupakan hasil dari perbuatan ilegal itu bisa masuk dalam mekanisme tax amnesty dan mekanisme perbankan. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan dari mana sumbernya. Ini katanya merupakan cara untuk melakukan pencucian uang secara aman dan damai," paparnya. 

Refly Harun juga menyebutkan ada enam undang-undang yang patut dicatat sebagai undang-undang yang buruk dari segi partisipasi dan subtansinya. Keenam undang-undang itu adalah: UU Omnibus Law, UU Minerba (Mineral dan Batu Bara), UU Corona yang awalnya berasal dari Perpu, UU KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), UU MK (Mahkamah Konstitusi) dan terakhir UU HPP. 

"Bahkan adanya undang-undang ini menghasilkan orang-orang yang akhirnya ditangkap dan dipenjara seperti aktivis KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia), karena mengkritik keberadaan undang-undang Omnibus Law," pungkasnya.[] HN/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar