Problem Banjir Akibat Pembangunan Kapitalistik

TintaSiyasi.com -- Memasuki musim hujan di Indonesia, ada satu peristiwa yang senantiasa mengiringinya yaitu banjir. Berbagai wilayah mengalami bencana ini. Baik di daerah maupun di ibu kota. Namun pada musim hujan kali ini ada beberapa wilayah yang mengalami banjir yang lebih parah. Seperti yang terjadi di Batu. Banjir di kota Batu Malang ini adalah banjir bandang yang disertai dengan lumpur. Banjir Bandang ini melanda beberapa titik di 6 wilayah Kota Batu, yaitu Desa Sidomulyo, Desa Bulukerto, Desa Sumber Brantas, Desa Bumiaji, Desa Tulungrejo dan Desa Punten. Banjir Bandang tersebut telah menimbulkan kerusakan rumah sehingga menyebabkan ratusan orang mengungsi bahkan menimbulkan korban jiwa (www.kompas.com). 

Sementara itu, banjir juga terjadi di luar pulau Jawa. Banjir terjadi di Sintang Kalimantan Barat. Banjir di Sintang ini terjadi hampir selama empat pekan. Akibat banjir tersebut ribuan orang mengungsi di 32 pos pengungsian BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) setempat (www.republika.co.id). Banjir di Sintang saat ini masih merendam puluhan ribu rumah warga. Bahkan di 7 kecamatan dekat Sungai Melawi dan Kapuas, tinggi air masih mencapai 3 meter. Kepala Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Sugiyanto merinci 7 kecamatan itu yakni Kecamatan Hilir, Binjai, Hulu, Kelam Permai, Dedai, Sepauk, Tempunak dan Sintang (www.cnnindonesia.com). 

Terkait banjir di Sintang Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Kalimantan Barat karena faktor cuaca, dalam hal ini curah hujan yang tinggi. Ganip beranggapan bahwa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan air di wilayah hulu Sungai Kapuas meluap. Sehingga, terjadilah banjir. Pernyataan Ganip tersebut berbeda dengan pendapat Gubernur Kalbar, Sutamidji. Dia menyebut banjir di Sintang diakibatkan oleh deforestasi dan pertambangan. Sutarmidji menuturkan, hutan-hutan di Kalbar sudah habis akibat adanya Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) banyak diberikan kepada perusahaan. Sementara itu, banyak juga perusahaan yang menebang kayu sembarangan dan tidak bertanggung jawab. Konsesi lahan itu kemudan banyak mengurangi lahan hutan, Akibatnya resapan air pun turut berkurang sdhin ketika musim hujan tiba, air yang turun tidak dapat terserap (www.cnnindonesia.com). 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ahli Teknik Sumber Daya Air Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura Henny Herawati. Beliau mengatakan bahwa selain curah hujan yang tinggi, banjir di Kalimantan Barat juga disebabkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta maraknya konversi tutupan lahan (www.republika.co.id). 

Banjir adalah peristiwa yang sering terjadi di Indonesia. Hampir tiap tahun terjadi. Namun meski sering terjadi pemerintah kurang mengantisipasi terjadinya banjir. Selain itu adanya pembangunan Kapitalistik yang berorientasi pada materi. Pembangunan yang dilakukan terus menerus tanpa memperhatikan efeknya bagi masyarakat dan lingkungan. Pengurangan lahan hutan yang terus menerus menyarankan tanah resapan yang terus berkurang. Ini membuat air hujan tidak ada yang menghentikan lajunya sehingga menimbulkan banjir. 

Ini berbeda dengan Islam. Pembangunan dalam Islam memiliki paradigma penyelamatan dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain negara adalah pihak periayah urusan umat. Maka segala urusan harus diatur dan dipantau oleh negara. Pelaksana pembangunan baik oleh negara dan swasta harus berorientasi demi kepentingan masyarakat. Selain itu negara harus merancang tata kelola negara yang bisa memberikan kemudahan bagi rakyatnya tanpa memberikan dampak negatif bagi mereka. 

Negara Khilafah akan membuat kebijakan tentang master plan dengan memperhatikan bahwa pembukaan pemukiman baru, harus menyertakan variabel-variabel drainase. Menyediakan daerah serapan air. Selain itu juga memperhatikan penggunaan tanah berdasarkan karakteristik tanahnya. Dengan kebijakan ini, khilafah mampu mencegah kemungkinan terjadinya banjir. Ini semua bisa dilakukan tentunya dengan support dari sistem pendidikan yang mampu mencetak generasi ilmuwan yang memikirkan umat dan berpikir untuk menyelesaikan urusan umat. Tidak semata berorientasi pada keuntungan dan perusahaan.

Di sisi lain negara akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan bangunan. Baik untuk membangun rumah, toko, dan lain sebagainya. Untuk membangun itu semua maka harus memperhatikan syarat-syarat tersebut. Namun negara Islam atau khilafah tidak menyulitkan rakyat yang hendak mendirikan bangunan dengan cara memudahkan birokrasi. Namun jika pendirian bangunan itu bisa menyebabkan bahaya maka khalifah berhak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan. Ini semua dilakukan demi menghilangkan bahaya bagi masyarakat. 

Selain itu khilafah juga akan menetapkan daerah-daerah yang akan digunakan sebagai daerah cagar alam yang harus dilindungi. Khilafah juga menetapkan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin. Di samping itu khilafah menetapkan sanksi berat bagi siapa saja yang merusak lingkungan hidup tanpa pandang bulu. Baik itu masyarakat umum, pengusaha maupun pejabat negara. Ini semua tentunya didukung dengan sistem kehidupan yang menyeluruh yang diatur sesuai dengan aturan dari Rabb yang menciptakan manusia dan alam semesta. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Desi Maulia, S.K.M
(Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar