Politik Transaksional Demokrasi Ciptakan Ketimpangan Gaji DPR dan Rakyat

TintaSiyasi.com -- Politik transaksional antara calon anggota legislatif dengan partai sudah sedemikian vulgar. Bahkan telah menjadi rahasia umum, setelah menjadi anggota legislatif para kader partai harus menyisihkan beberapa pendapatannya untuk disetorkan ke partai. Di sinilah letak konflik kepentingan ketika mereka sendiri yang juga merumuskan berapa besar anggaran bagi gaji mereka.

Akhirnya terjadi ketimpangan gaji anggota dewan dengan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari sisi struktural dan kultural. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Riskha Tri Budiarti M.Sc, Koordinator tim departemen riset dan kebijakan IMuNe dalam kelas politik dengan tema, “Ketimpangan Gaji DPR dan Rakyat akibat Demokrasi Liberal, Sebuah Perbandingan Sistem Demokrasi dengan Islam.” (Youtube Channel Institut Muslimah Negarawan, Rabu  (9/11/2021). 

Dari sisi struktural ia melihat dari rasio gaji anggota dewan dengan pendapatan per kapita. Sementara dari sisi kultural, banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi. Semakin memperlihatkan pada publik adanya tambahan penghasilan anggota dewan meski tidak sak secara hukum. 

Apalagi sempat ramai menjadi pembicaraan publik terkait besaran gaji DPR yang diungkapkan salah satu artis yang juga anggota legislatif, Krisdayanti. Begitu besar jumlah tunjangan dan dana aspirasi yang mereka dapatkan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Krisdayanti, pendapatan dari gaji pokok dan tunjangan yang diterima di luar dana reses dan dana aspirasi setiap bulannya adalah 75 juta rupiah. 

Peraturan yang kerap kali diputuskan oleh anggota dewan tidak sedikit yang merugikan masyarakat. Alih-alih berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan rakyat, justru undang-undang yang disahkan menambah masalah rakyat. 

Di tambah lagi kontrol terhadap penguasa pun lemah. Ketika partai berkoalisi dengan penguasa terpilih. Hampir bisa dipastikan anggota dewan dari partai tersebut tidak akan melakukan kritik terhadap penguasa. 
Dalam politik ekonomi liberal, jamak penguasa berkongsi dengan penguasaha, atau pun pengusaha menjadi penguasa. Pemerintahan akhirnya dikuasai oleh kaum oligarki yang menguasai sebagian besar sumber daya alam. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran penguasa yang sebelumnya disponsori oleh mereka untuk duduk di tampuk kekuasaan. 

Tak heran jika tak sedikit yang menilai capaian kinerja anggota dewan periode 2019-2024 memiliki kinerja terburuk. Antara kepentingan rakyat dengan kaum oligarki saling tarik menarik. Hal itu terjadi pada fungsi anggaran yang dimiliki DPR. Bancakan anggaran membuka ruang bagi DPR memainkan politik transaksi kepentingan di luar kepentingan rakyat. 


Wakil Rakyat dalam Islam

Wakil rakyat dalam Islam merupakan instrumen penyampai aspirasi rakyat dan pengoreksi penguas. Majelis umat dalam sistem Islam tidak berwenang untuk membuat peraturan. Majelis Umat pun tak disibukkan dengan capaian gaji yang akan mereka terima.

Islam mengajarkan sikap berhati-hati apalagi terkait harta haram dan kepemilikan umum. Hal ini ditunjukkan oleh para pejabat dalam Kekhilafahan Islam yang dilarang menerima suap dan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” (HR Abu Dawud). 

Ketika korupsi telah menjadi kultur dan terstruktur, dibutuhkan revolusi. Tidak cukup bertahan pada satu lembaga untuk memberantasnya. Butuh perubahan secara mendasar dengan menggunakan paradigma Islam. Pertama, ketakwaan individu, individu yang bertakwa tidak akan berani menyentuh harta yang bukan haknya. Kedua, kontrol masayarakat lewat amar makruf nahi mungkar. Ketiga, hukum yang tegas diberikan oleh negara. 

Ketika terjadi ketimpangan antara gaji DPR dan rakyat serta jurang yang begitu jauh memisahkan kesejahteraan anggota dewa dengan rakyat. Kita membutuhkan perubahan besar dan mendasar. Yakni mengubah sistem yang rusak dengan sistem yang benar yang datangnya dari Allah SWT yaitu khilafah. []


Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.
(Tim Empowering Network Institut Muslimah Negarawan)

Posting Komentar

0 Komentar