Permendikbud Ristek PPKS, Advokat: Bukan Harapan Tetapi Ancaman


TintaSiyasi.com -- Menyoroti Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), Advokat Ahmad Khozinuddin,S.H. mengungkapkan, Permen ini bermasalah bukan harapan, tetapi ancaman. 

"Permendikbud ini memang bermasalah bukan harapan, tetapi ancaman," tegasnya dalam FGD Spesial ke-1 PKAD: Permendikbud Ristek, Jihad dan Khilafah Ancaman atau Harapan? Sabtu (20/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Menurut Ahmad, Permendikbud Ristek itu merupakan ancaman untuk mensekulerisasikan generasi Islam, merusak akidah generasi Islam dan juga akhlak generasi Islam. Bagi kaum sekuler adalah peluang dan harapan karena memang sudah lama ditunggu-tunggu. 

"Dulu mereka berteriak-teriak di luar kekuasaan sekarang mereka berkuasa dan dibuatlah aturan itu," ungkapnya. 

Ahmad melanjutkan, dalam aturan tersebut tidak melihat apakah hubungan seksual ada asas pernikahannya atau tidak, tetapi cuma melihat ada kekerasannya atau tidak. Dan ukuran kekerasan atau tidak adalah adanya persetujuan korban. Kalau tanpa persetujuan korban dianggap kekerasan, kalau ada persetujuan berarti tidak ada kekerasan dan dibolehkan. 

"Ini sama saja Permendikbud Ristek melegalisasi zina," bebernya. 

Ia menjelaskan, dalam pasal 1 ayat 1 ada paradigma feminisme yang menganggap bahwa ada relasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, seolah-olah dalam hubungan seksual laki-laki selalu superior dan perempuan selalu inferior, sehingga perempuan tidak punya wewenang untuk menolak kuasa laki-laki. 

Dalam keterangannya, ia melanjutkan, kaum feminis menganggap ada atau tidak ada persetujuan kalau laki-laki mau ya dilakukan dan dianggap sebagai kekerasan. Karena itu untuk menghilangkan relasi yang tidak seimbang diberikan illat, karena hukum itu ada kalau illat nya ada. Kalau illat nya tidak ada hukumnya tidak ada, maka mereka memakai illat nya adalah persetujuan. Kalau ada persetujuan  untuk melakukan seksual berarti tidak ada kekerasan. Terserah mau ada akad nikahnya atau tidak. 

"Nikahnya itu untuk sampai seumur hidup atau ikatan nikahnya hanya sebulan atau dikontrak satu malam itu tidak peduli yang penting ada kesepakatan. Inilah yang merusak tatanan Islam," terangnya. 

Ia memandang seolah-olah aturan tersebut terkesan intelektual, tetapi justru menjerumuskan. Memberi solusi padahal tidak juga menjadi solusi. Karena kalau seseorang melakukan zina tanpa kekerasa,  tidak dihukum karena ada perlindungan. 

"Itu adalah bencana yang luar biasa bagi si pelaku baik di dunia maupun di akhirat karena ini zina," tegasnya. 

Ia menjelaskan, karena Permen ini tidak dibangun dari perspektif akidah Islam sehingga dalam melihat masalah keliru, akhirnya solusinya juga keliru. Melihat masalah seksual dikalangan remaja di kampus dianggap masalahnya adalah adanya pemaksaan seksual. Jadi solusinya adalah persetujuan, asal ada persetujuan berarti tidak ada kekerasan, tidak ada masalah. 

"Padahal faktanya bersetuju itu juga masalah," paparnya. 

Ahmad memaparkan fakta saat ini, aborsi, pernikahan lebih awal daripada seharusnya karena ada zina, kekerasan remaja karena zina, rusaknya rumah tangga, rusaknya anak-anak didik yang tidak lagi sekolah, tidak melanjutkan sampai selesai perguruan tinggi baru semester satu atau dua berhenti kuliah karena hamil, kasihan orang tuanya capek menyuruh anaknya sekolah, biayanya besar sampai di kampus diajari yang tidak benar. 

"Bukannya pak menteri membina mahasiswanya agar mempunyai akidah Islam dan mempunyai kepribadian yang Islami serta kaya akan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi ini malah mengurusi alat kelamin," pungkasnya.[] Faizah

Posting Komentar

0 Komentar