Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021, Cendekiawan Muslim: Cabut Saja!


TintaSiyasi.com -- Menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, Cendekiawan Muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) mengatakan, cabut saja. 

"Cabut saja kalau tidak bisa mengatur yang concent. Atur juga yang concent," ungkapnya di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data yang bertajuk Permendikbud Legalkan Seks Bebas Ormas Menolak?!, Rabu (10/11/2021).

UIY menuturkan, kekerasan seksual harus diberantas, tidak boleh ada kekerasan seksual di mana pun dan terhadap siapa pun. 

"Kekerasan seksual pada intinya sesuatu yang dipaksakan dan dikehendaki. Kekerasan seksual dalam definisi ini sudah betul, tidak dikehendaki, tanpa concent (persetujuan) korban. Jika dengan concent (persetujuan) korban, maka bukan kekerasan. Sampai di situ sudah betul sebenarnya," katanya.

Cendikiawan Muslim, mempermasalahkan yang concent apakah bisa diterima atau tidak. Ia katakan tidak. "Jadi saya melihat aturan ini hadir secara timpang. Karena hidup manusia tidak berada dalam satu dimensi, tapi multidimensi. Mestinya aturan itu dihadirkan secara komplit (menyeluruh) supaya jelas," ungkapnya.  

Ia katakan, jika kembali pada syariat Islam, pemerkosaan adalah kezaliman, dan aktivitasnya adalah tanpa concent (persetujuan). Kalau dengan concent namanya zina. Harusnya juga ada aturannya. "Namun dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Ristek No. 30 tahun 2021 tidak menjawab hal tersebut. Artinya ini masalah," terangnya. 

UIY mempertanyakan, kenapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. begitu konsen terhadap kekerasan seksual, sementara terhadap aktivitas seksualitas yang berada di luar norma, kok tidak konsen. "Sebenarnya pertanyaan tajam ini bisa diajukan kepada dia," lanjutnya. 

Dikatakan, jika mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, maka basisnya adalah takwa. "Artinya masih ada yang menolak iman dan takwa, ini harus diwaspadai. Kalau peta pendidikan masih nir-agama, maka arahnya sekuler-radikal," jelasnya. 

UIY kembali mempertanyakan, persoalannya harus di bawah ke arah yang lebih luas, kearah yang lebih mendasar, yakni bagaimana tujuan pendidikan nasional,  bagaimana jika dilakukan dengan concent. "Apakah boleh? Jika tidak boleh, keluarkan aturan menteri. Jika tidak, cabut juga yang tanpa concent," ketusnya. Karena dikatakan, pasti akan menimbulkan persepsi bahwa kalau dilakukan dengan concent maka boleh. Persepsi semacam ini sangat berbahaya. 

"Menurut saya persoalannya lebih besar dari sekadar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), yakni pada cara pandang. Jadi kita harus bongkar, termasuk membongkar isi otak Pak Menteri. Karena ini tidak lagi mengacu pada tujuan pendidikan nasional kita," tuntasnya. [] Lanhy Hafa

Posting Komentar

0 Komentar