Permendikbud Ristek 30/2021, Pakar: Cacat Sejak Dilahirkan


TintaSiyasi.com -- Menanggapi polemik Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dqn Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 tahun 2021, Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. mengatakan, bahwa peraturan perundang-undangan sebaik apapun itu pasti cacat sejak dilahirkan. 

"Peraturan perundang-undangan sebaik apapun itu dikatakan cacat sejak dilahirkan," tuturnya dalam Diskusi Khusus dengan topik Tinjauan Kritis atas Permendikbud  30/2021: Perspektif Hukum dan Islam, di kanal YouTube Rayah TV, Jum'at (26/11/2021). 

Menurutnya, cacatnya itu karena human law, (buatan manusia), jadi tidak mungkin pernah sempurna. Juga banyak hal yang tidak terakomodasi, tidak teraspirasi termasuk juga tidak terinspirasi dari semua pihak. 

Menurutnya, proses pembuatan hukum semestinya melalui proses sounding, FGD, public consultation supaya pihak-pihak yang terkait itu bisa memberikan masukan. 

"Permen ini tidak melibatkan stakeholder apakah itu perguruan tinggi, forum rektor Indonesia, asosiasi perguruan tinggi, badan eksekutif mahasiswa Indonesia, juga ormas Islam. Jadi ini semua tidak di ikutkan," bebernya. 

Ia melanjutkan, mengenai substansi, aturan tersebut, ternyata mengandung substansi yang mengundang kontroversi, karena dapat ditafsirkan secara argumentum a contrario yaitu penafsiran terbalik terutama terhadap prinsip non consent (tanpa persetujuan). 

Jadi menurutnya, frasa tanpa persetujuan korban itu sebagai karakter kekerasan oleh masyarakat atau sebagian masyarakat diartikan berarti yang dengan consent dengan persetujuan ini dilegalkan. 

"Sebenarnya penafsiran ini berpotensi sesat, namun justru sebagian masyarakat menafsirkannya seolah-olah ada legalisasi terhadap perilaku seks yang menyimpang atas dasar consent," terangnya. 

Lebih jauh ia menjelaskan, frasa yang lain adalah relasi kuasa di pasal 1 mengenai definisi kekerasan, itu kan ada frasa relasi kuasa. Kalau bicara relasi kuasa itu kan hanya atasan dan bawahan lah terus yang menyamping bagaimana. Ini yang juga lewat dari pengamatan. Kalau ini yang sama, yang relasi kuasa ini sepertinya mengikuti undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (PKS) yang sampai sekarang masih di pending untuk persetujuan karena masih ada masalah. 

"Jadi relasi kuasa itu mengikut lagi di Undang-undang PKS," ungkapnya. 

Adapun frasa nilai-nilai agama menurutnya, di pasal 3 itu tidak menjadi prinsip pertimbangan dalam aturan tersebut. Krenanya aturan tersebut terkesan sangat sekuler dan juga liberal memang itu tidak disalahkan. Mestinya di pasal itu bukan hanya frase-frase yang lain itu yang disebutkan, tetapi mesti juga ada frasa nilai-nilai agama yang harus menjadi pertimbangan. 

"Nah kalau nanti ada frase nilai-nilai agama menjadi pertimbangan mestinya ini nanti termasuk yang consent itu juga akan menjadi sebuah pelanggaran," pungkasnya.[] Faizah

Posting Komentar

0 Komentar