Permendikbud Ristek 30, Kiai Nazar: Ini Adalah Proses Perusakan Generasi

TintaSiyasi.com-- Menanggapi kontroversi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 30 Tahun 2021, Mejelis Ormas Islam K.H. Nazar Haris, M.B.A. mengatakan, hal itu adalah proses perusakan generasi. 

"Ini adalah proses dari perusakan generasi," kata Kiai Nazar, sapaan akrabnya, dalam Insight ke-99 Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD): Permendikbud Ristek Legalkan Seks Bebas, Ormas Menolak? Rabu (10/11/2021) di YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.

Ia melihat, saat ini ada persoalan yang sangat penting yang harus dibahas. "Persoalanya adalah kita sedang menyiapkan generasi masa depan, yang generai itu mau kita setting seperti apa?" tanyanya. 

Ia menambahkan, "Kalau mau di-setting amburadul, sembarangan nanti kita akan menuai jauh dari prediksi kita yang akan merepotkan kita nanti."

Ia mengungkap bahwa secara kronologis yang disampaikan pada Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual senafas dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena memiliki ruh yang sama yakni memasukkan konsep konsensus atau persetujuan antar pihak. 

Ia menjelaskan bahwa kalau tindakan tidak mendapat persetujuan, maka itu masuk tindakan kriminal. Sedangkan kalau sesuai persetujuan dianggap sesuatu yang legal termasuk pada perzinaan. 

"Kemendikbud (Ristek) ini memasukkan unsur racun ke dalam aturan untuk mengatur kampus-kampus kita," tegasnya  

Ia menyampaikan, dari tiga belas ormas Islam yang tergabung dalam Majelis Ormas Islam semua keberatan kalau kampus-kampus di negeri ini dicekoki satu persetujuan. Menurutnya, hal itu terlalu mudah karena kebutuhan seksual sangat tinggi di usia mereka menjadi mahasiswa.

Ia menambahkan, hal itu sebenarnya ada keinginan internasional akan terbentuknya dunia baru yang membebaskan urusan seksual atas dasar persetujuan. Ia juga memaparkan, ada kesalahan yang fundamental, yaitu yang pertama, landasan tata hubungan seksual itu tidak dilandasi atas norma agama dan nilai pancasila. 

Kedua, tidak didapati upaya pemerintah dalam tujuan sistem pendidikan untuk menghasilkan manusia yang cerdas, berakhlakul karimah, beriman dan bertakwa sesuai dengan pasal 31 amanat UUD 1945. Ia cenderung mengarahkan untuk mencabut permendikbud ristek ini dan membuat rekonstruksi baru agar terwujud tujuan pendidikan nasional tersebut.[] HN/Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar