Permendag Pelonggaran Masuknya Miras, Ancam Anak Bangsa

TintaSiyasi.com -- Untuk meningkatkan perekonomian bangsa yang semakin terpuruk selama masa pandemi Covid-19, pemerintah baru-baru ini membuat kebijakan yang sangat meresahkan berbagai kalangan masyarakat. Kebijakan ini berkaitan dengan ijin masuknya bagi wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia. Dengan membolehkan setiap wisatawan asing membawa minol (minuman beralkohol) yang semula diperbolehkan di bawah 1000 ml (Permendag pasal 27 tahun 2014).

Untuk menarik minat wisatawan asing yang akan berkunjung ke Indonesia, pemerintah kembali merevisi Permendag perubahan pada pasal 27 tahun 2014 menjadi Permendag No. 20 tahun 2021 tentang pelonggaran masuknya miras yang dibawa turis (wisatawan) bahwa minol bawaan asing boleh 2500 ml.

Permendag No. 20 yang direvisi pemerintah tentang aturan pelonggaran bawaan miras bagi turis asing, ini mendapat kritikan keras dari MUI. Melalui Cholil Nafis MUI berpendapat perubahan pada pasal 27 Permendag 2014 menjadi Permendag No. 20 tahun 2021 ini tentu sangat merugikan anak bangsa dan juga pendapatan negara. Lebih lanjut beliau menyatakan pelonggaran peredaran minol (minuman beralkohol) tidak hanya berdampak pada kerugian pendapatan negara.

Dengan adanya pelonggaran keluar masuk bawaan minol turis asing ke Indonesia, ini jelas sangat merusak perilaku anak bangsa. Karena dengan semakin banyaknya jumlah beredarnya miras yang dibawa wisatawan asing ke Indonesia dan semakin seringnya berinteraksi dengan anak bangsa ini tentunya sangat berbahaya. Beliau berharap pemerintah memikirkan kembali kepentingan anak bangsa, bukan hanya memikirkan kepentingan wisatawan asing agar datang ke Indonesia (m.kumparan.com, 06/11/2021).

Ini salah satu karakteristik dari sistem kapitalisme yang sedang berkuasa saat ini. Di mana dalam sistem kapitalisme ini mereka memandang barang dan jasa hanya sebagai alat pemuas kebutuhan saja. Tanpa menimbang baik dan buruknya. Begitu juga dengan Permendag No. 20 tahun 2021, tentang ijin pelonggaran bawaan minol sebagai barang yang memiliki nilai ekonomi, bisa juga memuaskan kebutuhan sendiri dan minol juga bisa sebagai pemberi jasa yang bernilai ekonomi.

Karena dalam praktiknya sistem ekonomi kapitalisme tidak pernah memperhatikan apa yang menjadi pijakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat (standar halal dan haram). Ini tentu saja sudah sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sebagai elemen masyarakat Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam terbesar, sudah semestanya kita menolak ijin pelonggaran minol.

Dan seharusnya kita menolak secara keseluruhan, bukan hanya berapa banyak jumlah minol yang masuk dan beredar, tetapi kita juga menolak dan menentang keras ijin produksi miras beserta distribusinya. Dengan tanpa alasan apa pun karena itu semua bertentangan dengan syariat Islam.

Karena dalam syariat Islam, minuman beralkohol (minol) merupakan salah satu barang haram untuk dikonsumsi sebagai minuman. Sebagai firman Allah SWT, “Hai orang -orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkurban untuk berhala) mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (TQS. Al-Ma’idah [5]: 90).

Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Rismayana
(Aktivitas Muslimah)

Posting Komentar

0 Komentar