MUI Persoalkan Miras? Permendag Beri Kelonggaran!

TintaSiyasi.com -- "Mengapa semua yang asik-asik itu yang di larang? Mengapa semua yang enak-enak itu di haramkan? Itulah perangkat setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan."

Kutipan lagu Rhoma Irama yang melegenda di atas merupakan kalimat yang cocok untuk menggambarkan pelegalan Undang-undang minol (minuman keras) di Indonesia.

Minuman keras atau biasa disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif yang jika konsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran. 

Di berbagai negara, penjualan minol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu, untuk di Indonesia sendiri minol bisa di konsumsi ketika seseorang berusia di atas 21 Tahun.

Untuk sanksi minol, sudah diatur dalam pasal 20 tentang larangan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (3) tiga bulan dan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi pidana minol ditujukan bagi masyarakat yang mengonsumsi minuman beralkohol yang dinilai dari kadar dan golongannya, namun ada pengecualian  untuk kepentingan terbatas yang meliputi kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang di izinkan oleh peraturan perundangan-undangan.

Sejalan dengan sanksi minol/miras yang di berikan pengecualian pada kepentingan terbatas, maka Permendag RI No. 20 tahun 2021 membuat kebijakan dan pengaturan tentang impor minol yang memihak kepada wisatawan asing agar datang ke Indonesia, pasalnya hal ini merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. 

Di kutip dari kumpuran.com, menurut Ketua MUI Cholil Nafis dalam keterangannya, Minggu (7/11), Permendag RI No. 20 tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor ini memang memihak kepentingan wisatawan asing agar datang ke Indonesia, tetapi merugikan anak bangsa dan pendapatan negara. "Kerugian negara terletak pada perubahan pasal 27 Permendag tahun 2014 yang menyatakan bahwa pengecualian bawaan minuman beralkohol (minol) boleh di bawah 1000 ml menjadi longgar di Permendag No. 20 tahun 2021 bahwa minol bawaan asing boleh 2500 ml. Pastinya ini menurunkan pendapatan negara," beber Cholil Nafis.

Pengaturan spesifik mengenai minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Begitulah penerapan sistem kapitalisme sekuler aturannya di dasarkan kepada kepentingan-kepentingan materi semata tanpa melihat sisi buruk yang akan terjadi atau di timbulkan atas kebijakan dan aturan yang di terapkan bahkan tidak melihat bagaimana hukum syara' mengatur hal ini.

Di dalam Islam, minol/miras tidak di perbolehkan untuk di konsumsi. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." (Q.S Al-Maidah ayat 90).

Dan hadis dari Abdullah bin Amr bin Ash ra, Rasulullah SAW bersabda, “Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akankah meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah.” (HR Thabrani).

Dalam ayat di atas jelas Allah SWT melarang mengonsumsi minol karena hal itu merupakan suatu perbuatan yang buruk bahkan dalam hadis di atas, disebutkan dapat menimbulkan kerusakan dan shalat yang sudah dikerjakan tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam.
 
Dalam aturan Islam, khususnya di bagian dunia kedokteran/pengobatan. Minol/miras diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi jika minol digunakan hanya untuk kepentingan bisnis, pendapat negara, konsumsi untuk kepentingan pemuasan nafsu semata maka hal ini tidak dibenarkan secara syara'.

MUI menyarankan agar kebijakan dan aturan kemendag perlu di tinjau kembali, namun secara keseluruhan seharusnya UU mengenai pelegalan dan sanksi minol ini perlu di tinjau bukan hanya di lihat dari satu sisi saja, melainkan perlu di tinjau kembali berdasarkan aturan Islam.

Negara Indonesia  mayoritas penduduknya beragama Islam, bahkan para petinggi-petinggi negara ini juga pun banyak yang beragama Islam, tidak seharusnya minol dilegalkan di Indonesia hanya untuk secuil uang yang disebut-sebut membantu perekonomian negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Masih banyak sumber pemasukan negara yang bisa diambil, misal dari pengelolaan Sumber daya alam (SDA) yang melimpah, jika dikelola dengan baik hal itu bisa mensejahterakan masyarakat, tidak perlu memanfaatkan minol (minuman beralkohol) sebagai salah satu pemasukan kas negara. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Wa Islaba
(Founder Akhwat Tongkuno dan Parigi Ngaji)

Posting Komentar

0 Komentar