Kebijakan Dokter Praktik Satu Tempat, Menjamin Kesejahteraankah?


TintaSiyasi.com -- Pemerintah menggulirkan wacana untuk hanya mengizinkan dokter dan dokter gigi melakukan praktik di satu tempat saja atau disebut monoloyalitas. Padahal saat ini profesi dokter dapat memiliki hingga tiga surat izin praktik di tiga tempat berbeda. Pemerintah berdalih pembatasan izin tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jasa medis terkait pemenuhan hak pasien. Menurut Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekjen Kementerian Kesehatan, Sundoyo, kebijakan tersebut mempunyai dampak baik yaitu pelayanan kesehatan pasti akan lebih baik, karena dia paripurna di satu fasilitas kesehatan. 

Manfaat kedua adalah dokter atau dokter gigi bisa memberikan pelayanan lebih optimal di rumah sakit, atau di satu tempat praktik. Pasien juga memiliki jaminan keberadaan dokter atau dokter gigi. Selain itu, kebijakan ini akan mampu meningkatkan brand image terhadap fasilitas kesehatan sehingga masyarakat Indonesia tidak perlu lagi berobat ke luar negeri yang menguras devisa hingga Rp160 triliun per tahun.  (voaindonesia.com 30/10/2021)

Selain beberapa manfaat diatas, justru ada kekhawatiran bahwa kebijakan satu tempat praktik akan menimbulkan masalah baru yaitu terjadi maldistribusi dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis. Untuk diketahui, jumlah dokter di Indonesia masih sangat kurang, bahkan jumlahnya terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya, Indonesia hanya memiliki empat dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki 2 dokter per 1.000 penduduk. 

Selama itu, jumlah dokter yang sedikit tersebut distribusinya tidak merata, dokter spesialis banyak yang terkonsentrasi di kota kota besar dan sedang. Apabila diberlakukan kebijakan 1 tempat praktik saja, maka akan terjadi kekurangan dokter di daerah pinggiran. 

Adanya potensi kekurangan dan maldistribusi dokter karena kebijakan satu tempat praktik tersebut, membuat beberapa pihak membuat analisis bahwa adanya wacana ini adalah untuk memuluskan program rezim untuk mempermudah masuknya dokter asing untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia dan kemudahan pendirian RS dan FK asing di Indonesia. Analisis tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. 

Seperti kita ketahui, sejak tahun lalu menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) Luhut Panjaitan telah mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun rumah sakit internasional dan mempermudah dokter spesialis asing masuk ke Indonesia. Luhut mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar masyarakat yang berkeinginan mendapat pengobatan khusus tak perlu pergi ke negara lain. 

Kata Luhut terdapat fakta bahwa rata-rata pengeluaran dana untuk pengobatan keluar negeri sebesar 3.000 - 10.000 dollar AS per orang. Jadi bila ada dokter dan rumah sakit asing di Indonesia, diharapkan nilai sebesar itu akan masuk ke dalam kas negara.

Para pengusung wacana tersebut sebenarnya sudah terlihat beberapa tahun yang lalu. Adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang juga menyasar UU Rumah Sakit, terdapat pasal tentang persyaratan pendirian rumah sakit bahwa sumber daya manusia (SDM) dokter wajib berstatus tenaga tetap dan bekerja purnawaktu. Bagi dokter ASN juga telah diterbitkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang ASN  dan PP Nomor 17 Tahun  2020 tentang Manajemen ASN dan PP Nomor  94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Disebutkan bahwa seorang ASN (dokter) wajib mematuhi aturan tersebut termasuk jam kerja ASN dan kesedian ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia.

Aturan-aturan di atas bisa sebagai karpet merah untuk memaksakan pemberian SIP satu tempat bagi dokter ASN yang bekerja dan ditempatkan di RS atau fasilitas kesehatan (faskes) pemerintah. Sedangkan bagi dokter yang bekerja di RS atau faskes swasta bisa dipaksakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja dan Perjanjian Kontrak Kerja para pihak.

Kebijakan satu tempat praktik dan kemudahan untuk memasukkan dokter asing tanpa disertai kebijakan yang menjamin pemberian gaji dan insentif serta jasa medis dokter yang mencukupi, tentu saja akan menimbulkan masalah baru karena dokter yang selama ini belum terjamin kesejahteraannya akan semakin bertambah tantangannya karena menghadapi persaingan dengan dokter-dokter asing. 

Beberapa waktu lalu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasi gaji minimal dokter yakni Rp 12.500.000 per bulan. Namun, saat ini masih banyak dokter yang mendapatkan gaji kurang dari standar tersebut. Berdasarkan “Survei Kesejahteraan Dokter Umum” yang melibatkan sampel 452 dokter umum yang aktif (bukan dokter internship/dokter muda), didapatkan hasil bahwa dokter umum yang berpraktik di satu tempat saja, hanya 5,53 persen yang mampu mendapatkan penghasilan sesuai dengan rekomendasi IDI yaitu Rp 12.500.000 per bulan. Sebanyak 94,47 persen dokter umum tidak mendapatkan upah sesuai rekomendasi gaji minimal IDI saat praktik di satu tempat. 

Padahal, jam kerja mereka dalam satu tempat praktik rata-rata 42 jam per minggu. Artinya jam kerja ini sudah sesuai bahkan sedikit melebihi dari jam kerja standar yakni 40 jam per minggu sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Orientasi pelayanan kesehatan yang bersifat kapitalistik dan hanya mengejar profit saja, tentu berbeda dengan paradigma kesehatan dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda:

 مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

Siapa saja di antara kalian yang berada di pagi hari sehat badannya; aman jiwa, jalan dan rumahnya; dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan ia telah diberi dunia seisinya (HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).

Dalam hadis ini kesehatan dan keamanan disejajarkan dengan kebutuhan pangan. Ini menunjukkan bahwa kesehatan dan keamanan statusnya sama sebagai kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Negara bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar itu. 

Nabi saw. bersabda:
اْلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Imam (Khalifah) laksana penggembala dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya (HR al-Bukhari).

Pemenuhan kebutuhan kesehatan meliputi 3 (tiga) unsur sistem. Pertama, peraturan, baik peraturan berupa syariah Islam, kebijakan maupun peraturan teknis administratif. Kedua, sarana dan peralatan fisik seperti rumah sakit, alat-alat medis dan sarana prasarana kesehatan lainnya. Ketiga, SDM (sumber daya manusia) sebagai pelaksana sistem kesehatan yang meliputi dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya. (S. Waqar Ahmed Husaini, Islamic Sciences, hlm. 148).

Untuk pemenuhan sarana dan sumber daya manusia, Islam menyediakannya sesuai kebutuhan masyarakat yang diambilkan dari dana di Baitul Maal. Menurut M. Husain Abdullah, pada masa Khilafah Abbasiyah, banyak rumah sakit dibangun di Baghdad, Kairo, dan Damaskus. Pada masa itu pula, untuk pertama kalinya, ada rumah sakit berjalan (semacam ambulans). (M. Husain Abdullah, Dirasat fi al-Fikri al-Islami, hlm. 88). 

Menurut Dr. Hossam Arafa dalam tulisannya, Hospital in Islamic History,pada akhir abad ke-13, RS sudah tersebar di seantero Jazirah Arabia. Dari sisi pelayanan, rumah sakit bisa menampung hingga 8000 bed, seperti yang terjadi di RS Al-Manshuri di Kairo. Setiap orang yang sakit bisa ditampung tanpa menpedulikan ras, warna kulit, maupun agama. 

Semua itu didukung dengan tenaga medis yang profesional baik dokter, perawat dan apoteker.  Dokter yang bertugas dan berpraktik adalah dokter yang telah memenuhi kualifikasi tertentu. Khalifah al-Muqtadi dari Bani Abbasiyah memerintahkan kepala dokter Istana, Sinan Ibn Tsabit, untuk menyeleksi 860 dokter yang ada di Baghdad. Dokter yang mendapat izin praktik di RS hanyalah mereka yang lolos seleksi yang ketat. Khalifah juga memerintahkan Abu Osman Said Ibnu Yaqub untuk melakukan seleksi serupa di wilayah Damaskus, Makkah dan Madinah.

Para dokter dan penyedia layanan kesehatan tetap memperoleh gaji. Gaji dokter berkisar antara 50-750 US dolar. Seorang residen yang berjaga di rumah sakit dua hari dan dua malam dalam seminggu memperoleh sekitar 300 dirham per bulan. Angka yang sangat besar pada masa itu, terlebih lagi kebutuhan dasar seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan sudah dijamin oleh negara.

Di luar rumah sakit, semisal di tempat praktik pribadinya, dokter dapat memungut bayaran dari pelayanan dan tindakan medisnya, terutama tindakan yang memerlukan keahlian khusus. Hal ini diperbolehkan dalam Islam sebab Rasulullah pun memberikan upah bagi tabib yang melaksanakan venaseksi (memotong urat) untuknya. Di masa Abbasiyah, dokter yang melaksanakan operasi katarak menetapkan biaya minimum sebesar 15 US dolar. Wajar, mengingat dokter harus menyediakan peralatan dan obat-obatan sendiri di tempat praktik pribadinya.

Sejumlah dokter mampu memperkaya diri karena hebatnya keahlian yang dimiliki. Jibrail Bin Baktishu, yang merupakan direktur RS Baghdad merangkap dokter pribadi Khalifah, memiliki berhektar-hektar tanah pertanian dan bisa membeli berbagai macam emas, perak, dan kobalt. Menurut keterangan sekretarisnya, pendapatan Jibrail berkisar 4.9 juta dirham per tahun.

Demikianlah Islam mengatur sistem kesehatan termasuk dalam mendirikan sarana kesehatan dan memenuhi sumber daya manusianya. Para pemimpin berlomba-lomba memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bentuk ketaatannya pada syariat tanpa perhitungan profit maupun keuntungan pihak tertentu seperti yang terjadi saat ini. Maka sudah saatnya kembali pada sistem Islam yang di ridhai Allah dan akan mendatangkan kesejahteraan. Wallahua’lam bi shawab.

Oleh: Kamilah Azizah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar