Jaminan Kesehatan Sekadar Harapan

TintaSiyasi.com -- Sehat dan hidup sehat menjadi harapan semua orang. Terlebih di tengah terpaan pandemik saat ini. Di dalam Pasal 28H UUD NRI 1945 menyatakan topik Kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kondisi pandemik menjadikan penjabaran pemenuhan pelayanan kesehatan dan lingkungan yang baik dan sehat mesti diterjemahkan secara obyektif. Mengingat dampak pandemik yang meluruhkan banyak sendi kehidupan manusia. Di antara yang signifikan adalah sendi kesehatan dan ekonomi. 

Faktanya sungguh sangat memalukan dan memilukan. Sekelas tes PCR yang merupakan komponen penting dalam penanganan pandemik, biayanya dibebankan pada rakyat. Di awal pandemik, tarifnya mencapai jutaan rupiah. Setelah menuai banyak protes akhirnya turun menjadi 275 hingga 300 ribu rupiah.  

Bagi swasta penyedia layanan kesehatan, penurunan harga tes PCR tidak menguntungkan mereka. Sebagaimana yang dinyatakan CEO Cito Clinical Laboratory, “berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya dengan harga reagen open system sebesar Rp 96.000, harga PCR seharusnya di atas Rp 300.000” (www.solopos.com, 13/11).

Begitulah tarik ulur kepentingan dalam layanan kesehatan saat ini. Kepentingan siapakah yang mesti dipenuhi? Pemenuhan hak dasar rakyat atau keuntungan segelintir pebisnis?


Layanan Kesehatan, Ajang Bisnis dalam Kapitalisme

Mentalitas mencari untung dalam keadaan apapun dan dengan cara apapun sudah menjadi karakter pada sistem ataupun orang yang meng-copas kapitalisme. Oleh karena kapitalisme merupakan filosofi dan standar ukur perbuatan yang menjadikan materi adalah segala-galanya dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. 

Apa jadinya jika negara mengidap model ideologi seperti ini? ‘Karpet merah’ lah bagi para kapitalis. Bahkan sudah menjadi rahasia umum, penguasa dan pengusaha selalu bergandengan erat. Ada simbiosis mutualisme di antara mereka. Tentu saja mentalitas semacam ini akan mematikan nurani mengayomi kepentingan rakyat banyak.

Layanan tes PCR di Indonesia pernah mencapai Rp 2 juta. Jauh di atas harga pokok produksi. Padahal, sebagai perbandingan, di Tokyo Haneda tes PCR adalah US17 dolar atau sekitar Rp 241 ribu rupiah. Di Mumbai lebih murah lagi, tes PCR US8 dolar atau hanya sekitar Rp 113 ribu! (Kompas.com, 14/08). Belakangan, Aiman Witjaksono, seorang jurnalis melakukan investigasi terhadap biaya tes PCR, ternyata ia menemukan harganya bisa hanya 10 ribu rupiah saja (Kompas.com, 9/11)! Sungguh keterlaluan! Karena itu ICW memperkirakan keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun (Pikiran-rakyat.com, 4/11). 

Negara terbukti membiarkan para pengusaha berlomba-lomba mengambil keuntungan besar dari bisnis di bidang kesehatan. Ironisnya, ada oknum pejabat negara yang ikut berbisnis. Lewat perusahaan yang dimilikinya, berharap cuan hasil jualan tes PCR pun mengalir ke kantong pribadinya. Tidak selayaknya hal ini terjadi. Namun apakah dalam pandangan kapitalisme hal ini merupakan suatu ‘dosa’ terhadap rakyat? 


Jaminan Kesehatan dalam Islam

Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “Siapa saja di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan sehat badannya, aman dalam rumahnya, dan punya makanan pokok pada hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia dikumpulkan untuk dirinya.” (HR Ibnu Majah).

Islam memerintahkan seorang Muslim untuk menjaga kesehatan dan memastikan jaminan kesehatan tersebut diselenggarakan oleh negara secara sistematis. Bahkan mewajibkan negara untuk menjalankan ini. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, “Pemimpin negara adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus.” (HR Bukhari).

Negara adalah penyedia layanan kesehatan dan pengobatan bagi rakyatnya secara cuma-cuma. Nabi Muhammad SAW, -dalam kapasitas Beliau sebagai kepala negara- pernah mengirim dokter gratis untuk mengobati salah satu warganya, yakni Ubay bin Kaab, yang sakit. Diriwayatkan, ketika Nabi SAW mendapatkan hadiah seorang dokter dari Muqauqis, Raja Mesir, beliau menjadikan dokter itu sebagai dokter umum bagi masyarakat umum (HR Muslim). 

Dalam riwayat lain disebutkan, serombongan orang dari Kabilah ‘Urainah masuk Islam. Mereka lalu jatuh sakit di Madinah. Rasulullah SAW selaku kepala negara kemudian meminta mereka untuk tinggal di penggembalaan unta zakat yang dikelola Baitul Mal di dekat Quba’. Mereka diperbolehkan minum air susunya secara gratis sampai sembuh (HR Bukhari dan Muslim).

Jaminan kesehatan dalam Islam memiliki empat sifat. Pertama: Universal. Artinya, tidak ada strata dalam pemberian layanan kepada rakyat. Kedua: Bebas biaya. Rakyat tidak boleh dikenai pungutan biaya untuk mendapat pelayanan kesehatan. Ketiga: Seluruh rakyat bisa mengakses layanan kesehatan dengan mudah. Keempat: Pelayanan mengikuti kebutuhan medis, bukan dibatasi oleh plafon seperti halnya JKN atau BPJS. Negara menanggung semua biaya pengobatan warganya.

Pemberian jaminan kesehatan seperti itu tentu membutuhkan dana sangat besar. Pembiayaannya bisa dipenuhi dari sumber-sumber pemasukan negara yang telah ditentukan oleh syariat. Di antaranya dari hasil pengelolaan harta kekayaan umum seperti hasil hutan, berbagai macam tambang, minyak dan gas, dan sebagainya. Juga dari sumber-sumber lain seperti kharaj, jizyah, ganimah, fai, usyur, pengelolaan harta milik negara, dan sebagainya. Semua itu lebih dari cukup untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan secara memadai, berkualitas, dan gratis untuk seluruh rakyat. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Munajah Ulya
(Pemerhati Polhuksos)

Posting Komentar

0 Komentar