Bantah Pernyataan Arteria Dahlan, Prof. Suteki: Simbol Negara Adalah..


Tintasiyasi.com-- Membantah pernyataan Arteria Dahlan bahwa polisi, jaksa, dan hakim tak semestinya dikenakan operasi tangkap tangan (OTT) karena merupakan simbol negara di bidang penegakan hukum, Pakar Hukum dan Masyarakat, Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. menyebut, simbol negara adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara burung garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Agar tidak simpang siur, saya kira perlu dipahamkan juga apa dan siapa saja menurut undang-undang. Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 3, yang dimaksud simbol negara adalah bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara burung garuda, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya," tuturnya dalam segmen Tanya Profesor Aja bertajuk Stop OTT KPK! Arteria Dahlan: Polisi, Jaksa, dan Hakim Itu Simbol Negara, di kanal YouTube Prof. Suteki, Ahad (21/11/2021).

Prof. Suteki yang juga Guru Besar FH Undip ini menjelaskan, sebagai negara republik dan demokrasi maka presiden bukan simbol negara. Menurutnya, berbeda dengan negara berbentuk kerajaan, maka raja sebagai simbol negara. Jadi, presiden bukan simbol negara dan lambang negara adalah Garuda Pancasila. 

"Kalau presiden saja bukan simbol negara, apalagi hanya aparat penegak hukum (APH) seperti polisi, jaksa, dan hakim, anggota DPR, MPR, kepala daerah. Mereka semua pekerja yang digaji oleh rakyat (negara) yang harus tunduk pada hukum nasional," bebernya. 

Terkait apakah ada kedudukan khusus bagi warga negara di depan hukum, ia mengatakan, pada prinsipnya dikenal equality before the law, di mana ini prinsip negara hukum dan demokrasi. Ia menguraikan, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tiada kecuali (Pasal 27 UUD 1945). 

"Jadi tidak ada warga istimewa, tidak ada putra mahkota, tidak ada penguasa di atas hukum yang berlaku," tegasnya. 

Namun harus dipahami katanya, meski kedudukannya sama, hukum yang mengaturnya beda, ada mekanisme sendiri. Misalnya, sama-sama melakukan pencurian atau perbuatan tercela lainnya, tentu beda antara penanganan terhadap presiden dengan warga negara biasa. 

"Kalau warga negara langsung bisa diciduk, tapi presiden tidak bisa, karena terkait dengan proses politik dan hukum (mulai dari DPR, MK, dan MPR). Tapi prinsipnya tidak ada yang punya kekebalan hukum," ujarnya. 

Adapun mengenai OTT dan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, ia meninjau jika OTT dihapus lalu diganti dengan case building, diperkirakan akan berpengaruh terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 

"Upaya ini termasuk strategi pelemahan KPK atau bisa dikatakan sebagai moderasi OTT," nilainya.

Selanjutnya ia menyatakan tidak optimis dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan korupsi akan hilang di Indonesia, bahkan sebaliknya. Menurutnya, OTT meski tidak dikenal dalam KUHAP sebenarnya menjadi shock therapy dan menjadi alat ampuh untuk membuktikan adanya sense of crisis terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang disepakati sebagai extraordinary crime.

"Ketika OTT tidak lagi diterapkan dan diganti case building, serta adanya upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tahun 2019, misalnya ada Dewan Pengawas KPK yang punya gigi tajam untuk caged penyidik KPK, kinerja KPK akan saya ragukan, dan dengan demikian banyak kasus korupsi tidak terungkap. Dari kaca statistik mungkin ada penurunan jumlah kasus, tapi bukan berarti tipikor tidak tinggi," paparnya.

Jadi, ia melanjutkan, kalau mengikuti alur pikir orang-orang yg berpotensi melakukan korupsi ini dan pelemahan KPK terus terjadi, maka 5 hingga sepuluh tahun ke depan korupsi tidak akan surut bahkan semakin tinggi, apalagi didukung oleh sistem pemerintahan oligarki. 

Oleh karena itu, Prof. Suteki berharap OTT tetap dijalankan. Dan jika memang bertujuan untuk pengembangan tindak pidana korupsi, ia menjelaskan, mestinya dari sisi hukum acara, waktu penangkapan bisa diperpanjang menjadi empat belas hari bahkan bisa ditambah tujuh hari seperti tindak pidana extraordinary crime terorisme.

"Bukankah korupsi juga disepakati sebagai extraordinary crime? Jadi, pemberantasan korupsi bukan hanya menggunakan jalur OTT tapi juga case building sekaligus," tandasnya.[] Puspita Satyawati

Posting Komentar

0 Komentar