Rapuhnya Negara dengan Pembiayaan Pajak


TintaSiyasi.com-- Pemerintah bersama DPR RI sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada April tahun 2022 mendatang. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, tarif PPN akan kembali naik mencapai 12 persen pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen), dan India (18 persen)," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021) (Kompas.com, 7/10/2021).

Masyarakat akan dibebani dengan kenaikan pajak dari 10% menjadi 11%. Sekilas masyarakat akan menganggap kenaikan pajak ini kecil karena hanya 1% dari sebelumnya. Tetapi jika masyarakat peka maka masyarakat akan merasakan betapa negara memeras masyarakat dengan pajak. Imbas dari kenaikan PPN ini tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh kenaikan harga barang di lapangan. Walaupun pemerintah mengatakan bahwa pajak tersebut akan dibebankan pada produsen, namun tidak menutup kemungkinan produsen pun akan menaikan harga jual barang. Apapun alasannya tetap rakyat yang akan menjadi korban dari kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Penguasa beralasan bahwa pajak yang akan diberlakukan ini masih jauh dibawah negara lain seperti Filipina, China, Arab Saudi, Pakistan, India, dan lainnya.

Mungkin benar Indonesia masih di bawah negara-negara yang disebut di atas tapi apakah penguasa melihat bahwa kondisi setiap negara itu berbeda? Meskipun pada dasarnya sama, yaitu diberlakukannya sistem kapitalisme yang minim atau nihil perhatian terhadap urusan masyarakat. Kita tidak bisa menyamaratakan dan mengikuti kebijakan yang negara lain ambil demi sebuah keuntungan tanpa berpikir kondisi masyarakat. 

Contohnya adalah Presiden Filipina Rodrigo Duterte akhirnya menandatangani UU No. 11534 tentang Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE) yang disahkan parlemen bulan lalu. Duterte mengatakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 30% menjadi 25% diberikan untuk perusahaan besar dan 20% untuk usaha kecil. Dengan UU tersebut, Filipina bukan lagi menjadi negara dengan tarif PPh tertinggi di Asean. "[Kebijakan] itu berlaku pada waktu yang tepat, karena ini akan berfungsi sebagai bantuan fiskal dan langkah pemulihan untuk bisnis Filipina yang masih menderita akibat pandemi Covid-19," katanya, dikutip Senin (29/3/2021) (DDTCNews, 29/3/2021).

Negara maju dan berkembang serta sehat perekonomiannya tidak akan membandingkan tingginya pajak dengan negara tetangga bahkan menjadikan pajak sebagai sumber pemasukan yang utama bagi anggaran negaranya. Terbukti, tidak ada negara yang sejahtera secara hakiki yang menyandarkan perekonomianya dari pajak. 

Bukankah Islam sudah memberi contoh perekonomian yang sangat kuat tanpa menjadikan pajak dari rakyat sebagai sumber pemasukan utama negara? Kenapa kita masih enggan kembali pada aturan yang jelas mampu memberi kesejahteraan dan perlindungan terhadap rakyat? 

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّارِ

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api." (HR Abu Dawud dan Ahmad).

Islam memiliki seperangkat aturannya tentang pemasukan dan pengeluaran anggaran negara. Dengan pengelolaan ekonomi negara dan sektor lainnya didasarkan pada syariat Allah SWT, inilah sebuah sistem kehidupan yang terbaik. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Lutfiatul Khasanah 
(Pendidik)

Posting Komentar

0 Komentar