Praktisi Hukum: Ada Kooptasi Pesantren sebagai Lahan Industri


TintaSiyasi.com-- Praktisi Hukum Lora Nurul Jamal, S.H. dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bondowoso menyampaikan ada kooptasi pesantren sebagai lahan industri dalam konteks perpolitikan di Indonesia.

“Adanya undang-undang ini, saya sepakat dengan pendapat dari para narasumber sebelumnya bahwa ada kooptasi pesantren sebagai lahan industri dalam konteks perpolitikan di Indonesia,” ujarnya dalam ke-33: Ponpes-Ponpes Menggugat dan Menolak UU Pesantren? Sabtu (25/09/21) di YouTube Pusat Kajian dan Analisa Data.

Menurutnya, kooptasi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 4 yang intinya menyatakan dewan penyantun berperan sebagai pihak yang mengalokasikan dana abadi yang disediakan dan dikelola pemerintah untuk seluruh pesantren.

“Wah, keren sekali, seakan-akan dengan dana ini pesantren mau disantuni, tapi dengan administrasi yang sedemikian ruwetnya” ujarnya.

Menurut Lora Jamal, sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 ini yang diketahui oleh para kiai di perkampungan hanya terkait dana abadi pendidikan saja tapi secara detail undang-undangnya mereka tidak mengetahuinya.
Padahal, lanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini ada undang-undang turunannya berupa rancangan peraturan daerah (raperda) dan inilah yang sangat penting.

“Di raperda ini saya baca, jika di Undang-Undang ITE Nomor 27, ketika terkena undang-undang ini, maka yang terjerat itu person by person, tapi ini tidak di raperda Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini, justru secara spesifik sudah menyebutkan rumahnya alias lembaganya (pesantren), sehingga ada bunyi ‘pesantren dilarang’,” ungkapnya.

Ia melanjutkan, salah satunya melarang pesantren melakukan kegiatan yang mengancam ketentraman dan tidak dijelaskan seperti apa larangannya.

“Nah, kan sangat berbahaya, apabila ini tidak disosialisasikan secara baik pada para masyayikh, terkait bentuk provokasinya seperti apa, karena provokasi itu bersifat umum, bisa saja ketika pesantren mengajak umat untuk tidak minum khamar akan dianggap sebagai bentuk provokasi,” jelasnya.

Menolak

Lora menyampaikan para praktisi hukum dan kiai di Bondowoso sepakat untuk menolak secara persuasif raperda yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 itu.

“Kami akan melakukan edukasi secara intens dengan memberikan produk hukumnya kepada para romo, kiai, dan pengasuh pesantren itu dan sudah disetujui juga ditandatangani oleh para kiai untuk menolak terhadap raperda dan agar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dikaji ulang serta pasal-pasal yang bertentangan dengan kekhasan pesantren agar dicabut,” tutupnya.[] Emmy

Posting Komentar

0 Komentar