PPPK Mampukah Akhiri Derita Guru Honorer?


TintaSiyasi.com-- Siapa yang tak menginginkan hidup sejahtera dan mendapatkan gaji yang layak? Semua pasti berharap demikian. Termasuk para guru honorer yang selama ini tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. 

Dikutip dari Kontan.co.id, 17 September 2021 Pemerintah telah melaksanakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) 2021 jabatan Fungsional Guru. Seleksi berlangsung dari tanggal 13 hingga 17 September 2021.  Adapun penilaian Seleksi Kompetensi P3K Guru 2021 ini dinilai dari 4 aspek yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, seleksi wawancara, dan seleksi kompetensi teknis.

Sebanyak 608.954 guru honorer telah melakukan seleksi ini. Meski dengan perjuangan dan pengorbanan yang harus ditempuh. Mulai dari biaya swab, biaya transportasi ke tempat tes dan mengerjakan soal yang cukup menyulitkan. 

PPPK dianggap sebagai penyemangat bagi para guru honorer. PPPK adalah program Pemerintah untuk para guru honorer yang merupakan warga negara Indonesia dengan syarat tertentu dan diberi tugas untuk bekerja di pemerintahan berdasarkan kesepakatan kontrak dalam jangka waktu tertentu. Jika lulus seleksi, maka mereka berstatus non PNS yang memiliki gaji dengan besaran yang sama dengan PNS, namun tidak mendapatkan dana pensiun. Selain itu P3K dapat menjabat sebagai pegawai administratif dan jabatan fungsional di instansi pemerintah (Kebangkitan nasional.or.id). 

Sebagaimana diketahui jumlah guru honorer yang ada adalah sebanyak 1,6 juta orang. Selama ini siswa telah dididik oleh para guru honorer yang lebih banyak dari jumlah PNS. Tugas dan tanggung jawab mereka pun sama. Namun jasa mereka tak dibalas setimpal dengan gaji yang mereka peroleh. Gaji per bulan yang minim bahkan sering tak kunjung cair tentu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi seorang kepala keluarga yang harus menafkahi anggota keluarganya. 

Sakit hati ini mendengar kisah pilu mereka. Sedih membaca kisah perjuangan mereka termasuk seleksi PPPK yang jauh dari harapan lulus karena sulitnya proses yang harus dilalui. Padahal menurut Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan Fecho, guru honorer yang telah lama mengabdi semestinya tak perlu seleksi untuk menjadi PNS. Sebagaimana yang pernah dilakukan pada masa Pemerintahan SBY yang mengangkat 1,1 juta guru honorer menjadi PNS (Sindonews.com). 

Lantas sebenarnya apa penyebab banyaknya guru honorer yang terabaikan? Apakah memang benar pemerintah tak mempunyai dana yang besar untuk menggaji mereka? Padahal mereka telah amat berjasa dalam mendidik dan menghasilkan para siswa berprestasi. Mereka telah banyak berkorban untuk tetap bertahan menjadi pendidik. Mulai dari mengajar di pelosok daerah, mencari tambahan penghasilan seusai mengajar dan lain sebagainya. 

Diketahui bahwa dana pendidikan Indonesia berdasarkan Rapat kerja perdana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun, dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp81,5 triliun.

Selain itu sistem kapitalisme telah membuat pendidikan dikomersialisasi. Peran dan tanggung jawab pemerintah amat minim dalam memajukan pendidikan di negeri ini. Banyak anak putus sekolah karena biaya mahal. Begitu pula derita para guru yang tidak memperoleh gaji yang layak. 

Hal ini akan berbeda dalam paradigma Islam. Islam amat memuliakan seorang guru. Guru akan dihargai pengorbanannya dengan cara memberikan gaji yang cukup dan layak. Tentu hal ini akan membuat guru fokus dalam mengajar dan mendidik siswanya. Untuk pembiayaannya negara tidak akan kerepotan karena memiliki dana di Baitul Mal (kas negara). Dana tersebut diperoleh dari pengelolaan kepemilikan umum berupa SDA yang melimpah. Pemasukan lainnya berasal dari pos kepemilikan negara berupa fai' (harta rampasan perang) dan kharaj

Dengan demikian derita guru honorer akan berakhir tatkala sistem pendidikan Islam diterapkan oleh negara. Hanya Khilafah atau kepemimpinan umum umat Islam yang mampu menerapkannya. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Nina Marlina, A.Md
(Muslimah Peduli Umat)

Posting Komentar

0 Komentar