Pajak Menjerat, Rakyat Melarat

TintaSiyasi.com-- Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akhirnya disahkan. Pemerintah bersama DPR RI sepakat menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen pada bulan April tahun 2022 mendatang (money.kompas.com,7/10/2021). Selama ini Indonesia sudah memberlakukan tarif pajak PPN sebesar 10 persen. Jika dilihat angka ini masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya seperti Filipina (12 persen), China (13 Persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen), dan India (18 persen), yang disampaikan oleh Yasonna dalam siding paripurna, Kamis (7/10/2021) (money.kompas.com, 7/10/2021).

UU HPP dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, serta mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (money.kompas.com, 10/10/2021). Bahkan dalam UU tersebut juga menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) (money.kompas.com, 10/10/2021).

Kita ketahui bersama bagaimana kondisi perekonomian masyarakat yang tengah dilanda pandemi Covid-19. Banyak yang harus kehilangan pekerjaannya baik karena usahanya harus gulung tikar maupun PHK dari tempatnya bekerja. Ini membuat sulit masyarakat bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja. Pemberlakuan kenaikan tarif pajak ini semakin mencekik rakyat sebagai pihak yang menjadi konsumen, karena tarif PPN dikenakan kepada konsumen akhir yaitu pembeli. Kenaikan tarif pajak ini mendapat penolakan dari banyak pengusaha hingga ekonom (cnbcindonesia.com, 5/10/2021). 

Memang benar kondisi keuangan negara sedang kolaps dan harus mencari cara untuk dapat menambah pendapatan. Rencana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan melalui pajak agaknya akan menjadi senjata makan tuan karena pendapatan masyarakat yang belum tentu bisa meningkat dan harus ditambah dengan kenaikan PPN untuk barang atau jasa tertentu. Sayang, solusi yang dihadirkan selalu saja tidak jauh dari sektor pajak dan utang ke banyak pihak.

Inilah jalan hidup dalam sistem kapitalisme-neoliberalisme untuk dapat menghidupi negara. Rakyat yang harus terus diperas hingga melarat. Sedangkan penguasa dan pengusaha bekerja sama merampas hak milik rakyat dengan berbagai cara. Sampai kapanpun keadilan dan kesejahteraan dalam sistem ini tidak akan pernah berpihak pada rakyat.

Sudah saatnya rakyat sadar bawa islam lah satu-satunya harapan mereka untuk dapat keluar dari lubang hitam kapitalisme. Sistem islam tegak di atas landasan yang benar sehingga aturan-aturan yang lahir darinya pun akan menjadi peraturan yang benar. Peraturan-peraturan tersebut tentunya akan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan manusia, menjamin keadilan dan kesejahteraan.

Dalam sistem Islam, terdapat begitu banyak pos pendapatan negara. Salah satunya dari kekayaan alam yang secara syar’i ditetapkan sebagai milik umat. Adapun negara mendapat amanah oleh Allah untuk mengelola harta milik umat dalam fungsi utamanya sebagai pengurus dan penjaga umat. Dengan harta itulah negara menjamin sebesar-besar kesejahteraan rakyat melalui mekanisme yang dipastikan memberi rasa keadilan bagi semua. Di luar sumber daya alam itu, masih banyak pos penerimaan yang akan mengisi kas baitulmal negara Islam. Antara lain berupa jizyah, ganimah, fai’, kharaj, usyur, rikaz, dan juga zakat. Hanya saja, pemanfaatan zakat ini harus mengikuti aturan khusus yang ditetapkan.

Dengan banyaknya pos pendapatan negara, negara tidak akan lagi membebani rakyatnya. Karena memang sudah menjadi kewajiban khalifah untuk menyelesaikan problem masyarakat bukan semakin menambah bebannya. []


Oleh: Alinda Adda
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar