Pajak Mencekik, Kesejahteraan di Mana?


TintaSiyasi.com -- Pajak tidak pernah terlepas dalam kehidupan, pajak layaknya berdampingan dengan Masyarakat. Seperti membeli makan di restoran terkenal yang selalu terkena pajak. Pajak ini beragam jenisnya. Salah satunya ialah pertambahan pajak nilai (PPN). PPN adalah pajak yang harus dibayarkan pengusaha/perusahaan. Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang telah direncanakan oleh  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait PPN yang akan dinaikkan, semula 10 persen menjadi 12 persen (detikNews.com). Tujuan dari kenaikan PPN adalah pemerintah ingin meningkatkan konsumsi untuk memulihkan perekonomian nasional. 

Namun menurut  Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno ialah apabila PPN ini dinaikkan maka akan menimbulkan effect price inflation (kenaikan harga) akan berdampak pada harga barang yang semakin mahal dibandingkan dengan tarif awal sehingga Penurunan daya beli ini akan membuat sisi konsumsi kembali melemah. Padahal konsumsi adalah sektor utama pendorong perekonomian dalam negeri (CNBC Indonesia.com).

Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan penggantian NIK KTP menjadi NPWP. Tujuan penggantian ini adalah memperkuat reformasi, memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan yang sedang berlangsung dengan mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Namun tidak semua orang dikenakan wajib pajak, dan hanya seseorang yang telah memenuhi syarat wajib pajak. 

Pajak sebagian yang merupakan salah satu instrumen penting dan disalurkan ke pembangunan, meskipun masyarakat tidak sepenuhnya merasakan hal tersebut. Prosentase pembayaran pajak di Indonesia tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain, namun juga kesejahteraan rakyat tak kunjung pudar dan para koruptor semakin meningkat. Yang pada akhirnya pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran yang didapat. 

Sedangkan, instrumen yang ada di Indonesia tidak hanya pajak. Seperti contoh, terdapat lembaga, badan, yang mengelola zakat & wakaf baik itu swasta atau negeri. Namun, pemerintah tidak memfokuskan zakat & wakaf sebagai instrumen negara. Apabila hal ini diupayakan untuk berkembang maka kesejahteraan pun akan dirasakan semua kalangan. 

Perkembangan wakaf bisa diambil dari negara Mesir yang saat ini begitu maju dalam hal Pendidikan, seperti Al-Azhar di Mesir yang dahulu peninggalan dari Khalifah Al-Azis Azhar, kemudian dikembangkan di masa Kekhilafahan Fathimiyah tidak hanya itu gaji para pengajar disana juga begitu besar, banyak tercetak  para ulama ketika menempuh pendidikan. Artinya kesejahteraan pun dirasakan oleh para pemuda yang sesuai dengan akhlak Islam. 

Dan Pendidikan yang didirikan dengan wakaf ini menjadi pusat percontohan di negara-negara lain. Contohnya, Universitas Oxford didirikan dari wakaf sehingga perkembangannya menjadi pesat dan banyak dari pemuda menuntut ilmu disana.

Kemudian, perkembangan zakat dapat dirasakan di masa kekhilafan yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz yang dimana masa itu harta kekayaan wajib dikenakan zakat. Manajemen yang dikelola sangat profesional. Maka tidak heran, apabila zakat dimasa itu zakat berlimpah-ruah sehingga dalam satu waktu, petugas zakat atau amil zakat cukup kesulitan mencari orang miskin yang membutuhkan. Mereka rata-rata dalam kondisi yang cukup bahkan mampu untuk membayar. Bahkan penyaluran zakat tidak hanya disalurkan untuk 8 asnaf, tapi disalurkan juga ke kaum difabel, disalurkan ke seseorang yang punya usaha sebagai modal dan tidak  dikembalikan.

Jika instrumen zakat digunakan untuk kesejahteraan individu, dan wakaf untuk pembangunan maka akan tercipta nya perkembangan kesejahteraan yang pesat. kemudian, meminimalisir terjadinya korupsi karena zakat dan wakaf fokus untuk kepentingan umat, apabila dikorupsi maka tidak hanya ditanggung di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, keberkahan dunia dan akhirat.

Oleh: Ainnur Kholifah
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar