Meski Pandora Papers Terbongkar, Rakyat Biasa Tetap Merana


TintaSiyasi.com -- Setelah Panama Papers menjadi skandal terbesar pada 2016 lalu, kini muncul yang lebih besar lagi yaitu skandal pajak dalam Pandora Papers yang tengah menghebohkan dunia. Pandora papers adalah nama yang disematkan untuk kurang lebih 12 juta dokumen yang berisi catatan keuangan, dengan file sebesar 2,94 terabyte. Sebuah informasi yang sifatnya rahasia tentang keuangan para politikus, miliarder, selebritas dari seluruh penjuru dunia. 

Pandora papers mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi orang-orang kaya di lebih dari 200 Negara. 

Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ), melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media di 117 negara telah berhasil mengungkap keterikatan kekuatan politik di dunia dan sistem keuangan di luar negeri secara rahasia.

Investigasi yang dilakukan berdasar pada kebocoran data rahasia dari 14 perusahaan. Diantaranya perusahaan penyedia layanan offshore atau lintas batas profesional kepada individu dan beberapa perusahaan kaya yang ingin menggabungkan perusahaan cangkang, perwalian, yayasan, dan entitas lain di wilayah bebas pajak (Kompas, 4/10/2021).

Diungkapkan sekitar US$5,6—32 Triliun total harta yang disembunyikan dari pajak. Ini belum termasuk barang berharga nonmoneter, seperti real estate, barang seni, dan perhiasan. 

Dari pengungkapan ini ditemukan lebih dari 330 politisi dan 130 miliarder dunia yang masuk daftar Forbes telah melakukan tindak penggelapan pajak. Jumlah yang fantastis ini naik 2 kali lipat dari jumlah Panama Papers saat itu.

Ini menjawab pertanyaan besar kita tentang mengapa rakyat kecil harus menerima imbasnya bertanggung jawab untuk membayar pajak-pajak yang dibebankan oleh negara. 

Negara yang mengusung kapitalis, pajak merupakan sumber kekayaan negara. Maka ketika para elit politik, selebritis, mereka yang duduk di atas tidak mau membayar pajak, jelas pendapatan negara berkurang dan mau tidak mau rakyat kecillah yg terkena imbasnya. 

Sungguh miris melihat ketimpangan ini. Mereka bisa membebankan dengan biaya-biaya pajak seperti pajak sembako, pendidikan sampai kesehatan. 

Inilah sistem kapitalis liberal yang membuat ketimpangan dalam menjalankan proses aturan yang diterapkan oleh negara, di mana peraturan itu hanya diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Sementara di sisi lain, para pemilik modal bebas membuat peraturan yang memudahkannya dalam mencapai tujuan pribadinya. 

Tentu hal ini berbeda sekali dengan sistem Islam. Pajak di dalam Islam bukanlah menjadi pos penerimaan utama. Meski demikian, Khilafah Islam tetap eksis di dunia lebih dari 13 abad lamanya, jauh melebihi eksistensi kapitalis saat ini. 

Negara Islam telah mengatur 3 jenis pos penerimaan utama di dalam sistem keuangan negara yang sama sekali tidak mengandalkan pajak. 

Pertama, penerimaan yang berasal dari pengelolaan pos kepemilikan umum, baik berupa barang tambang, minyak gas, sumber daya alam dan lain - lain.

Kedua, penerimaan yang berasal dari kepemilikan negara, baik dari harta kharaj, fa'i, jizyah dan lain-lain. 

Ketiga, penerimaan yang berasal dari zakat mal. Zakat mal ini adalah keistimewaan yang hanya diberikan kepada delapan golongan sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an. Yakni fakir, miskin, ibnu sabil, gharim, fi sabilillah, amil, muallaf, dan riqob. Oleh karenanya, zakat ini tidak boleh dialokasikan untuk kepentingan yang lain. 

Syarih juga menetapkan sejumlah kewajiban dan pos yang harus berjalan. Jika di baitul mal ada harta, maka dibiayai oleh baitul mal. Akan tetapi, jika tidak ada harta di Baitul mal, kewajiban berpindah pada kaum muslimin dalam bentuk pajak yang hanya diambil dari kaum muslimin yg memiliki kelebihan harta serta mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan pelengkapnya secara sempurna.

Sebagaimana sabda Rasulullah, "Sebaik-baiknya shadaqoh adalah yang berasal dari orang kaya". (H.R Bukhori)

Pemungutan hanya diambil untuk menutupi kekurangan selisih saja. Karena itu dalam sistem Islam tidak ada penetapan pajak tidak langsung, pajak pertambahan nilai, pajak hiburan, pajak jual beli, dan berbagai teknis pajak lainnya. 

Dan Allah swt. berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil!" (Q.S An-Nisa: 29)

Dengan ayat ini jelas sekali bahwa Allah SWT. melarang manusia saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan, termasuk pula dilarang mengambil pajak pada orang yang tidak wajib membayar pajak.

Wallahu a'lam bish shawab

Oleh: Yuni Indawati
(Aktivis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar