Mengejar Pajak, Bukti Negara Abai terhadap Kesejahteraan Rakyat

TintaSiyasi.com-- Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Belakangan, RUU KUP ini berganti nama menjadi  RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan kini sudah disahkan dalam rapat Paripurna DPR menjadi UU HPP.  Salah satunya mengatur soal besaran tarif PPN umum menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen. Kenaikan PPN ini mulai efektif berlaku 1 April 2022 (PPN naik 11 persen). Tarif pun akan dinaikkan secara bertahap, berbalik dengan rencana awalnya yakni kenaikan PPN langsung 12 persen. Dalam UU menyebut, tarif akan kembali naik menjadi 12 persen pada tahun 2025 (money.kompas.com, 14/10/21).

Di sisi lain, pemerintah mulai menerapkan sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5 persen hingga 15 persen. PPN sendiri merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering bersinggungan langsung dengan masyarakat. Ini karena hampir semua barang dijual di Tanah Air terkena pajak PPN. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, kenaikan tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain secara global. "Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen), dan India (18 persen)," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna seperti dikutip pada Kamis (14/10/2021). 

Sebelumnya, pemerintah juga berencana mengenakan pajak PPN pada komoditas barang yang sangat dibutuhkan masyarak seperti sembako. Namun, pajak PPN sembako ini kemudian dibatalkan setelah menuai kritik dari masyarakat.  "Walaupun ditetapkan sebagai barang/jasa kena pajak, namun akan diberikan fasilitas dibebaskan dari PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang/jasa tersebut, sama perlakuannya dengan kondisi saat ini," beber Yasonna. Tak hanya itu, pemerintah tidak jadi menerapkan sistem multi tarif PPN. Sistem PPN yang dipakai setelah disahkan UU HPP tetap single tarif. 

Hal ini dilakukan berdasarkan aspirasi seluruh stakeholder. Sistem multi tarif PPN dikhawatirkan akan meningkatkan cost of compliance dan menimbulkan potensi dispute. Asal tahu saja, harga produk yang dijual ke konsumen sudah mencakup PPN sehingga kenaikan PPN bakal turut meningkatkan harga jual produk. Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Okie Ardiastama berpendapat, kenaikan tarif PPN akan berdampak langsung pada perusahaan yang bergerak di sektor barang konsumsi dan retail. Pasalnya, produk-produk utama yang diproduksi serta dijual kedua sektor tersebut merupakan barang yang menjadi objek PPN (money.kompas.com, 14/10/21). 

Pemerintah terus mencari cara agar tidak ada individu dan obyek kepemilikan/harta tidak ada yang lepas dari pajak, sangat miris mengetahui hal ini bahwa seharusnya pemerintah bisa meri’ayah (mengurus)  rakyatnya dengan benar, dan tidak membebaninya sedikit pun karena sudah menjadi tugas pemerintah melayani, menjaga dan menjamin kebutuhan rakyatnya.

Namun kenyataannya membuat rakyat terbebani dengan pajak yang naik, belum lagi kebutuhan hidup sehari-hari yang belum tentu bisa terpenuhi dengan cukup bahkan mereka kelaparan akibat kemiskinan pada keluarga yang tidak mampu bukan karena malas tetapi sulitnya mencari pekerjaan serta salahnya pada sistem sekarang yaitu kapitalisme yang berkuasa pada saat ini sehingga terjadi penurunan pendapatan karena kehilangan pekerjaan.

Lalu adanya rencana otoritas fiskal ini tentu akan menambah harga jual, dan membuat harga jual menjadi kompetitive karena dalam sistem kapitalisme sebagaimana yang dianut negeri ini pajak memang menjadi andalan utama dalam pemasukan negara.

Padahal negeri kita kaya akan SDA yang jika dikelola dengan baik akan dapat digunakan untuk kepentingan rakyatnya karena terkategori pada kepemilikan umum. Sayangnya salah kelola SDA yang justru diberikan pada asing ini merupakan bentuk kezaliman penguasa terhadap rakyatnya.

Sangat berbeda dengan Islam, pungutan kebijakan fiskal dalam sistem keuangan negara khilafah tidak berupa pajak tak langsung seperti PPN dan lainnya, yakni zakat memiliki harta dalam satu tahun dan jumlahnya tertentu. Telah diriwayatkan dari Uqbah bin Amir bahwa ia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak masuk surga pemungut cukai” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim). 

Memang tidak dipungkiri dalam Islam dikenal adanya pajak dengan istilah dharibah tetapi pengaturannya sangat berbeda dengan sistem kapitalisme, Sheikh Abdul Qadim Zallum mendefinisikan dharibah sebagai harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum Muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika sudah tidak ada harta di Baitul Mal. 

Dalam kitab Al-Amwal Fi Daulati Al-Khilafah halaman 129 yaitu: pajak bukanlah sumber tetap pendapatan Baitul Mal, pendapatan ini bersifat isidental jika isis kas negara sedang kosong dan hanya dibebankan pada orang-orang kaya saja. Maka Ketika kas kekosongan sudah teratasi pajak harus segera dihentikan.dengan hal ini tidak akan dirasakan bagai bentuk kezaliman yang dilakukan penguasa kepada rakyatnya.

Syekh Atha Abu Rasytah pajak diambil kecuali memenuhi 2 syarat yaitu: diwajibkan atas Baitul Mal dan kaum Muslim sesuai dengan dalil-dalil syariat yang shahih. Di Baitul Mal tidak ada harta yang mencukupi untuk kebutuhan itu.

Boleh mengambil pajak dan diambil dari kelebihan harta orang-orang kaya seperti: sandang, pangan, papan orang kaya beserta keluarga, pembantu, apa yang dikendarain sesuai kewajaran di masyarakat, kebutuhan sesuai di masyarakat serta tidak boleh serta tanpa tambahan. 

Allah SWT berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 219: 
                                                                                وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ
 
Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan."

Kelebihan dari kecukupan keperluanya sesuai dengan yang makruf untuk orang semisalnya, Rasulullah SAW bersabda: “Sedekah yang paling lama adalah yang dari orang kaya”. (Mutaffaq’ alaih). Makna zhahri ghina yakni merupakan yang lebih kecukupannya dengan makruf artinya tidak ada pajak dalam Islam kecuali pada kondisi ini baik sesuai dengan kadarnya tanpa adanya tambahan kecuali dari zhahri ghina yakni orang kaya, khilafah memiliki 12 sumber pemasukan negara yaitu sebagai berikut: bagian fai dan kharaj, ganimah,  jizyah, dan dharibah lalu pada bagian SDA berupa: listrik, pertambangan, laut, sungai, air, hutan, rumput dan tempat khusus. 

Bagian sedekah yaitu: zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak inilah yang akan menjadi sumber pemasukan dalam negara khilafah maka wajar jika khilafah bisa membangun negara tanpa pajak dan tanpa utang. Sebab masalahnya bisa terselesaikan apabila Islam diterapkan kembali dalam naungan khilafah. []


Oleh: Yafi’ah Nurul Salsabila
(Alumni IPRIJA Dan Aktivis Dakwah)

Posting Komentar

0 Komentar