Mengakhiri Tragedi Impor Garam

TintaSiyasi.com-- Pemerintah memutuskan membuka kran impor garam (garam impor) sebanyak 3,07 juta ton pada tahun 2021 ini. Keputusan itu disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita. Impor ini terpaksa dilakukan oleh pemerintah karena produksi garam lokal belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional sebesar 4,6 juta ton pada tahun ini dengan rincian untuk kebutuhan industri menyerap 2,4 juta ton per tahun, dan sisanya untuk keperluan rakyat pada umumnya. Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), jumlah produksi garam lokal tahun 2020 baru mencapai 1,3 juta ton dengan beberapa variasi kualitas (money.kompas.com, 25/09/21).

Tahun 2015, jumlah realisasi impor garam RI memang sempat turun dari tahun sebelumnya, yaitu menjadi 1,864 juta ton atau senilai 79,8 juta dolar AS. Namun, lonjakan impor garam kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintahan Jokowi mengimpor 2,143 juta ton garam pada tahun 2016 dan naik lagi pada 2017 sebasar 2,552 juta ton. Tepat di tahun 2018 merupakan puncak tertinggi nilai impor garam mencapai 2,839 juta ton, sedangkan tahun ini melonjak sampai 3,07 juta ton (money.kompas.com, 27/09/21).

Penolakan terhadap impor pangan sebenarnya sudah dikampanyekan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan saat Pilpres 2014 silam. Bahkan ketika memenangi pemilu, Presiden Jokowi menargetkan pemerintah Indonesia agar dapat melakukan swasembada garam secepatnya. Tak tanggung-tanggung, pemerintah sempat mencanangkan program swasembada garam ini harus sudah terealisasi pada tahun 2015 atau tahun-tahun pertama periode pemerintahan Jokowi-JK. Seperti yang dikutip dari Antara pada 2 juli 2014 saat Jokowi berkampanye di Cianjur, Jokowi mengatakan  bahwa kita harus berani stop impor jagung, bawang, kedelai, sayur buah, ikan, karena semua kita punya (money.kompas.com, 27/09/21).


Mencari Akar Masalah dan Solusi Mengakhiri Tragedi Impor Garam

Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berlangganan garam impor dari beberapa negara di antaranya Australia, China, India, Selandia Baru, Singapura, Denmark dan sebagainya. Impor garam terbanyak berasal dari Australia yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada 2008 terjadilah impor garam terbanyak yaitu sekitar 2,6 juta ton (money.kompas.com, 19/03/21). Secara geografis, garis pantai negara Australia hanya sepanjang 25.760 km, sedangkan Indonesia sebagai pemilik predikat negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia yaitu 95.181 km (kompas.com, 28/05/21). Entah kenapa justru Indonesia harus mengimpor garam dari negara lain yang notabene tidak lebih panjang garis pantainya, apalagi jika dibandingkan dengan singapura, sebuah negara sangat kecil. Sungguh ironis melihat realitas impor garam di negeri ini. 

Dilansir dari portal CNN Indonesia, pada Jumat (24/09/2021) bahwa Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan alasan kenapa pemerintah masih harus mengimpor garam adalah karena beberapa faktor. Pertama, jumlah produksi garam lokal belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan jumlah produksi garam lokal hanya sebanyak 1,3 juta ton pada tahun lalu. Jumlahnya masih jauh dari kebutuhan garam nasional yang mencapai 4,6 juta ton. 

Kedua, kualitas garam lokal belum sepadan dengan kebutuhan industri. Padahal Jokowi pernah menyebutkan bahwa garam lokal lebih berkualitas dibanding garam impor (money.kompas.com, 27/09/21). Namun, lagi-lagi kenapa impor garam masih jadi primadona yang dipilih oleh pemerintah dibandingkan menyokong produksi lokal pribumi. Ketiga, kepastian stok garam tiap tahunnya dimana selama ini produksi garam lokal masih fluktuatif dipengaruhi oleh faktor cuaca salah satunya. 

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik & Hubungan Antar Lembaga Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), Hermawan Prajudi, mengatakan bahwa garam lokal kualitasnya sangat bervariasi dengan tingkat kemurnian yang berbeda-beda. Hal itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi serapan ke industri, selain juga karena harga yang cukup kompetitif (ekonomi.bisnis.com, 24/09/21). 

Ekonom senior, Faisal Basri, mengungkapkan bahwa harga impor jauh lebih murah dibandingkan garam lokal. Misalnya, dari total impor 2,69 juta ton pada tahun 2019, sebanyak 72% berasal dari Australia dan 27,7% berasal dari India. Berdasarkan hitungan Faisal, harga garam tiba di pelabuhan dari India sekitar Rp 401 per kilogram (kg). Sementara untuk garam dari Australia sekitar Rp 551 per kg. Harga garam lokal pun dinilai fluktuatif berkisar Rp 200 per kg hingga lebih dari Rp 1.000 per kg tergantung musim. Perbedaan tersebut membuat garam impor banyak merembes ke pasar konsumsi yang harusnya menggunakan garam lokal (industry.kontan.id, 10/10/21). Dari sinilah akhirnya banyak petani garam lokal yang gulung tikar dan memilih profesi lain untuk bertahan hidup. 

Di sisi lain, berbagai upaya konon telah dilakukan pemerintah sejak dahulu dan bahkan sudah memiliki banyak program dan taget dalam RPJMN 2020-2024 untuk menggenjot produksi garam lokal demi mengurai permasalahan ketersediaan stok garam nasional sehingga mengurangi ketergantungan pada garam impor. Beberapa langkah yang akan ditingkatkan di antaranya program intensifikasi maupun ekstensifikasi lahan tambak garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Program Usaha Garam (PUGAR) dan SEGAR fokus pada intensifikasi lahan dan pengolahan garam. Sedangkan, BPPT berfokus pada teknologi untuk melakukan pemurnian garam atau Salt Refinery Plant, di mana sudah ada satu pilot project yang sudah jadi dengan kapasitas 40.000 ton per tahun yang direncanakan akan diuji coba oleh PT Garam (Persero). Selain itu, diversifikasi produk, pengendalian harga garam, dan penyerapan garam rakyat juga menjadi strategi dari pemerintah (maritime.co.id, 26/01/21).

Melihat banyaknya program yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan tragedi impor garam ini, realitasnya Indonesia tetap konsisten melakukan impor garam bahkan jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dari sini nampak adanya anomali kondisi di mana pemerintah mengklaim sudah dan akan mengupayakan peran negara secara maksimal, namun faktanya impor garam masih menjadi primadona hingga pada saat ini. Jangan sampai apa yang telah dicanangkan pemerintah hanya sebuah goresan hitam di atas kertas saja, tanpa adanya komitmen bersama untuk bersungguh-sungguh memutus lingkaran setan bisnis impor garam ini. Untuk itu, dibutuhkan political will (kemauan politik) yang besar agar semua upaya di atas terwujud, sehingga Indonesia bisa swasembada garam. Namun, nampaknya political will ini akan sulit dihadirkan selama negara ini masih berharap pada model karakter pejabat dan pemimpin serta sistem seperti sekarang ini.

Rakyat butuh sosok pemimpin yang punya kemauan politik yang kuat. Hal ini tidak akan terwujud jika para pejabat ini lahir dari lingkungan sekulerisme, di mana mereka meyakini eksistensi Allah SWT hanya ada saat urusan personal seperti shalat, puasa, dan sebagainya. Sedangkan untuk urusan publik seperti mengatur urusan rakyat, mereka berlepas dari ketaatan kepada hukum syariat-Nya. Sudah tidak ada lagi perkara dosa dan pahala dalam membuat kebijakan negara, sehingga wajar jika political will itu tidak ada. Karena yang menjadi orientasi para pejabat bukanlah amanah kepemimpinan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak, sehingga harus untuk memiliki political will yang kuat dan kokoh bukan hanya sekedar lip service saja. Orientasi pemimpin yang lahir dari sekulerisme tidak lain adalah materi, untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya meski harus mengobarbankan kepentingan rakyat dan negaranya. 

Selain itu, political will ini butuh adanya atmosfir yang mendukung untuk terwujud dalam langkah aksi nyata tak terbantahkan. Atmosfir yang sesuai itu adalah tata aturan sistem yang benar, yang berasal dari Pencipta yaitu sistem Islam yang mewujud dalam konsep negara Islam (khilafah). Akan salah tempat jika ada politicall will, namun sistemnya adalah kapitalisme demokrasi. Kapitalisme demokrasi inilah yang akan menggembosi politicall will yang sudah ada, sehingga berakhir hanya menjadi lip service atau janji-janji tak berpenuhi sebagaimana janji swasembada garam ini. Menjadikan para pejabat negeri ini bagai tersandera oleh sistem kapitalisme demokrasi. Bangsa ini tidak kehabisan para pemimpin yang punya political will yang kuat, namun apa daya jika tidak berdaya karena sistem yang diterapkan di negara ini adalah sistem yang tidak kompatibel mendukung political will ini. Kita saat ini tidak hanya punya sandera politik, tetapi juga punya sandera sistem. []


Oleh: Rajina
(Mahasiswa di Malang)

Posting Komentar

0 Komentar