Jurnalis: Standar Demokrasi Tidak Benar


TintaSiyasi.com-- Jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo menilai, standar demokrasi tidak benar. "Jadi sudah jelas standar demokrasi itu tidak baik dan tidak benar," ujarnya dalam Bincang Media Umat: Demokrasi Semau Gue, Rabu (22/9/2021) di kanal YouTube Follback Dakwah.

Menurutnya, di negeri ini memakai standar demokrasi yang dipilih justru menambah kesengsaraan rakyat, karena hak rakyat untuk berpendapat terkait politik dibungkam.

“Apesnya kan di negeri kita ini, masyarakat tambah sengsara, ngomong politiknya dibungkam. Misal, 10 mahasiswa bentang poster ditangkap, petani seorang angkat poster ditangkap. Jadi, apes banget milih demokrasi masyarakat sengsara, ngomong politik dibungkam,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, standar yang harus diterapkan dalam roda pemerintahan negara haruslah jelas adanya, karena kalau tidak, akan beresiko sampai akhirat.

“Karena kalau standarnya enggak benar itu beresiko, di dunia belum tentu bahagia, maksudnya di negeri ini masyarakatnya sengsara, di akhirat pasti lebih sengsara tentunya. Maka, agar di dunia bahagia dan di akhirat masuk surga ya pakai standar yang benar, yaitu tidak lain standar Islam,” terangnya.

Kalau dalam standar demokrasi, ia menjelaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat, jadi rakyat yang bikin aturan. Sedangkan, dalam Islam kedaulatan itu di tangan hukum syara.

“Jadi sudah jelas standar demokrasi itu yang membuat aturan adalah rakyat atau manusia itu sendiri jadi sewaktu-waktu bisa berubah, sedangkan standar syariat Islam kalau diterapkan secara kaffah sudah pasti baik dan benar, ketika diterapkan menimbulkan kesejahteraan itu sudah pasti, memang buahnya seperti itu,” ungkapnya.

Om Joy, sapaan akrabnya menerangkan, segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak dan demokrasi tidak ada jaminan sejahtera di akhirat. 

“Hidup kita di dunia ini semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, jadi demokrasi itu tidak menjamin kesejahteraan di akhirat, di dunia belum tentu sejahtera di akhirat sudah pasti sengsara,” jelasnya.

Sebagai umat Islam, lanjutnya, yang berpikiran cemerlang, pastilah ingin hidup di dunia ini mensejahterakan juga di akhirat masuk surga.

Jurnalis senior itu menuturkan, cara yang benar yang diridhai oleh Allah adalah dengan memakai aturan dari Allah SWT yang akan langsung diterapkan oleh kepala negara, sedangkan dalam demokrasi tidaklah demikian.

“Jadi apa yang sudah Allah wajibkan, oleh kepala negara langsung diterapkan tetapi dalam demokrasi tidak begitu. Yang Allah wajibkan enggak bisa langsung diterapkan oleh Presiden Jokowi, karena menunggu persetujuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), itu yang jadi masalahnya. Jadi, kalau boleh dibilang demokrasi itu membuat kedudukan DPR, kedudukan parlemen, itu lebih tinggi dari kedudukan Allah SWT,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan, bahwa ada poin penting yang membedakan demokrasi dengan sistem Islam. Dalam Islam kepala negara dibaiat untuk mensyariatkan Islam secara kaffah kepala negaranya disebut khalifah, kalau dalam demokrasi kepala negaranya disebut presiden atau perdana menteri.

“Demokrasi dipilih secara langsung oleh rakyat atau perwakilannya melalui parlemen, tapi bukan untuk menerapkan syariat Islam. Itu salah satu poin penting untuk membedakan khilafah dan demokrasi, jadi ketika kepala negara (khalifah) melanggar aturan Islam, tinggal digulingkan ada mekanismenya,” jelasnya.

Terakhir ia mengimbau, demokrasi yang sebenarnya diinginkan oleh para pengusung demokrasi itu, ialah harus diterapkan sesuai dengan suara rakyat, tapi kenyataannya tidaklah demikian. Berbeda dengan Muslimin bukan siapa-siapa yang membuat aturan melainkan hanya peraturan Islam. “Tapi kita Muslimin yang berbeda dengan mereka, dalam pandangan Islam itu bukan gue, bukan juga rakyat yang bikin aturan, tapi Allah SWT," pungkasnya.[] Mariyam Sundari

Posting Komentar

0 Komentar