Ironis, Pajak Dikejar Hingga ke Lubang Jarum


TintaSiyasi.com -- Seperti pepatah, patah tumbuh hilang berganti, adalah sebuah permasalahan yang mendera kepada rakyat Indonesia karena kebijakan pemerintah yang semakin mencekik rakyat. Hampir seluruh kebijakan yang mereka sampaikan dampaknya pasti membebani dan menyengsarakan serta membingungkan. 

Pandemi hampir dua tahun belum sepenuhnya tuntas dengan dana tidak hanya milyar namun ratusan trilyun, bahkan terus bertambah dengan kebijakan baru maka akan timbul pula masalah baru. Karena hukum dan aturan selalu diganti selalu direfisi sesuai kepentingan penguasa, inilah salah satu sifat dari bentuk sistem demokrasi kapitalis. Dan salah satu ciri pemerintahnya  terus dan selalu mencari cara agar tidak ada individu dan obyek harta/kepemilikan yang lepas dari pajak. 

Seperti dilansir oleh Kompas.com bahwa pemerintah sepakat menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) sebesar 11 persen pada april tahun 2022 hingga 12 persen pada tahun 2025 mendatang, kata menteri Hukum dan HAM Yasonna dengan pertimbangan perekonomian masyarakat. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 

Inilah sistem yang mencekik rakyat dimana rakyat seharusnya mendapat dukungan moral dan materi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya justru ditambah lagi beban hidupnya dengan menaikkan pajak, yang standar kebijakannya mengacu hanya pada stakeholdernya dan pajak negara lain seperti Saudi, Cina , Pakistan, bukan standart ekonomi rakyat sendiri. 

Masih dilansir dari Antara 10/10/2021, Yasona Laoly sebagai Menkumham menyatakan kebijakan NIK KTP sebagai pengganti NPWP akan memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajak rakyat. Tujuan NPWP tidak lain untuk memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung kata Direktorat Jendral Pajak  (DJP).  Mari kita telaah bersama apa yang menjadi kebijakan negara lewat para menterinya, rakyat seakan diberi kemudahan bukan ? namun sesungguhnya adalah kebijakan memaksa kepada rakyat untuk senantiasa membayar pajak, apapun bentuk pajaknya tidak mengenal kaya atau miskin. Karena negara tidak tahu mana yang kaya dan mana yang miskin, KTP tidak bisa melacak si kaya dan si miskin, yang mereka ketahui adalah KTP oligarkinya saja dengan tujuan untuk mendulang keuntungan dari proyek yang digulirkan, untuk rakyatnya yang penting bayar pajak. Sistem pembayaran pajak dimudahkan, tapi untuk sistem kebutuhan rakyat dipersulit, apalagi dimasa pandemic. Coba saat ini sistem pelayanan apa yang tidak sulit ? hampir semua pelayanan terhadap rakyat sulit. 

Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak nyatanya berbanding terbalik dengan kebijakan merevisi pengelolaan harta publik berupa Sumber Daya Alam. Walaupun Indonesia dikenal negara yang kaya akan sumber alamnya, namun sayang akibat salah kelola, tidak bisa menjadi pemasukan negara yang diandalkan. Sebagian besar dikuasai para korporat asing. Keuntungannya dibawa lari ke luar negeri. Indonesia hanya kebagian pembayaran pajaknya dari perusahaan-perusahaan milik asing yang tidak seberapa. Akhirnya pemasukan negara bergantung kepada pajak dan utang.

Telah sama–sama kita rasakan semua rakyat dikenai pajak walaupun miskin, tidak peduli apakah seseorang itu memiliki pendapatan atau tidak, apakah usahanya berjalan lancar atau macet, pajak harus tetap masuk sebagai sumber pendapatan negara. Dari tahun ke tahun ditargetkan terus naik. Kalau memungkinkan objek pajak diperluas agar pemasukan bagi negara juga bertambah. Oleh karena itu sembako dan sekolah akan dikenai pajak. Anehnya orang-orang kaya malah mendapatkan tax amnesty, dan yang lebih menyakitkan dana pajak yang dipungut dari rakyat menjadi bancakan para koruptor.

Mengapa pemerintah mengejar pajak yang makin membebani rakyat sehingga ke lubang jarum ? sementara meloloskan SDA melimpah dinikmati segelintir orang karena pengelolaaan kapitalisik. Selama ini kekayaan alam Indonesia dikelola berdasarkan sistem kapitalisme. 

Ekonomi diliberalisasi sehingga jatuh ke tangan swasta, baik lokal maupun asing. Asing begitu mendominasi mengeruk kekayaan negeri ini, sementara rakyat hanya bisa gigit jari. Satu sisi tidak bisa menikmati kekayaan alam negeri sendiri, satu sisi lagi dipalak dengan pungutan pajak. Semua ini menegaskan watak kapitalis yang mengiringi pemberlakuan idiologi kapitalis.

Bagaimana negara mengelola pendapatan dengan sistem Islam, secara pasti rakyat tidak akan terhimpit dengan beragam pungutan pajak. Dalam sistem Islam (khilafah) pemasukan pokok negara banyak sumbernya, di antaranya, ada fai, kharaj, jizyah, ghanimah, dan dharibah. Ada lagi bagian kepemilikan umum yang dikelola negara seperti: migas, listrik, pertambangan, laut, sungai, perairan, hutan, padang rumput, dan yang lainnya. Kemudian bagian sedekah: zakat uang, zakat perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak. Maka wajar khilafah mampu membangun negaranya, menyejahterakan rakyatnya jauh dari membebani.

Adapun dharibah yang kadang disamakan dengan pajak dalam kapitalisme, dipungut hanya dari orang-orang kaya saja, serta sifatnya insidental tidak permanen, karena bukan pemasukan pokok negara. Dipungut jika kas negara kosong, sementara ada pembiayaan yang tidak bisa ditangguhkan karena akan menimbulkan dharar atau bahaya bagi rakyat. Bila sudah terpenuhi, pungutan akan dihentikan. Makanya istilah dharibah sebenarnya tidak tepat disamakan dengan pajak.

Islam membagi kepemilikan menjadi 3 bagian; ada kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum dibebankan kepada negara untuk mengelolanya, sedangkan hasilnya dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Dari sini maka rakyat dapat menikmati kekayaan alam yang telah dianugerahkan Sang Ilahi karena haram diserahkan kepada para oligarki.

Untuk itu kita harus perjuangkan bersama untuk kembali  sistem Islam, agar rakyat bisa bernafas lega menikmati rizki yang Allah titipkan pada negeri yang diberkahi oleh Allah Swt ini, Zat yang Maha Pemurah. Semoga terwujud dalam waktu dekat. Aamiin 

Wallahu a'lam bi sh-shawwab.

Oleh : Marsitin Rusdi 
(Praktisi Klinis)

Posting Komentar

0 Komentar