Investasi Jalan Intervensi

TintaSiyasi.com-- Bicara investasi tentu arahnya adalah bisnis yang bertujuan meraih keuntungan. Dalam Islam, hukum asal investasi atau menanam modal adalah boleh, selama dilakukan oleh individu atau kelompok dan berkaitan dengan sesuatu/barang yang dihalalkan dan diperbolehkan oleh syariat. Misalnya seseorang membuka pintu investasi, dia ingin mengelola tanah untuk dijadikan perkebunan teh dan memerlukan penanam modal dalam menjalankannya maka dalam hal ini boleh. Akan tetapi kalau tanah tersebut dijadikan perkebunan ganja atau sesuatu yang berbahaya maka dalam hal ini hukumnya haram.

Berbeda halnya jika yang membuka pintu investasi adalah negara, ini berbahaya dilihat dari sisi akan hilangnya kedaulatan negara dan makin besarnya dominasi pihak asing di bidang ekonomi.  Negara adalah pemegang kekuasaan dan pemilik wewenang dalam pengelolaan aset negara baik yang strategis, vital maupun sumber daya alam. Maka dalam hal ini, harusnya negara bukan membuka investasi baik dari investor dalam negeri apalagi investor asing. Negara dibolehkan membuka bentuk kerja sama atau kontrak kerja dengan pihak lain dalam mengelola aset tersebut. Karena jika investasi dibuka oleh negara maka hal ini akan berpeluang membahayakan negara dan rakyat terhalangi mendapatkan haknya sebagai warga negara. Inilah yang membuat investasi asing itu haram, yakni menyerahkan pengelolaan dan pengaturan sesuatu yang milik umum namun diserahkan kepada individu/kelompok swasta, yang seharusnya menjadi kewajiban negara untuk mengelolanya. Seharusnya kepemilikan umum dikelola oleh negara dan dipastikan rakyat bisa mendapatkan haknya tanpa ada yang menghalangi.

Jika konstitusi mengamanatkan bahwa “tanah air dan segala isinya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, fakta yang ada ternyata sangatlah jauh panggang dari api. Data-data tentang kondisi negeri ini dengan jelas menunjukkan negeri ini masih dikuasai asing di berbagai lini. Ketergantungan negeri ini terhadap asing juga terjadi di berbagai bidang, bahkan sering tidak masuk akal. Fakta penguasaan oleh asing atas kekayaan negeri ini, kontrol terhadap politik dan kebijakan negeri ini, dan ketergantungan terhadap asing membuat miris siapapun yang peduli dengan negeri ini.

Dalam hal penguasaan terhadap aset dan investasi, sebagian besar dikuasai asing. Hal itu bisa dilihat dari penguasaan tambang. PMA (Penanaman Modal Asing) menguasai US$ 4,8 miliar atau sekitar Rp 57,6 triliun, sementara PMDN hanya 18,8 triliun (Republika, 20/10/2014). Artinya, penguasaan asing atas pertambangan mencapai 75,39 persen, sementara nasional hanya menguasai 24,61 persen. Begitu pula penguasa asing pada sektor migas.

BUMN yang merupakan perpanjangan tangan negara diberbagai sektor perekonomian satu per satu dijual kepada swasta melalui program privatisasi langsung atau tidak langsung. Penguasaan negara dalam perekonomian dari hari ke hari makin kecil.  Ini baru sebagian dari fakta penguasaan asing atas sumberdaya, kekayaan dan perekonomian negeri ini. Dari sini saja sudah tampak jelas sedemikian besarnya penguasaan asing atas berbagai sumber daya negeri ini.

Investasi bukan sekedar bantuan cuma-cuma atau sedekah tanpa pamrih. Ketika investasi Indonesia dikuasai pemodal asing artinya bidang ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan komersial mereka. Mereka pasti ingin maraup keuntungan dan tidak peduli dengan dampak, misalnya saja lingkungan.

Dalam sistem kapitalisme, investasi tak lebih merupakan alat bagi penjajah untuk menguasai aset strategis suatu wilayah. Melalui investasi, pihak investor dapat dengan mudah mengendalikan suatu negara bahkan mengintervensi kebijakan yang dirumuskan penguasa di negeri tersebut. Nyaris semua regulasi dirumuskan sesuai pesanan investor baik melalui peraturan perundangan, mulai amandemen, konstitusi hingga pembuatan berbagai Undang-undang. Abdurrahman al-Maliki dalam Politik Ekonomi Islam mengemukakan, sesungguhnya pendanaan proyek-proyek dengan mengundang investasi asing adalah cara yang paling berbahaya terhadap eksistensi negeri-negeri Islam. Investasi asing bisa membuat umat menderita akibat bencana yang ditimbulkannya, juga merupakan jalan untuk menjajah suatu negara. 

Misalnya investasi yang diberikan Cina diikat dengan berbagai syarat seperti adanya jaminan dalam bentuk aset, adanya imbal hasil seperti ekspor komoditas tertentu ke Cina hingga kewajiban negara pengutang agar pengadaan peralatan dan jasa teknis harus diimpor dari Cina. Hal ini dijelaskan dalam dokumen terbitan Rand Corporation, China’s Foreign Aid and Government Sponsored Investment Activities, disebutkan utang yang diberikan Cina mensyaratkan minimal 50 persen dari pinjaman tersebut terkait dengan pembelian barang dari Cina. Lebih jauh lagi, penyerahan pengelolaan aset daerah pada pihak asing adalah bukti nyata ketidakmampuan negara mengelola secara mandiri aset dalam negeri. 

Islam memberikan pengaturan jelas yang terkait investasi, dan ini harus menjadi refernsi negara dalam mengambil kebijakan ekonomi. Sebagaimana tulisan Hj Nida Saadah, SE Ak MEI (Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah) terkait investasi sebagai berikut: 

Pertama. Investor asing tidak diperbolehkan melakukan investasi dalam bidang yang strategis atau sangat vital. Mengapa demikian? Sebab investor asing tersebut akan dengan seenaknya melakukan praktik bisnis yang merugikan rakyat. Bahkan lebih jauh lagi bisa menjadi wasilah (sarana) bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Allah berfirman, “..dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nisa: 141).

Kedua. Investasi asing tidak boleh dalam bidang yang membahayakan. Contohnya adalah investasi dalam pembalakan hutan, budidaya ganja, produksi khamr maupun ekstasi, dan lain-lain. Semua itu akan menimbulkan bahaya (dharar) atas kaum Muslim.

Ketiga. Investasi asing hanya diperbolehkan dalam bidang yang halal.

Keempat. Investasi asing tidak diperbolehkan pada kepemilikan umum (harta rakyat). Apa saja yang termasuk  harta rakyat? Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah bersabda: Al muslimuuna syurakaa-u fi tsalaatsin, fil kalaa-i, wal maa-i, wan naari (Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, hutan, dan api). Arti berserikat adalah bahwa kaum Muslim memiliki hak untuk tiga hal yaitu: air, hutan, dan api. Hutan, jelas, hal ini juga tidak diperbolehkan untuk dikuasai orang asing. Api, dalam hal ini adalah sumber energi yang tidak boleh pengelolaannya diserahkan kepada swasta/asing apalagi dijual. 

Ada hal-hal lain yang termasuk kepemilikan umum, di antaranya sebagai berikut: Pertama, benda-benda yang merupakan fasilitas umum. Jika tidak ada benda-benda ini, maka kaum Muslim akan kesulitan dalam menjalani hidup atau terjadi kekacauan. Misalnya: sumber tenaga listrik. Kedua, benda-benda yang sifat bentuknya menghalangi untuk dimiliki individu atau pihak-pihak tertentu (sekalipun bukan individu). Misalnya: jalan, jalan raya, laut, danau, sungai, dan lain-lain. Ketiga, jumlah tambang yang jumlahnya besar.  Contohnya: tambang emas di Papua, tambang bijih besi, tambang nikel, dan sebagainya.

Kelima. Investasi asing tidak boleh dalam hal yang membahayakan akhlak orang Islam. Adanya club malam, diskotik dan sejenisnya.

Keenam. Tidak boleh di sektor yang nonriil. Contohnya adalah investasi di bidang pasar modal. Jual beli dalam konteks ini tidak diperbolehkan, karena menyebabkan kehancuran ekonomi sebuah peradaban. Termasuk segala bentuk muamalah yang mengandung riba, semua diharamkan.

Ketujuh. Investor yang akan berinvestasi, bukanlah investor yang terkategori muharriban fi’lan. Muhariban fi’lan adalah negara yang secara nyata memerangi Islam dan kaum Muslim.

Dengan demikian, aset-aset strategis negara tidak boleh diserahkan kepada korporasi asing maupun swasta. Melalui investasi ini, negara khususnya rakyat akan menanggung kerugian besar. []


Oleh: Agustina, S.Pd
(Praktisi Pendidikan)

Posting Komentar

0 Komentar