Industri Politik Subur dalam Demokrasi

TintaSiyasi.com-- Pesta Demokrasi akan digelar kurang lebih 2 tahun lagi, tepatnya pada tahun 2024. Namun, jangan kira perayaan tersebut masih jauh bagi para politikus. Masa dua tahun menjadi waktu bagi mereka untuk unjuk diri, betapa merakyat dan pro rakyatnya mereka. 

Dalam sistem demokrasi yang dianut Indonesia, memilih penguasa melalui pemilu (Pemilihan Umum) adalah keniscayaan. Tak peduli badai Covid-19 menyerang, pemilu harus tetap dilangsungkan. Tak heran, para politikus kukuh dengan Pemilu, karena dana yang digelontorkan negara bukan dana ecek-ecek. 

Diwartakan oleh beritasatu.com (19/9/2021), bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengajukan dana Rp86 triliun untuk biaya Pemilu 2024 mendatang, sedangkan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) diusulkan sebesar Rp26,2 triliun. Anggaran fantastis untuk pemilihan penguasa.

Bahkan menurut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Komisi II DPR dalam webinar bertajuk 'Memotret Persiapan Pemilu 2024: Tahapan, Strategi, dan Prediksi' yang digagas Indonesia Public Institute, Kamis (2/9/21) mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024 berbiaya sangat mahal, anggaran dari pengajuan KPU dan Bawaslu baik bersumber dari APBN atau APBD menelan biaya kurang lebih 150 triliun, bahkan angka tersebut belum mencakup keamanan dan lain sebagainya. 

Inilah gambaran Pemilu dalam demokrasi, berbiaya mahal semahal gaji dan tunjangan mereka. Namun, minim kontribusi nyata dalam menyejahterakan rakyat.


Kepentingan Oligarki

Biaya besar yang dianggarkan untuk pemilu, dikhawatirkan membuka peluang bagi oknum untuk mengambil keuntungan. Politik uang pun kerap terjadi pada saat pemilu dilaksanakan. Meski beberapa tahun terakhir peraturan larangan sogok lebih ketat, namun politik uang masih bisa dijumpai. 

Dana besar dalam pemilu tak hanya bersumber dari APBN dan APBD, namun juga berasal dari partai politik dan capres, tentu dana tersebut bukan murni dari merogoh kantong mereka, tapi berasal dari cukong dan oligarki yang ingin ikut menunggangi pemilu.

Dalam sistem kapitalisme, lumrah terjadi perselingkuhan politik antara penguasa dan pengusaha. Tak jarang, sang penguasa berasal dari pemilik modal atau pengusaha. Mereka mempunyai kepentingan dalam memuluskan usaha mereka. Usaha tersebut akan terganjal dengan administrasi dan peraturan jika mereka tidak turun dalam industri politik. Tak bertepuk sebelah tangan, calon penguasa pun diuntungkan dengan sokongan dana yang diberikan pengusaha, biaya kampanye yang bisa menelan triliunan tak mungkin hanya dari brangkas pribadi. 

Namun, dalam kapitalisme tak ada yang namanya makan siang gratis. Dukungan dana harus kembali berupa kemudahan dalam regulasi untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Baik berupa alam maupun sumber daya manusia. Persekongkolan ini selalu terjadi, memanfaatkan segala sarana yang bisa dijadikan isu untuk kepentingan pribadi, mulai dari berita hoaks sampai isu komunal antar suku, golongan, dan agama. Demikianlah demokrasi menyuburkan industri politik dalam negeri. 


Pemilu dalam Islam

Dalam sebuah negara, pasti akan terjadi sebuah pemilihan untuk memilih pemimpin, begitupula dengan negara Islam atau khilafah. Nabi bersabda dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, "Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya". 

Khalifah dipilih dengan tanggung jawab untuk meriayah dan menyejahterakan rakyat. Pemilihan khalifah pun dengan biaya minim, bahkan tanpa biaya. Khalifah dipilih dengan baiat. Sementara, tata cara berbaiat bisa dilakukan dengan jabat tangan maupun tulisan. Bahkan bisa dengan sarana apapun. Sebagaimana hadis yang disampaikan Abdullah bin Dinar, "Aku pernah melihat Ibnu Umar saat orang-orang telah bersepakat untuk membaiat Abdul Malik bin Marwan, Ibnu Umar berkata, bahwa ia menulis "Aku berikrar untuk mendengar dan menaati Abdullah Abdul Malik bin Marwan sebagai Amirul Mukminin atas dasar Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya selama aku mampu".

Namun demikian, baiat hendaknya dilakukan oleh orang yang sudah baligh, karena baiat anak kecil tidak sah. Lafaz baiat pun tidak terikat dengan hal tertentu, namun lafaz baiat tersebut harus mengandung makna penerapan Kitabullah dan Sunah Rasulullah, juga ketaatan terhadap khalifah dalam keadaan apapun. Ketika baiat sudah terucap, maka tidak boleh dicabut oleh pembaiat, sebab pelafalan baiat yang sudah terjadi, menjadi amanah bagi pembaiat yang harus ditaati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan Imam Muslim, "Siapa saja yang melepaskan tangan dalam ketaatan, ia pasti menjumpai Allah pada hari kiamat tanpa memiliki hujjah".

Terdapat suatu kondisi yang membolehkan seseorang yang telah berbaiat mencabut baiatnya. Yakni jika baiatnya bukan baiat in'iqad, khalifah tersebut juga belum sah menjadi seorang khalifah pada pemerintahan Khilafah, maka pada saat itu ia boleh mencabut baiatnya. Demikianlah tata cara pemilihan pemimpin dalam khilafah, tanpa peraturan yang berbelit dan biaya mahal. Berbeda jauh dengan cara pemilihan dalam sistem kapitalisme demokrasi yang berbiaya fantastis. Allahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Dia Dwi Arista
(Aktivis Muslimah Pasuruan)

Posting Komentar

0 Komentar