Gurita Kapitalisme, Biang Pungutan Pajak di Indonesia

TintaSiyasi.com-- Tak dapat dipungkiri, di dalam postur APBN, hanya ada 3 pos pendapatan negara yakni pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. Persentase penerimaan pajak dari total pendapatan negara terus merambat naik konsisten dari tahun ke tahun. Dari kisaran sekitar 66 - 68 persen pada tahun 1990 hingga 2000, lalu naik dikisaran 76 -78 % pada rentang tahun 2010 hingga 2015, kemudian naik lagi dikisaran 82 – 85 % dari total pendapatan negara pada rentang 2016 hingga 2021 (https://www.kemenkeu.go.id).


Sejarah Pajak di Indonesia

Secara historis, mekanisme pemungutan pajak di Indonesia  telah  mengalami perkembangan dari masa ke masa. Pada mulanya, pajak hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja untuk menjaga keamanan negara terhadap serangan musuh dari luar, pembuatan jalan umum, membiayai pegawai kerajaan dan sebagainya.  Di Indonesia, ketentuan perpajakan terbagi dalam 3 periode, yaitu dimulai pada periode sebelum tahun 1920 sampai dengan pasca kemerdekaan.

Periode sebelum tahun 1920, pada masa pendudukan Inggris (1811 – 1816) Gubernur Rafles mengenalkan pajak rumah tinggal yang dikenakan pada warga pribumi akan tetapi pajak untuk tanah pertanian tidak dikenakan pajak. Pada tahun 1824 setelah Belanda mengambil alih, pajak rumah tinggal diperluas, tidak hanya mencakup warga pribumi tetapi  juga warga Asia yang melakukan perdagangan atau bekerja sebagai buruh. Tahun 1839, pajak rumah tinggal diganti dengan pajak usaha (business tax atau belasting of het berdriif). Pajak ini tidak diberlakukan terhadap petani karena petani sudah dikenakan pajak tanah. Besarnya pajak usaha yang dikenakan adalah dua persen dari penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha atau perdagangan dan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

Pada tahun 1878, dikenalkan pajak paten, pajak ini dikenakan pada penghasilan yang diperoleh dari semua jenis usaha. Pada tahun 1885, pajak usaha untuk warga Asia ditingkatkan menjadi empat persen dari sebelumnya sebesar dua persen. Hal ini dikarenakan warga Asia pada masa itu biasanya mempunyai penghasilan yang lebih tinggi daripada warga pribumi. Pada tahun 1907 terjadi perubahan signifikan dari pajak usaha.

Periode 1920 – 1983, sejarah perpajakan di Indonesia dimulai dengan diundangkannya beberapa ordonansi pajak yang cukup monumental yaitu Ordonansi Pajak Penghasilan 1920 dan Ordonansi Pajak Perubahan 1925.  Target pajak dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun masih banyak pihak yang melihat bahwa optimalisasi bidang perpajakan masih perlu ditingkatkan. 

Di dalam sistem ekonomi kapitalisme, ada perhitungan indikator tax ratio sebagai pembanding penerimaan pajak dengan produk domestik bruto untuk menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Berdasarkan data dari World Bank (2012) tax ratio di Indonesia sebesar 11, 9 persen berada di bawah rata-rata negara di Asia Tenggara yakni Malaysia 15,3 persen, Philipina 12,4 persen, SIngapura 13,8 persen dan Thailand 17,6 persen.

Berdasarkan hal tersebut merupakan hal yang wajar jika pada 7 Oktober 2021 yang lalu Kemenkeu – Pemerintah bersama DPR menyepakati RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang yang malah semakin membebani rakyat. Hanya F-PKS yang tidak sepakat dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% dan menolak barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan dan dikonsumsi oleh rakyat, jasa kesehatan medis, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan jasa layanan keagamaan menjadi Barang/Jasa Kena Pajak (BJKP/Objek pajak).  Dengan menjadi BJKP, barang dan jasa tersebut suatu saat bisa dikenakan pajak. Meskipun menolak RUU HPP, F-PKS tetap menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya dalam Rapat Paripurna DPR RI. 

Pada RUU ini pemerintah juga menetapkan tarif PPh Badan sebesar 22 persen untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya, sejalan dengan tren perpajakan global yang merupakan kiblat penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Tarif rata-rata PPh Badan di ASEAN (22,17%), negara-negara OECD (22,81%), negara-negara Amerika (27,16%), dan negara-negara G-20 (24,17%).

Kenaikan tarif PPN juga disepakati untuk dilakukan secara bertahap, yaitu menjadi 11 persen mulai 1 April 2022 dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025 karena tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4%, dan juga lebih rendah dari Filipina (12%), China (13%), Arab Saudi (15%), Pakistan (17%) dan India (18%).

Membincang negara yang terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tidak akan berkesudahan karena yang jadi biang masalah bukan besaran tarif maupun jenis barang dan jasa apa saja yang akan dikenakan pajak.

Masalah utama pengelolaan pendapatan negara berakar dari sistem ekonomi yang dianut negara kita yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pemasukan negara. 
Pada masa kolonial, penyusunan APBN mengacu pada Indische Comptablitetiswet (ICW) yang berlaku sejak 1867, semacam undang-undang tentang Ketatanegaraan Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia menggunakan Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dasar penyusunan APBN. 

Di awal kemerdekaan, pada tahun 1950-an Indonesia mengalami defisit anggaran hebat karena pengeluaran secara besar-besaran di bidang militer untuk mempertahankan kemerdekaan RI. Karena penerimaan dari pengumpulan dana masyarakat dan pinjaman nasional tak cukup, pemerintah terpaksa mencetak uang untuk membiayai pengeluaran itu. Kebijakan ini menyebabkan inflasi hingga 650%.

Masa Orde Baru menandai arah baru dalam penyusunan APBN. Pada masa itu Menteri Keuangan Ali Wardhana dan tim ekonomi berhasil mengendalikan inflasi dalam dua tahun dengan menerapkan kebijakan APBN berimbang. Artinya, jumlah penerimaan dan pengeluaran selalu dijaga berimbang, caranya adalah dengan melakukan hutang untuk menutup defisit.

Adapun pos-pos pendapatan negara hanya mencakup penerimaan pajak dan bukan pajak, dimana persentasi pajak jauh lebih besar daripada pendapat negara bukan pajak yang bersumber dari kekayaan sumber daya alam negara. Padahal Indonesia sangat kaya SDA. SDA yang dimiliki juga terus menerus dieksploitasi swasta nasional dan asing. Namun sayang, sumber pendapatan yang diperoleh negara dari eksploitasi SDA ini sangat sedikit. Berdasarkan hal tersebut, rakyat bisa bebas dari beban pungutan pajak negara merupakan hal yang absurd di sistem ekonomi bangsa kita.


Porsi Pajak pada Pos Pendapatan Baitul Mal

Sumber pendapatan pada APBN berbeda jauh dengan sumber pendapatan Baitul Mal pada sistem ekonomi Islam yang mencakup fai’, ghanimah, anfal, kharaj, jizyah dan pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya (pemasukan dari hak milik negara, usyur, khumus, rikaz, tambang serta harta zakat.

Sumber-sumber pemasukan ini sebenarnya sudah cukup untuk mengatur urusan rakyat dan melayani kepentingan mereka. Sehingga tidak perlu lagi menetapkan pajak (dharibah). Ulama Mazhab Hanafi, Ibnu Taimiyah dan Taqiyuddin An Nabhani membolehkan menarik pajak dengan  kondisi dan syarat tertentu. Misalnya pemasukan negara dari jizyah, kharaj dan lain lain tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan yang difardhukan atas kaum Muslim, seperti menghadapi musuh yang hendak menyerang. Orang non-Muslim tidak boleh dipungut pajak. Sementara Muslim, pajak dipungut setelah kebutuhan hidup mereka terpenuhi, serta dari harta orang kaya menurut ketentuan syariah. 

Pajak semata-mata dipungut berdasarkan standar cukup dan tidaknya harta yang ada di Baitul Mal untuk memenuhi seluruh keperluan yang dibutuhkan. Dengan demikian pajak dipungut berdasarkan kadar kebutuhan belanja negara. Bukan menjadi tulang punggung untuk membiayai seluruh belanja negara. Wallahu a'lam. []


Oleh: Nur Annisa, S.E., M.Ak.
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar