Demokrasi 'Semau Gue', Om Joy: Rezim Suka Berlebihan


TintaSiyasi.com-- Dianggap penerapan demokrasi di negeri ini 'semau gue', Jurnalis Tabloid Media Umat Joko Prasetyo menilai, rezim yang berkuasa (Jokowi) suka berlebihan, karena apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dipraktikkan.

“Ucapan dengan yang dipraktikkan Jokowi, suka berlebihan,” ujar Om Joy, sapaan akrabnya dalam Bincang Media Umat: Demokrasi Semau Gue, Rabu (22/9/2021) di YouTube Folback Dakwah.

Menurutnya, apa yang dikatakan Jokowi, hasil dari perkataannya itu bisa kebalikannya, “Kalau Jokowi bilang ‘A’ maka itu hasilnya bisa kebalikan dari ‘A’ aslinya, misal dia bilang enggak mikir jadi capres, enggak taunya capres. Contoh umum sebelum dia menjabat jadi gubernur, bilang ingin memperkuat KPK nyatanya enggak,” paparnya.

“Jadi kalau dia bilang ada amandemen 3 periode. Kita lihat saja, buktinya publik terus-terusan menolak, ya mestinya begitu,” lanjutnya.

Ia juga menjelaskan, ada peraturan amandemen undang-undang (UU) yang legal, peraturan manusia yang bikinnya manusia yang mengubahnya. “Misal ingin membubarkan Hizbut Tahrir yang ada UU ormas dan aturannya bahwa pemerintah harus menyurati ormas yang dianggap masalah oleh rezim, karena hal itu tidak dilakukan oleh rezim yang bikin perpu bubarin saja, sebab kalau ikut UU-nya, Hizbut Tahrir tidak ada salah apa-apa. Jadi, pemerintah sendiri yang mau bubarin. Nah! Di situlah disebut demokrasi semau gue. Kalau ternyata UU-nya menghalangi, UU-nya diganti,” ungkapnya.

Selain itu, ketika wabah Covid sekarang contohnya, ia menerangkan, ingin ada dana besar untuk dikelola katanya untuk menangani Covid, tapi tidak mau diaudit dan tidak mau dibawa kerana pidana.

“Pingin menguasai uang untuk menangani Covid tapi enggak mau diaudit kita enggak bisa bilang bahwa dia korupsi, karena UU-nya melindungi rezim untuk tidak dipidanakan juga tidak diperdatakan dan itu disahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),” jelasnya.

Jurnalis Senior itu juga menilai, ada beberapa level kelirunya rezim. "Pertama, rezim semau gue, dia kalau punya keinginan mesti dipenuhi, kalau bertentangan dengan aturan, maka aturan harus diganti,” katanya.

 "Kedua, dia pengen mengganti aturan bisa menggantinya, mengganti UU juga bisa, bahkan UUD 45 bisa berubah. Intinya suara terbanyak yang jadi aturannya, jadi kalo mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setuju dengan keinginan rezim, ya sah jadi UU, belum tentu baik dan benar, sangat salah dan merusak,” terangnya .

Kalau dilihat dari perbedaan standar kedaulatan Islam ia menegaskan, dalam demokrasi kedaulatan ditangan rakyat sedangkan standar Islam kedaulatan ditangan hukum syara. “Jadi sudah jelas demokrasi itu tidak baik dan tidak benar, kalau syariat Islam diterapkan secara kafah sudah pasti baik dan benar, ketika diterapkan menimbulkan kesejahteraan itu sudah pasti,” jelasnya.

Ia juga menganggap, hidup tidak hanya di dunia, tetapi akan ada akhirat, “Hidup kita di dunia ini semua akan dipertanggung jawabkan di akhirat, jadi demokrasi itu tidak menjamin kesejahteraan di akhirat di dunia belum tentu sejahtera di akhirat sudah pasti sengsara,” tegasnya.

“Sebagai Umat Islam yang berpikiran cemerlang, mestilah pengen hidup di dunia ini mensejahterakan juga di akhirat masuk surga, jalan menuju kesana tiada pilihan lain selain menerapkan Islam secara kafah dalam naungan Khilafah,” pungkasnya.[] Mariyam Sundari

Posting Komentar

0 Komentar