Dana Hibah Fantastis di Tengah Krisis, Bikin Miris

TintaSiyasi.com-- Partai-partai politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kabupaten Purworejo, hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 boleh tersenyum lebar. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo menyalurkan dana hibah kepada parpol-parpol peraih kursi tersebut. Total dana hibah Rp1,097 miliar disalurkan kepada 10 parpol peraih kursi DPRD Kabupaten Purworejo (seputartangsel.com, 02/10/2021).

Sepuluh Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, hasil pemilihan tahun 2019, pada tahun anggaran 2021 kembali mendapatkan dana segar dari pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapatkan dana terbesar dan Hanura mendapatkan dana paling sedikit.

Disebutkan secara rinci, jumlah dana yang di terima partai Politik di Kabupaten Purworejo untuk anggaran tahun 2021 diantaranya Partai Nasdem memperoleh Rp 99.153.000, PKB Rp 145.848.000, PKS Rp 68.476.100, Golkar Rp 204.380.700, Gerindra Rp 87.459.400, Demokrat Rp 141.232.800,  PAN Rp 40.944.600, Partai Hanura Rp 37.057.032, PDIP Rp 288.844.000 dan PPP Rp 44.576.500. Sehingga totalnya menjadi Rp 1.097.972.932 (purworejo24.com, 04/10/2021).

Seluruh dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo tahun anggaran 2021 tersebut diserahkan oleh Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM  kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purworejo hasil Pemilihan Umum tahun 2019, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 (setda.purworejokab.go.id, 06/10/2021).

Bupati Purworejo mengungkapkan, pada era demokrasi sekarang ini, partai politik mempunyai kontribusi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, partai politik harus terus melakukan konsolidasi dan membangun partai menuju sosok partai yang mandiri.
Di sisi lain, Pemerintah juga berkewajiban mendukung eksistensi partai politik, antara lain melalui pemberian bantuan keuangan (suaramerdeka.com, 02/10/2021).

Dana hibah yang cukup fantastis ini tentu saja membuat siapapun yang mengamati kondisi masyarakat dan politik di Purworejo semakin miris. Bagaimana tidak, dana hibah ini disalurkan di tengah kehidupan masyarakat yang sedang kembang-kempis mempertahankan hidup di era ekonomi kapitalisme.

Satu hal yang juga patut dikritisi adanya klaim bahwa suntikan dana hibah ini akan mampu meningkatkan kapasitas partai politik dalam kehidupan demokrasi. Salah satu caranya melalui edukasi politik bagi masyarakat maupun anggota parpol. Apabila kader-kader yang duduk di legislatif itu kompeten, memiliki integritas bagus sebagai representasi rakyat, dan ditambah memiliki moral yang kokoh, maka demokrasi yang berjalan akan semakin kuat. 

Sungguh sejauh ini, klaim semacam ini yang tidak berdasar.  Karena pada kenyataannya kepentingan partai politik tidak merepresentasikan masyarakat pada umumnya. Yang ada justru lebih berpihak pada pemilik modal dan bahkan memusuhi rakyatnya sendiri dengan mneghembuskan isu radikalisme, terorisme, dan lain-lain.

Satu hal yang tidak dipungkiri bahwa dalam sistem kapitalisme demokrasi meniscayakan biaya politik yang cukup mahal, sehingga parpol mencari segala cara agar dapat balik modal dengan tanpa memperhatikan faktor haram maupun halal. Sehingga mengalokasikan anggaran untuk dana hibah parpol adalah cara aman parpol, khususnya yang memiliki kekuatan politik yang besar, untuk mendapatkan uang secara “legal”.

Demikianlah kenyataan yang bisa kita temukan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan partai politik di dalam sistem demokrasi dengan partai politik di dalam sistem Islam. 

Fungsi parpol dalam sistem demokrasi lebih didominasi hanya sebagai alat politik meraih kepentingan dengan menjadikan kepentingan politiknya nyaris terlupakan. Padahal salah fungsi parpol adalah sebagai wadah aspirasi politik masyarakat termasuk mengkritik jalannya pemerintahan. Namun kepentingan oligarki selalu berhasil melumpuhkannya. Kita saksikan saat ini parpol yang ada justru diperalat rezim untuk mendukung kebijakan-kebijakannya.

Sementara itu, partau politik di dalam sistem Islam tidak dilandaskan pada kepentingan pragmatis yang langsung kasat oleh mata. Melainkan untuk meraih ridha Allah sehingga tidak akan pernah tertarik dengan politik uang. Selain itu, parpol juga benar-benar menjadi representasi dari umat dengan senantiasa melakukan muhasabah lil hukkam dan amar makruf nahi munkar di tengah-tengah masyarakat tanpa harus menelan biaya yang banyak.

Bagi-bagi dana hibah di tengah luka rakyat yang sudah teramat parah, tentulah membuat rakyat semakin jengah. Bagaimana tidak, di saat luka rakyat akibat derita pandemi masih menganga. Demikian juga kondisi sosial dan ekonominya.  Sayangnya parpol masih bersenandung lagu lama, meraih kekuasaan untuk membuat dan mengesahkan kebijakan-kebijakan yang  menguntungkan korporasi. Juga memenuhi pundi-pundi rupiah para pendukungnya. 

Di sisi lain, keprihatinan kita tertuju pada sebuah fakta yang sulit ditepis bahwa penguasa dan pejabat yang lahir dari sistem ini ringan melenggang melakukan korupsi untuk menghidupkan mesin partai. Dalam kasus korupsi yang dilakukan elite politik, setidaknya ada dua hal yang patut mendapat perhatian. Pertama, korupsi yang dilakukan karena kerakusan elite politik untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga, serta kedua, korupsi yang dilatarbelakangi tuntutan untuk menghidupkan mesin partai politik (parpol) dan menghidupi orang-orang parpol, serta melanggengkan jabatan politik (beritasatu.com, 16/03/2019).

Kedudukan dan fungsi parpol dalam sistem demokrasi dan Islam bagai dua bangunan yang berbeda. Jika di dalam sistem kapitalisme  demokrasi, parpol tak lebih kendaraan menuju puncak kekuasaan yang sarat kepentingan. Maka kedudukan partai politik di dalam sistem Islam (khilafah) merupakan wujud dari ketaqwaan dan ketundukan masyarakatnya terhadap aturan-aturan  Allah SWT. 

Dalam sistem Islam, keberadaan parpol wajib berdasarkan pada nash syara', sebagaimana firman Allah SWT, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." [TQS Ali Imran [03] : 104]. 

Dengan tegas Allah SWT memerintahkan adanya umat, yang berarti kelompok yang terorganisir.  Tujuannya pun sangat jelas, yaitu untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara. Aktivitas utama partai politik dalam Islam adalah dakwah (menyeru) kepada menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.

Didukung dengan penerapan tuntunan dan tuntuyan syariat seluruh aspek kehidupan, akan mempetkokoh akidah umat dan besarnya kecintaan kepada Allah SWT. Maka, hal inilah yang membawa parpol tidak terseret arus kepentingan yang melanggar syariat.

Kekhasan fungsi parpol dalam konteks sistem pemerintahan Islam adalah muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa). Karena bagaimanapun para penguasa dalam sistem khilafah juga mungkin melakukan kesalahan. Di sinilah peran dan fungsi partai politik untuk meluruskan jalannya pemerintahan agar pelaksanaan syariat Islam secara kaffah bisa terjamin. Wallahu a'lam bishshawab. [ ]


Oleh: Qawlan Sadiidaan
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar