Borok Sistem Kapitalisme di Pandora Papers

TintaSiyasi.com-- Terkuaknya data para pengemplang pajak terangkum dalam Pandora Papers. Ketajaman kerja-kerja jurnalistik itu berhasil membongkar lebih dari 100 nama miliuner dunia dari 29 ribu akun offshore, 300 pejabat publik, dan 30 pemimpin dunia yang kedapatan menghindar dari kewajiban membayar pajak (kompas.com, 11/10/2021).

Pandora Papers adalah nama yang diberikan pada laporan yang berisi lebih dari 11,9 juta catatan keuangan. Informasi yang sifatnya rahasia ini tersimpan  dalam file sebesar 2,94 terabyte. File tersebut dibagikan oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) kepada 150 mitra media. Dengan karyawan berjumlah lebih dari 600 jurnalis yang tersebar di 117 negara (kompas.com, 11/10/2021). 

Mereka mengungkap kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi berupa perusahaan cangkang. Perusahaan cangkang adalah perusahaan yang didirikan di luar negeri, legal namun tanpa aktivitas. Pengamat mengatakan, keberadaan perusahaan cangkang dapat menutup-nutupi aliran uang gelap, memungkinkan penyiapan, pencucian uang dan penghindaran pajak.


Pajak dan Pemalakan

Terseretnya nama pejabat dan pemimpin dunia di Pandora Papers memberikan gambaran buruk tentang keteladanan seorang pemimpin. Seharusnya merekalah yang memberi contoh sebagai warga negara yang baik, yaitu taat membayar pajak. Sebaliknya justru lari menghindar. 

Kaum 1% ini terbiasa dipermudah hidupnya di sistem kapitalisme. Ada tax amnesti, pengampunan pajak. Ada bebas PPn (pajak pertambahan nilai) untuk pembelian barang-barang mewah. Sementara rakyat kecil diburu pajaknya hingga ke sarang semut. Segala minuman sachet dipajaki, sembako hingga sekolah pun kena pajak.

Di sisi lain, fakta ini menunjukkan bahwa tak ada manusia yang ingin diperas. Dalam tanda kutip, dipalak. Secara jujur, Trump menyebut "pintar" kepada mereka-mereka yang bisa menghindar dari pajak. Hal tersebut disampaikannya pada saat debat pilpres 2016 lalu. Pajak membangun negeri, ternyata hanya jargon. Kebocoran anggaran telah menjadi rahasia umum tersebab penyakit korup yang akut dari para penyelenggara negara. Jadi klop apa yang disampaikan oleh Trump.

Pajak menjadi sumber pemasukan utama di sistem kapitalisme. Padahal sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam. Prinsip liberalisme ekonomi memberi karpet merah bagi para kapital menguasai sumber-sumber ekonomi. Negara hanya memungut pajak yang hanya 5-10% dari SDA yang dikelola swasta.

Di negeri ini, warga negara diburu pajaknya hingga ke lubang jarum. Demi menjaring wajib pajak, pemerintah menerbitkan peraturan untuk menggantikan NPWP dengan NIK. Artinya, semua warga akan ditarik pajaknya, tanpa terkecuali. Inilah bentuk kezaliman penguasa terhadap rakyat. Namun pada pelaksanaannya, kaum 1% alias para orang kaya bisa mengelak dari pajak dengan berbagai cara.

Wajar jika fenomena Pandora Papers ini menjadi temuan besar. Laksana mendarat di surga pajak. Sebab akan terserap dana lebih banyak dari pengemplang pajak. Yaitu mereka yang memiliki kunci-kunci gudang uang. 

Idealnya seperti itu. Sayangnya, ada sekularisme demokrasi membuat penguasa bersekongkol dengan pengusaha. Akan ada oknum penguasa yang meloloskan para pengemplang pajak. Kaum 1% mah bebas euy, nyaris tak tersentuh hukum.


Pajak di Sistem Islam

Mencermati fakta pajak di sistem kapitalisme, sudah seharusnya umat Muslim meninggalkan sistem zalim tersebut. Dan kembali pada sistem Islam yang menenteramkan dan manusiawi.

Di sistem Islam ada Baitul Mal, yaitu struktur pemerintahan yang mengelola harta kaum Muslim. Baitul Mal mendapat pemasukan dari harta milik kaum Muslim yang diperbolehkan oleh Allah SWT untuk mengambilnya.

Pajak memang diperbolehkan dalam sistem Islam, namun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi, pajak bukanlah sumber utama dan rutin pendapatan negara. Adapun yang termasuk sumber utama dan rutin pemasukan negara adalah fa'i, kharaj, 'usyur, jizyah, khums. 

Adapula harta kekayaan milik umum yang dikelola oleh negara. Dengan prinsip pengelolaan yaitu untuk kemakmuran rakyat. Sehingga pembiayaan sektor-sektor publik bisa terpenuhi dengan baik. Dan rakyat pun bisa mendapatkan pelayanan publik yang manusiawi secara murah bahkan gratis.

Pajak hanya diambil pada golongan aghniya atau kaya. Itupun jika kas Baitul Mal sedang kritis. Jika kas Baitul Mal mencukupi semua pembiayaan penyelenggaraan negara, maka tak ada pungutan pajak kepada rakyat.

Demikianlah sistem Islam yang peraturannya bersumber dari Dzat yang Mahapencipta dan Mahapengatur. Pasti takkan pernah menzalimi manusia sebab Allah SWT sudah berfirman dalam surah An-nisa ayat 40: “Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah." Wallahu a'lam. []


Oleh: Mahrita Julia Hapsari
(Komunitas Muslimah untuk Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar