Balada Negeri Seribu Pajak

TintaSiyasi.com-- Sah! Akhirnya Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) DPR RI telah disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna ke-7 masa sidang I tahun 2021-2022 pada Kamis 7 Oktober 2021 lalu. Adanya pengesahan ini berarti menyetujui kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diusulkan pemerintah naik menjadi 11 persen dari sebelumnya 10 persen.

Ekonom Bidang Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus memaparkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2022 akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Menurutnya kenaikan tarif PPN akan menurunkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 0,02 persen. Hal ini karena seluruh struktur pertumbuhan ekonomi berdampak dari kenaikan PPN.

Sebagai gambaran, Ahmad menyatakan kenaikan PPN akan mengerek biaya produksi dan konsumsi. Hal ini akan membuat daya beli masyarakat melemah. Jika daya beli turun, maka utilisasi dan penjualan ikut melemah. Kinerja keuangan perusahaan terdampak, sehingga penyerapan tenaga kerja menurun. Selanjutnya akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat, konsumsi rumah tangga menurun, dan akhirnya menghambat pemulihan ekonomi. Ujung-ujungnya, penerimaan negara juga ikut menurun. Ia memprediksi kenaikan tarif PPN akan menurunkan konsumsi masyarakat 2,05 persen. Lalu, upah riil turun 6,2 persen, ekspor hanya tumbuh 1,91 persen, dan impor tumbuh 3,3 persen. "Neraca perdagangan terancam defisit lagi," kata Ahmad (CNNIndonesia.com, 6/10/2021).

Pendapat yang sama juga disampaikan Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira yang menilai kenaikan tarif PPN sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19. Kenaikan 1 persen ini dinilai bisa menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah yang selama pandemi menahan diri untuk belanja konsumsi. Akibatnya, masyarakat punya dua opsi yakni mengurangi belanja dan banyak berhemat atau mencari alternatif barang yang lebih murah. Kondisi ini pun akan mempersulit masyarakat kalangan menengah dan bawah karena kenaikan PPN tidak memandang bulu. "Situasinya sangat sulit bagi kelas menengah dan bawah karena PPN tidak memandang kelas masyarakat, mau kaya dan miskin beli barang ya kena PPN," ungkapnya (Merdeka.com, 7/10/2021).

Di sisi lain, pengusaha juga akan terkena imbasnya. Bila semula para pengusaha telah bersiap untuk kembali menjalankan usahanya, kini mereka akan berpikir ulang melihat adanya kenaikan PPN tersebut. Situasi ini kata Bhima jelas mencekik pelaku usaha dari produsen sampai distributor. Apakah harga barang perlu diturunkan menimbang kenaikan PPN? Apakah stok barang yang ada di gudang sekarang bisa laku terjual dengan harga yang lebih mahal di level konsumen akhir? Tentu saja dampak kenaikan tarif PPN ini sangat besar pengaruhnya bagi pebisnis. 

Lebih jauh lagi adanya kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen ini diperkirakan bisa mendorong terjadinya inflasi hingga 4,5 persen di tahun depan. "Inflasi diperkirakan bisa 4,5 persen pada 2022 dengan adanya kenaikan tarif pajak. Demand pull inflation ditambah tax rate akan menjadi tantangan besar bagi pemulihan konsumsi rumah tangga," kata Bhima. 

Pajak Penopang Penerimaan Negara
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira pun mempertanyakan keputusan pemerintah yang menaikkan tarif PPN. Padahal di berbagai negara dunia justru menurunkan PPN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya untuk mengejar pendapatan negara sebaiknya bisa ditempuh dengan cara lain, bukan dengan menaikkan PPN walau hanya 1 persen. "Aneh ya justru di banyak negara selama pandemi dan pemulihan ekonomi justru tarif PPN-nya diturunkan sebagai stimulus terhadap konsumsi rumah tangga domestik. Untuk kejar rasio pajak masih banyak cara lain yang lebih adil dan pro terhadap pemulihan ekonomi," ungkapnya (Merdeka.com, 7/10/2021).

Memang bukan hal yang mengherankan sebetulnya, sebab negara ini memang menjadikan penerimaan pajak sebagai pos andalan pertama dan utama dalam postur tubuh APBN Negara sebagai konsekuensi diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Berbagai kebijakan dibuat dalam rangka reformasi struktural di bidang perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa adanya RUU HPP akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi selanjutnya. Menurut dia, RUU HPP juga memungkinkan pemerintah melakukan perluasan basis pajak yang merupakan faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan pajak.

Hal itu bisa diwujudkan melalui pengaturan kembali tarif PPh orang pribadi dan badan, penunjukan pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak, pengaturan kembali fasilitas PPN, kenaikan tarif PPN, implementasi pajak karbon dan perubahan mekanisme penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai (CNNIndonesia.com, 4/10/2021).

Senada dengan pernyataan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain secara global. "Secara global, tarif PPN di Indonesia relatif lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 15,4 persen dan juga lebih rendah dari Filipina (12 persen), China (13 persen), Arab Saudi (15 persen), Pakistan (17 persen), dan India (18 persen)," ucap Yasonna dalam Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021) (Kompas.com, 7/10/2021).

Dengan adanya UU HPP ini juga akan menambah fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Pemberlakuan itu pun akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dengan basis data kependudukan, serta memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Harapannya tentu saja agar penerimaan dari sektor pajak bisa terus meningkat. 


Solusi Penerimaan Negara Selain Pajak

Andai saja kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak diserahkan kepada asing pengelolaaannya, tentu saja pajak tidak akan menjadi faktor utama sumber penerimaan sekaligus menjadi satu-satunya penopang bagi negara. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa akibat dari sistem kapitalisme telah menggadaikan hampir seluruh kekayaan negri secara bebas dikeruk dan dikuasai asing. Kesalahan tata kelola semacam inilah yang menjadi cikal bakal keruwetan masalah keuangan negara.  Sehingga untuk memperoleh kas, maka tidak lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah menggencarkan pajak dan utang. Sungguh manajemen keuangan yang sangat buruk. 

Berbeda dengan Islam. Tidak hanya sebagai agama, namun Islam juga memiliki seperangkat aturan mengenai kehidupan bernegara. Di antaranya adalah pengaturan kepemilikan umum yang tidak diperkenankan untuk dimiliki dan dikuasai oleh personal maupun swasta, terlebih lagi pihak asing. Islam mengharamkan hal tersebut sebagaimana dalam sabda Nabi SAW: 

اَلْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاَثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلإِ وَالنَّارِ وَثَمنَهُ حَرَامٌ

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api; dan harganya adalah haram."

Hadis di atas menyatakan bahwa kaum Muslim (manusia) berserikat dalam air, padang rumput dan api.  Ketiganya tidak boleh dimiliki oleh individu.  Imam as-Sarakhsyi di dalam al-Mabsûth menjelaskan hadis-hadis di atas:

Di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan bahwa manusia manusia, baik Muslim maupun kafir, berserikat dalam ketiga hal itu.  Demikian juga penafsiran syirkah (perserikatan) dalam air yang mengalir di lembah, sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Pemanfaatan air itu posisinya seperti pemanfaatan matahari dan udara. Muslim maupun non-Muslim sama saja dalam hal ini.  Tidak ada seorang pun yang boleh menghalangi seseorang dari pemanfaatan itu.  Ini seperti pemanfaatan jalan umum dari sisi berjalan di jalan itu.  Maksud lafal syirkah bayna an-nâs (berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan pokok ibahah (boleh) dan kesetaraan (musâwah) di antara manusia dalam pemanfaatan (ketiganya). Hanya saja ketiga barang itu dimiliki oleh mereka (bersama-sama).  Maka dari itu air di lembah itu bukan milik seseorang pun.

Dengan mekanisme pengaturan kepemilikan semacam ini, maka negara bisa memperoleh aliran kas secara maksimal dari satu jenis kepemilikan umum ini saja. Ditambah lagi dengan kepemilikan negara berupa harta zakat, fai', kharaj, jizyah, dan lainnya. Pengelolaan kepemilikan ini jika diterapkan maka negara tak perlu memungut pajak kepada rakyatnya sebagaimana dalam sistem demokrasi. Kalaupun Islam menerapkan pajak, hal itu sifatnya kondisional, bukan pungutan wajib. Jika kas negara kosong sementara ada pengeluaran yang sifatnya darurat, maka opsi pajak dibolehkan dalam Islam. Pemungutannya hanya kepada mereka yang tergolong kaya dan hanya berlaku di saat kas negara benar-benar kosong. Jika sudah terisi kembali, maka kebijakan pungutan pajak tidak diberlakukan lagi. 

Masyaallah, sungguh Islam adalah sistem hidup yang adil dan menyejahterakan semua rakyat, baik kaya miskin, Muslim maupun non-Muslim. []


Oleh: Laily Ch. S.E
(Pemerhati Ekonomi)

Posting Komentar

0 Komentar