TintaSiyasi.com-- Wartawan Senior Asyari Usman mengungkap 90 persen media mainstream dirangkul oleh kekuasaan. "Saya kira tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa 90 persen media mainstream itu sudah terangkul oleh kekuasaan," ungkapnya dalam acara Fokus Grup Diskusi ke-31 PKAD: Amandemen Konstitusi, Plagiarisme Hukum Haeres dan Masa Depan Ekonomi, Sabtu (11/9/2021) di kanal YouTube Pusat Kajian dan Analisis Data.
Lebih lanjut ia mengatakan, penyebabnya bahwa masing-masing akan mempunyai alasan sendiri-sendiri. Tetapi, secara general, ia mengatakan hal itu terjadi karena media-media tersebut terdesak dari segi finansial.
"Kenapa mereka terdesak dari segi finansial? Karena eksistensinya semakin terjepit oleh bangkitnya media sosial, bangkitnya media-media online," ujarnya.
Jadi menurutnya, media mainstream itu terutama televisi semakin kesulitan dalam tanda kutip untuk mencari makan.
"Media ini akan dimusuhi karena kalau mereka berperan sebagai media pilar demokrasi pasti mereka akan menjadi musuh penguasa," katanya.
Ia menilai banyak media mainstream, media-media online yang berusaha untuk tegak lurus sering mendapat kendala, seperti ketidakadilan.
"Begitulah yang terjadi, ketika ada masalah-masalah ketidakadilan hukum, seperti kasus Habib Rizieq. Hanya mengatakan 'saya sehat', dianggap berbohong, media sosial berteriak. Media mainstream malah diam, malah terbalik. Inilah yang terjadi, saya kira switching/peralihan yang mungkin semakin deras dari media mainstream ke media sosial," bebernya.
Ia menuturkan jika ada ketidakadilan, para wartawan atau jurnalis oposisi yang punya idealisme tinggi pasti akan cocok dengan langkah-langkah ekonomi yang hanya memberikan kesejahteraan elite-elite politik kekuasaan.
"Jadi para wartawan diintip terus sampai ada kesalahan dijadikan modal untuk mempersekusi," tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa penguasa yang terjebak jauh didalam deal dengan oligarki ekonomi bisnis sudah tidak bisa lagi menarik kakinya yang terjebak.
"Akhirnya akan ikut apa saja yang diinginkan oleh oligarki. Dalam bayangkan saya oligarki menginginkan misalnya, pemindahan ibu kota, oligarki mengingingkan terciptanya UU cita kerja," pungkasnya. [] Munamah
0 Komentar