Viral Jual Beli Daging Haram, MMC: UU JPH Tak Bisa Jamin Produk Halal karena Dibalut Kapitalisme Sekuler



TintaSiyasi.com-- Menyoal viralnya video jual beli daging haram (anjing) di Pasar Senen Jakarta Pusat, Muslimah Media Center (MMC) mengungkap, hal itu diakibatkan karena UU JPH tidak bisa menjamin produk halal karena dibalut sistem kapitalisme sekuler.

"Memang ada Undang Undang (UU) Jaminan Produk Halal (JPH) dan lembaga perlindungan konsumen. Namun, semua itu tidak bisa menjadi penjamin makanan halal di masyarakat. Karena, UU tersebut dibalut oleh sistem kapitalisme sekuler yang hanya fokus pada keuntungan materi," rilisnya di kanal YouTube Muslimah Media Center, Kamis (16/09/2021).

MMC mengungkapkan bahwa pemerintahan kapitalistik memberikan label atau sertifikat halal bukan didorong oleh keimanan kepada Allah SWT. Namun, karena faktor ekonomis dan meterialistis

"Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal adalah kewajiban serta perwujudan ketaatan kepada Allah SWT, demi mendapatkan ridha-Nya," ujarnya.

MMC menerangkan, dalam khilafah kehalalan makanan bisa terjamin.

"Kehalalan makanan dan minuman merupakan perkara penting, bukan karena perhitungan bisnis semata, tetapi karena ketaatan kepada Allah SWT," tegasnya.

MMC mengatakan, sistem Islam menjadikan akidah Islam sebagai dasar negara khilafah. Sehingga, semua urusan harus diatur dengan syariat Islam, termasuk makanan.

"Contoh teladan utama penjaminan produk halal adalah Rasulullah SAW. Beliau senantiasa menyembelih hewan dengan terlebih dahulu menyebut nama Allah SWT," terangnya.

Lebih lanjut, MMC menerangkan, Rasulullah SAW melarang beredarnya minuman yang haram, yakni khamar. Penghentian kebiasaan peminum alkohol secara tegas dilakukan selama tiga tahun, sejak Rasulullah berada di Madinah pada 622 atau 623 M.

"Sejarah telah mencatat pada masa Khulafaur Rasyidin diberlakukan hukuman bagi orang-orang yang meminum khamar," ungkapnya.

MMC menjelaskan, contoh Khalifah Abu Bakar yang memberlakukan hukuman cambuk empat puluh kali untuk mereka yang mabuk. Khalifah Umar bin Khattab memberlakukan hukuman cambuk delapan puluh kali dan penolakan kesaksian. Hukuman ini terus berlaku hingga zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib.

"Ibnu Qayyim mengungkapkan, tambahan cambuk sebanyak dua puluh kali bisa dilakukan jika orang yang mabuk melakukannya pada bulan Ramadhan," jelasnya.

Menurut MMC, penerapan seluruh aturan-aturan tegas tesebut sejatinya untuk melindungi Muslim dari minuman yang haram dan tidak tayib.

"Khilafah juga akan memberikan edukasi agar masyarakat makan dan minum yang halal dan tayib," tukasnya.

MMC mengatakan, bahwa Islam tidak melarang orang non-Muslim memakan makanan dan minuman yang haram secara pribadi, tetapi Islam melarang setiap kegiatan produksi makanan dan minuman haram untuk dijual atau diedarkan di pasar-pasar, supermarket, pasar online dan sebagainya.

"Negara juga hadir untuk menjamin kehalalan pangan dengan sungguh-sungguh, memantau kehalalan produk dari hulu ke hilir secara berkala, dan pengawasan yang ketat terhadap produk-produk yang beredar di pasaran," pungkasnya.[] Nabila Zidane

Posting Komentar

0 Komentar