Perpres 77/2021: Bonus Fantastis Wakil Menteri

TintaSiyasi.com-- Wakil Menteri yang akan berakhir jabatannya akan mendapatkan uang bonus senilai Rp580.454.000 untuk satu periode masa jabatan.  Ketentuan pemberian uang penghargaan itu tertuang dalam Pasal 8 Perpres 77/2021 yang merupakan hasil pengubahan dari  hasil pengubahan atas Perpres Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Wamen). “Wakil menteri apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya diberikan uang penghargaan sebagai Wakil Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian isi Pasal 8 Ayat (1) Perpres 77/2021 sebagaimana dilihat dari salinannya pada Senin (30/8/2021). "Uang penghargaan bagi wakil menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar Rp580.454.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) untuk 1 (satu) periode masa jabatan wakil menteri," demikian isi Pasal 8 Ayat (2) (Tagar.id, 30/8/2021).

Sungguh mengherankan, di tengah kondisi ekonomi negara yang anjlok, presiden berencana memberikan pesangon fantastis kepada wakil menteri yang berhenti atau selesai tugasnya. Hal ini tentu mendapat banyak sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan mengkritik Presiden Jokowi yang hendak memberikan uang penghargaan kepada para wakil menteri (wamen) pada akhir masa jabatannya mencapai Rp580,45 juta. “Menurut saya tidak layak (terima Rp580 juta), apalagi di tengah pandemi yang masih melanda Indonesia saat ini,” kata Misbah kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/8) malam. Menurut Misbah saat ini pendapatan keuangan negara masih mengalami kontraksi luar biasa imbas pandemi. Terlebih, para menteri dan wakil menteri sudah mendapat gaji, tunjangan reguler, tunjangan kinerja dan fasilitas lainnya yang sudah mencukupi "Rp580 juta kali 12 orang wakil menteri sudah Rp6,9 milyar," kata dia. (CnnIndonesia, 31/8/2021).

Kritik tersebut bukan tanpa alasan, selama ini para pejabat sudah hidup berkecukupan. Tentu kebijakan tersebut menyakitkan. Di tengah sulitnya rakyat memenuhi kebutuhan hidup, namun pejabat dimanjakan dengan besarnya gaji dan tunjangan. Bukan rahasia lagi, dalam sistem demokrasi untuk meraih kursi jabatan memerlukan biaya yang super besar dan lobi sana-sini. Di sinilah munculnya berbagai kebijakan yang hanya menguntungkan mereka. Sementara kebutuhan rakyat tak pernah serius dijalankan. Harusnya dana sebesar itu dialokasikan buat perbaikan sarana masyarakat seperti pendidikan, jalan dan jembatan rusak di pedalaman, kesehatan mahal, pajak yang menambah beban dan masih banyak lagi yang harus di perioritaskan. Namun, semuanya itu tidak menjadi prioritas, justru dengan mudahnya membuat kebijakan yang tak prorakyat.

Inilah watak asli sistem demokrasi, politik yang dijalankan adalah balas budi kepada parpol pengusung dan pendukungnya. Sehingga, kebijakannya selalu mengorbankan rakyat dan menghianati amanat. Rakyat hanya menjadi legitimasi untuk meraih suara lima tahun sekali, setelah itu kebutuhan mereka tak pernah diperhatikan, apalagi kesejahteraannya. Beginilah sosok pemimpin yang lahir dari rahim kapitalisme. Pemimpin mengurusi urusan rakyat berdasarkan untung rugi. Jika menguntungkan, rakyat akan diurusi. Jika tidak, rakyat dianak tirikan.

Sosok pemimpin demikian tidak akan kita temukan pada saat Islam diterapkan dalam kehidupan. Pemimpin dalam Islam adalah junnah (pelindung) yang pasti menjamin kebutuhan masyarakat dengan landasan iman dan takwa. Nabi SAW bersabda: “Setiap imam (khalifah) itu laksana perisai, tempat orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR Muslim).

Pemimpin dalam sistem ini adalah orang yang sangat peka terhadap kondisi rakyatnya. Sebagaimana Umar bin Khattab saat menjadi khalifah, ia hanya makan gandum kasar dan meninggalkan makan daging karena ada wabah kelaparan yang menimpa rakyatnya. Pemimpin dalam Islam akan bekerja siang dan malam mengurusi urusan rakyatnya. Mereka bekerja bukan mengharapkan gaji yang fantastis. Tapi semata-mata karena amanah yang telah dipikul. Pejabat hanya mendapat tunjangan agar mereka bisa menghidupi keluarganya. Beliau paham bahwa jabatan bukan untuk kesejahteraan diri, keluarga, dan kerabatnya. Esensi jabatan adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jika melalaikannya, maka ada balasan pedih menanti. lni pula yang membuat Umar memperbaiki jalan di Irak karena takut ada unta terperosok. Bukan hanya manusia, hewan juga diperhatikan dan diurus agar terjamin hidupnya.

Contoh lain yang telah dilakukan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Beliau rela badannya kurus memikirkan kondisi umat. Harta pribadi diberikan pada umat sehingga dalam waktu 2 tahun memimpin, rakyat sejahtera. Berkaca dari hal tersebut, sudah seharusnya pemimpin mengurusi rakyat tanpa pamrih. Fokus penanganan pandemi mesti menjadi prioritas. Bukan memprioritaskan keuntungan di balik wabah.

Sungguh pemimpin dalam Islam adalah mereka yang selalu mengurus kebutuhan rakyat siang dan malam karena hanya mengharap ridha-Nya. Gambaran itu terlihat saat Umar melakukan sidak di malam hari demi memastikan apakah ada rakyatnya yang kelaparan. Demi mendengar tangis anak-anak yang lapar, maka Umar mengambil gandum dan daging dengan memanggulnya sendiri untuk diberikan kepada mereka.

Sudah saatnya kita kembali kepada sistem Islam, melanjutkan kembali kehidupan Islam. Agar tercipta keberkahan dari langit dan bumi sebagaimana janji Allah SWT bagi negeri yang bertakwa. []


Oleh: Ima Isnawati, S.Pd.
(Sahabat TintaSiyasi)

Catatan Kaki:
- https://www.tagar.id/perpres-772021-wamen-dapat-bonus-500-juta-per-satu-periode
- https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210831110121-20-687722/fitra-wamen-tak-layak-terima-uang-penghargaan-rp580-juta
- https://nasional.kompas.com/read/2021/09/01/08453041/bonus-rp-580-juta-untuk-wamen-istana-apresiasi-buat-yang-mengurus-jutaan?page=all
- https://linimasanews.com/honor-fantastis-di-tengah-pandemi-covid-19-oleh-putri-ira/

Posting Komentar

0 Komentar