Pegawai KPI Mencari Keadilan

TintaSiyasi.com-- Aksi perundungan (bullying) dan pelecehan seksual kembali terjadi di negeri yang sangat menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia ini. Kasus tersebut kini menimpa salah satu pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang mirisnya baru terungkap dan ditindak setelah terjadi dalam rentan waktu yang cukup lama

Berdasarkan pengakuan korban yang disebar melalui pesan berantai WhatsApp, aksi pelecehan sesama jenis dan perundungan tersebut terjadi sejak awal dia masuk kerja yakni pada tahun 2011.

Dikutip dari Merdeka.com (3/9/2021), MS (inisial korban) menyampaikan, sejak awal bekerja di KPI Pusat pada 2011, sudah tak terhitung berapa kali mereka melecehkan, memukul, memaki, dan merundung. Dia pun tidak membalas.

Dalam pesan berantai tersebut MS menceritakan kronologi pelecehan dan perundungan yang dilakukan oleh rekan-rekan kerjanya. Puncak insiden pelecehan seksual tersebut terjadi pada 22 Oktober 2015, saat terduga pelaku tiba-tiba masuk ke ruang kerja korban.

Dan adapun puncak perundungan yang dialaminya terjadi pada tahun 2017, saat acara Bimtek di Resort Prima Cipayung, Bogor, pada pukul 01.30 WIB. Ketika sedang tidur, mereka melempar MS ke kolam renang dan bersama-sama menertawai seolah penderitaannya sebuah hiburan bagi mereka.

Saat ini terduga pelaku pelecehan dan perundungan tersebut telah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor Polres Metro Jakarta. Hal ini dikutip dari Kompas.com (6/9/2021), Sejumlah pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di kantor pusat di Jakarta yang menjadi terduga pelaku pelecehan seksual terhadap rekan sekantornya menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (6/9/2021).

MS melaporkan lima orang rekan sekantornya yakni RM, FP, RT, E0, dan CL. Dan terduga pelaku tersebut saat ini telah dinonaktifkan dari pekerjaannya oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pusat, Agung Suprio. 

Menurut pengakuan MS sebenarnya ia telah melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak kepolisian, pihak KPI, bahkan kepada Komnas HAM pada tahun 2017, 2019, dan 2020 lalu. Namun, laporannya tidak digubris malah terkesan diabaikan. Laporan tersebut baru digubris dan ditindak oleh pihak kepolisian pada 1 September 2021 lalu setelah kasus MS mulai viral karena pesan berantai yang disebarkannya (Tempo.co, 4/9/2021).

Dan di saat yang sama pula, seorang artis yang merupakan mantan pelaku pelecehan seksual justru kini tampil kembali di TV setelah bebas dari masa tahanannya. Lantas di manakah jaminan keamanan yang dijanjikan? 

Penjelasan MS pada pesan berantai terkait kronologi perundungan dan pelecehan yang dialaminya serta beberapa laporan lamanya yang tidak digubris tersebut setidaknya cukup menjadi bukti akan lemahnya jaminan keamanan negara yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat saat ini.

Mengharap jaminan keamanan yang merata di tengah penerapan sistem kapitalisme saat ini memang hanyalah sebuah ilusi. Jaminan keamanan hanya berlaku bagi mereka yang bermodal besar. Sedangkan untuk rakyat kecil, jaminan keamanan adalah sesuatu yang sangat langka didapati.

Benarlah apa yang disampaikan MS yang dikutip dari Merdeka.com (3/9/2021), "Bukankah itu penganiayaan? Mengapa mereka begitu berkuasa menindas tanpa ada satupun yang membela saya. Apakah hanya karena saya karyawan rendahan sehingga para pelaku tak diberi sanksi? Di mana keadilan untuk saya?".

Jaminan keamanan harusnya memang menjadi hak bagi setiap warga negara tanpa pandang bulu atau kedudukan. Jaminan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga perkantoran tetapi juga negara. Sebab fungsi utama negara adalah sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi seluruh rakyat dalam naungannya. 

Terlebih sistem demokrasi yang juga diemban negara saat ini sangat menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia bahkan membuat sebuah kampanye nasional anti kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya prinsip tersebut tidak sesuai dengan realitas lapangan.

Hal ini terjadi sebab pada dasarnya sistem demokrasi dibangun di atas dasar mabda (ideologi) sekuler-kapitalisme. Sebuah mabda yang menafikkan peran agama dalam mengatur kehidupan, sehingga tolak ukur yang digunakan bukan halal/haram tetapi berstandar pada asas manfaat dan materi semata. 

Maka, wajarlah jika jaminan keamanan pun hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kecukupan materi yang memadai. Akibatnya rakyat harus rela menjadi korban, dan mengusahakan sendiri menjamin keamanan bagi dirinya.


Negara Butuh Solusi Fundamental

Pada dasarnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual sudah menjadi permasalahan berulang yang dihadapi negara sejak lama. Berbagai kebijakan maupun undang-undang telah berulang kali dibuat dan direvisi, namun hasilnya tetap nihil. Kasus yang sama dalam bentuk lain kerap kali kembali terjadi. Korbannya pun tak pandang bulu, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga dewasa bisa menimpanya.

Oleh sebab itu, negara saat ini membutuhkan solusi fundamental, bukan sekadar solusi parsial. Solusi fundamental tersebut tak cukup dengan membuat undang-undang baru atau merevisi undang-undang yang lama. Tetapi, membutuhkan pergantian sistem kehidupan. Sistem tersebut adalah sistem yang telah terbukti kualitas dan kesempurnaannya. Dan kesempurnaan hanya lahir dari yang Mahasempurna yaitu Allah SWT. Sehingga satu-satunya sistem yang sempurna tersebut hanyalah sistem Islam yang berasal dari Allah SWT. 

Dalam sistem Islam, negara berkewajiban untuk menjaga keamanan seluruh rakyatnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik kaya maupun miskin, baik anak-anak ataupun dewasa, Muslim atau non-Muslim, semuanya dijamin tanpa ada perbedaan perlakuan. 

Sebab, pemimpin (khalifah) dalam negara Islam bertanggung jawab atas seluruh pengurusan rakyatnya. Baik dalam hal memenuhi kebutuhan pokoknya melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai, maupun penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang memadai pula.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Setiap imam adalah pemimpin dan pengatur urusan rakyatnya, maka ia akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggungannya.” (Bukhari-Muslim dan Ibnu Umar).

Selain itu, untuk menyelesaikan berbagai bentuk penindasan maupun pelecehan seksual, Islam telah menetapkan sanksi tegas bagi tersangka pelaku  yang dapat berfungsi sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Hukuman tersebut baik berupa sanksi penjara, cambuk, pengasingan, sampai hukuman mati, sesuai dengan kadar kejahatannya.

Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang kalian temukan melakukan perbuatan kaumnya Nabi Luth, maka bunuhlah pelaku dan yang diajak melakukannya." (Khamsah, kecuali an-Nasa'i).

Kisah heroik Khalifah al-Mu'tasim Billah di masa Kekhilafahan Abbasiyah saat menjawab seruan seorang budak Muslimah dengan menurunkan puluhan ribu pasukannya hanya untuk membela kehormatan Muslimah yang dilecehkan oleh orang-orang Romawi tersebut. Setidaknya bisa menjadi salah satu bukti betapa Islam sangat menjaga kehormatan dan menjamin keamanan setiap warga negaranya. 

Oleh sebab itu, persoalan pelecehan seksual maupun kasus penindasan yang merupakan permasalahan negara yang sejak dulu tak kunjung terselesaikan hanya dapat dituntaskan hingga ke akar-akarnya jika sistem Islam kembali ditegakkan dalam lingkup sistem kepemimpinan negara. Wallahu a'lam bishshawab. []


Oleh: Nurhikmah
(Tim Pena Ideologis Maros)

Posting Komentar

0 Komentar