Pandemi: Pejabat Sejahtera, Rakyat Sebaliknya

TintaSiyasi.com-- Pandemi tak hanya menyerang kesehatan masyarakat, namun juga perekonomian rakyat. Tak sedikit yang harus menjadi pengangguran akibat PHK, anak-anak yang putus sekolah karena tak mampu dengan biaya karena kesulitan ekonomi orangtuanya, jangankan sekolah bertahan hidup pun bersusah payah. Namun ternyata tak semua mendapat penderitaan yang sama, ada yang sejahtera selama pandemi yaitu pejabat negara.  

Kesejahteraan pejabat negara terlihat dari harta kekayaan yang bertambah. Hal itu dibeberkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyoroti hasil laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diterima. Hasilnya, tercatat sebanyak 70 persen penyelenggara negara memiliki harta yang kian berlimpah. Tak main-main selama masa pandemi Covid-19 70,3% dari kekayaan pejabat negara meningkat. Mulai dari lembaga legislatif hingga eksekutif tercatat tingkat kenaikan harta selama pandemi yaitu  kategori menteri sebesar 58 persen; DPR /MPR 45 persen; gubernur/wakil 30 persen; DPRD Provinsi 23 persen; 18 persen bupati wali kota, dan terkecil DPRD Kota/kabupaten 11 persen.

Diwartakan merdeka.com, melansir dari data LHKPN, berikut kenaikan harta kekayaan dari Jokowi beserta menteri dalam Kabinet Indonesia Maju per 31 Desember 2020. Presiden Jokowi mengalami kenaikan harta sebesar 8,8 milyar, Mahfud MD sebesar 1,3 milyar, Airlangga Hartanto mengalami kenaikan harta senilai 6.57 milyar, Prabowo Subianto 23 milyar, bahkan Luhut Pandajaitan mengalami kenaikan harta hingga 67,7 milyar, dan sederet menteri lain yang juga mengalami kenaikan harta.

Kekayaan pejabat negara naik drastis saat kemiskinan rakyat makin menghimpit. Pejabat seperti ini bukan hanya oknum karena fenomena sejenis terjadi pada banyak orang di berbagai level jabatan. Perbedaan mencolok yang terjadi dikehidupan antara rakyat dan para pejabat yang lahir dari sistem demokrasi kapitalistik. 

Penerapan sistem demokrasi kapitalistik pasti berdampak pada kesenjangan ekonomi. Memperkaya diri sendiri dan seolah telah hilang peduli pada rakyat menjadi hal lumrah pada negara yang menerapkannya. Ada yang miskin hingga hanya makan nasi aking. Ada yang kaya hingga tak tahu harus menghabiskan uang ke mana. Kehidupan kontras seperti ini sudah lumrah terjadi di negara mana pun yang menganut sistem demokrasi kapitalistik. Ekonomi kapitalisme yang dijalankan memang menjadi faktor penyebab mengapa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebatas jargon tak bermakna. 

Kekayaan pejabat yang bertambah saat ini hanya nominalnya yang diumumkan, namun mengenai asalnya juga perlu untuk diusut tuntas. Dalam Islam, ada sejumlah langkah agar pejabat tak gila harta dan tahta yaitu mengaudit harta kekayaan pejabat secara berkala. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengontrolan dan pengawasan negara agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk meraup pundi-pundi uang ke kantong pribadinya.

Khalifah Umar bin Khattab ra selalu mengaudit jumlah kekayaan pejabatnya sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat peningkatan harta yang tidak wajar, mereka diminta membuktikan bahwa hasil kekayaan yang mereka dapat bukanlah hasil korupsi atau hal haram lainnya. Bahkan, Khalifah Umar beberapa kali membuat kebijakan mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah, terlebih jika diketahui hartanya itu didapat bukan dari gaji yang diberikan negara. Pada sistem kekhalifahan, ada Majelis Umat yang bertugas melakukan koreksi dan memberi masukan kepada khalifah dan struktur di bawahnya. Majelis Umat beranggotakan orang-orang dipercaya umat untuk menyampaikan pendapat, keluhan, kritik, dan saran kepada penguasa. Mereka dipilih berdasarkan integritas dan kepercayaan, bukan pencitraan sebagaimana dilakukan wakil rakyat dalam sistem demokrasi (Muslimah News).

Ingatlah, wahai penguasa dan pejabat! Harta itu ujian, bukan kebanggaan. Maka, belanjakanlah di jalan Allah jika ingin selamat dunia akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya ke mana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya; tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya; serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya.” (HR Tirmidzi). []


Oleh: Sri Hasniah Ashara
(Sahabat TintaSiyasi)

Posting Komentar

0 Komentar