Liberalisme-Demokrasi: 'Membidani' Lahirnya Penista Agama

TintaSiyasi.com-- Penistaan terjadi begitu mudah tanpa merasa bersalah. Itulah yang terjadi di sistem kehidupan berasaskan kapitalisme yang melahirkan paham liberalisme-demokrasi. Sehingga, segala yang berkaitan dengan agama, khususnya agama Islam rentan dijadikan bahan olok-olokan bahkan fitnah yang sangat keji.

Sebagaimana yang terjadi baru-baru ini, Muhamad Kece dilaporkan oleh Suparji Ahmad (pakar hukum pidana) karena ucapannya yang menyinggung Nabi Muhammad Saw. dan telah melanggar ketentuan 156a KUHP. "Jadi kalimat (MK yang mengatakan) 'siapa yang pembunuh, siapa yang perang badar, itu Muhammad. Muhammad bin Abdullah adalah pemimpin perang badar dan uhud, membunuh dan membinasakan. Jelas ya pembunuh adalah iblis' sudah memenuhi unsur penodaannya," kata Suparji melalui keterangan tertulis kepada Republika, Ahad (22/8).

Sebagai umat Islam yang sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW karena keimanan di hati, tentu mendidih darahnya menyaksikan perihal ini. Bagaimana tidak, sosok pribadi sempurna dengan keagungan akhlak Qur’ani, dicari-cari kesalahannya, dihina, dicela, dijelek-jelekkan pribadinya. Ini adalah fitnah yang teramat keji. Tak pantas seseorang melakukan hal yang demikian. Terlebih lagi, mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal, tidak sempurna keimanan seseorang jika masih ada kecintaan yang melebihi kecintaan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW.

Namun, keimanan ini tampaknya mulai terkikis dikarenakan negara menerapkan sistem kehidupan kapitalisme yang melahirkan paham turunan lainnya, yakni liberalisme berbalut demokrasi. Kebebasan berakidah, berekonomi, berekspresi dan kebebasan berpendapat menjadi tameng untuk bebas melakukan segala yang diinginkan, meski berakhir pada penistaan. 

Negara demokrasi menumbuh suburkan para penista lantaran hukum yang ditegakkan tak juga memberi efek jera bagi para pelaku. Bahkan, terkesan melindungi. Tak jarang kasus penistaan terhadap agama Islam berakhir pada permintaan maaf dan umat Islam diminta berlapang dada memaafkan demi menjaga perdamaian. Padahal, marah karena Nabi dihina adalah buah dari keimanan dan sekaligus menunjukkan eksistensi kaum Muslimin yang menjaga agamanya. Seharusnya, ini menjadi tugas negara untuk melindungi agama, terlebih lagi negeri ini memiliki penduduk mayoritas Muslim. Namun, tampaknya umat Islam tak mampu berharap lebih bila negara ini masih mencengkeram kuat paham liberalisme.

Satu-satunya institusi yang mampu menjaga dan melindungi agama Islam adalah Daulah Islamiyah yang menerapkan hukum Al-Qur’an dan as-Sunnah secara menyeluruh. Hukum Islam yang berasal dari Allah SWT menjadi sandaran dalam mengatur kehidupan. Sehingga, implementasi dari aturan-Nya mengarahkan hidup pada kedamaian dan ketenteraman. 

Allah mengabarkan segala aturan melalui utusan-Nya, yakni Nabi Muhammad SAW. Ketaatan pada Rasulullah adalah wujud ketaatan pada Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya, “Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka." (TQS. An- Nisa’ : 80). Maka, sebagai seorang Muslim wajib untuk mengimani, menaati, mengikuti sunahnya, mengagungkan serta memuliakannya sebagai bentuk taat pada Allah. Begitulah harusnya sikap kita terhadap kedudukan Nabi SAW. 

Oleh karena itu, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang berani merendahkan Rasulullah, bahkan menistanya. “Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknati mereka di dunia dan di akhirat serta menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan.” (TQS. al- Ahzab : 57). 

Untuk menjauhkan umat dari tindakan remeh terhadap perkara agama, maka Daulah Islamiyah menerapkan hukuman tegas bagi siapa saja yang berani menista. Hukuman bagi orang yang secara sengaja menghina, mencaci Nabi adalah hukuman mati (wajib dibunuh). Perkara ini sudah termasuk ijmak. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Dengan hukuman tegas seperti ini, maka tak akan ada orang-orang yang berani menista agama, terlebih lagi mencela Nabi SAW. Demikianlah hukum ini hanya bisa diterapkan pada negara berbingkai Daulah Islamiyah, dan tidak mungkin terwujud dalam negara yang berhukum pada demokrasi. Sebab pasti akan bertentangan dengan hukum HAM. 

Oleh karena itu, seharusnya negara ini mulai meninggalkan hukum demokrasi dan beralih pada penerapan hukum Al-Qur’an dan as-Sunnah dalam seluruh lini kehidupan dalam bingkai negara Daulah Islamiyah agar eksistensi agama senantiasa terlindungi. Wallahu a’lam bishshawab. []


Oleh: Qisti Pristiwani
(Mahasiswi UMN Al Washliyah Medan)

Posting Komentar

0 Komentar